Faktual.Net, Surabaya, Jatim – Koordinator Nasional (Kornas) Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Indonesia, Naumi menyebutkan bahwa saat ini marwah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mulai tercoreng di beberapa daerah akibat ulah oknum petugas internalnya sendiri.
Dikatakannya, dari beberapa laporan yang masuk ke TRC PPA, telah menggambarkan kinerja P2TP2A beberapa wilayah di Indonesia tidak jauh berbeda.
Banyak korban yang merasa kecewa saat didampingi oleh oknum petugas P2TP2A itu sendiri. Banyak kasus yang tidak tuntas dan menggantung menyisakan harapan semu bagi para korban.
Parahnya lagi, belakangan viral di beberapa daerah terjadi tindak kejahatan yang menyasar kaum perempuan dan anak. Dalam situasi saat ini, tentunya kehadiran P2TP2A sangat diimpikan oleh masyarakat.
Kornas TRC PPA Indonesia, Naumi juga menuturkan, sebagai unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, P2TP2A yang dibiayai menggunakan uang negara harusnya mempunyai peranan yang sangat dominan.
“Namun sangat di sayangkan, nama P2TP2A sedang tercoreng karena ulah oknum Petugasnya Sendiri,” ujar Naumi dalam press release yang disampaikannya kepada Faktual.net, Minggu (19/7/2020) sore.
Naumi juga mengisahkan, belum lama ini telah terjadi kasus asusila di Lampung Timur, seolah tak bermoral, oknum pimpinan P2TP2A dengan bejadnya justru mencabuli anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Seharusnya keberadaan P2TP2A sebagai sosok pelindung bagi para korban.
“Sangat memalukan, rumah aman, rumah perlindungan, P2TP2A justru menjadi tempat yang menakutkan bagi para korban,” ketusnya.
Dengan kehadiran TRC PPA kata Naumi, P2TP2A mestinya merasa terbantu, karena dapat meringankan tugas dan tanggung jawab mereka sendiri.
“Bukan malah kehadiran kami dianggap sebagai pesaingnya, kenapa demikian? Takut kehilangan lahan atau takut kehilangan anggaran kah? Jika tujuannya sama, harusnya mereka merasa terbantukan,” ujarnya.
Naumi menegaskan, TRC PPA bekerja secara mandiri dan tidak menggunakan anggaran negara. Selain itu, TRC PPA juga tidak meminta ganti berdasarkan laporan banyaknya kasus dan kwitansi.
“Kami TRC PPA bekerja dengan jiwa nasionalisme, jiwa kemanusiaan, bukan dengan target untuk mendapatkan anggaran,” tegasnya.
Kornas TRC PPA pun turut prihatin saat melihat kebingungan mitra. Hal ini dikarenakan, pihak-pihak yang membidangi penanganan kasus perempuan dan anak terlanjur menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama P2TP2A memakai anggaran negara.
“Saya tegaskan kepada masyarakat Indonesia, bahwa kehadiran TRC PPA untuk masyarakat Indonesia.
Kami juga sama dengan mereka,
memfasilitaskan anggaran tiap kasus yang kami tangani, termasuk biaya visum,” tutup Naumi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak P2TP2A.
