LKBHMI PB HMI Akan Melakukan Aksi Secara Serentak Di Seluruh Indonesia Untuk Mengusut Dugaan Pelanggaran Pemilu Joko Widodo

Faktual.Net, Jakarta. La Ode Erlan Selaku Sekertaris Umum BAKORNAS LKBHMI PB HMI menilai Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Republik Indonesia (RI) sangat lambat dan terkesan menutup-nutupi proses penyelesaian laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan Nomor: 28/LP/PP/RI.00.00/III/2019 tentang penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Joko Widodo dalam kapasitas sebagai Presiden.

La Ode Erlan mengatakan bahwa BAKORNAS LKBHMI PB HMI Saat ini sedang melakukan konsolidasi keseluruh LKBHMI cabang yang ada didaerah untuk melakukan aksi secara serentak.

“Saat ini Kami sedang melakukan konsolidasi keseluruh LKBHMI cabang seindonesia untuk melakukan aksi secara serentak dan yang menjadi fokus utama kami di Jakarta untuk mendesak BAWASLU RI agar bisa memproses laporan kami dengan cepat dan terbuka kepublik, serta KPU RI untuk segera mengeluarkan PKPU”.

Kami melihat Bawaslu terkesan menutup-nutupi sudah sejauh mana proses yang telah di lakukan untuk menindak dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Ir. Joko Widodo ke Propinsi Gorontalo dan Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara.

“Seharusnya bawaslu dalam hal ini melalui sentra gakkumdu bisa lebih transparan sudah sejauh mana dan langkah-langkah apa yang mereka telah dilakukan, agar publik tidak meragukan netralitas penyelenggara pemilu”, ungkap abd rahmatullah rorano selaku direktur LKBHMI PB HMI

Rorano pula menambahkan “Padahal sudah sangat jelas dan patut kita duga terjadi pelanggaran berdasarkan surat Menteri Sekertaris Negara (Mensesneg) Nomor B-268 /M.Sesneg/AN.00.03/02/2019 tentang pemberitahuan cuti kampanye Presiden, Joko Widodo telah menyalahgunakan wewenangnya”

“KPU sebagai penyelenggara pemilu seharusnya bisa segera bertindak cepat untuk mengeluarkan PKPU tentang kampanye presiden dihari kerja agar tidak terjadi penyalah gunaan wewenag”, tambahnya

Jadi laporan kami Ke Bawaslu RI, Joko Widodo diduga melanggar pasal 280 huruf h, 282 jo 283 undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu.

“Kami meminta kepada Bawaslu RI agar transparan dalam memproses laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan Nomor: 28/LP/PP/RI.00.00/III/2019 tentang penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Joko Widodo”, tutupnya.

Reporter: Asrun Awey Ali

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :

Mungkin Anda Menyukai