faktual.net, Makassar, Sulsel – Tim Hukum media faktual.net, Adv. Mansyur, S.H., menyoroti keberadaan aktivitas yang diduga sebagai tempat produksi kertas rokok sekaligus gudang penyimpanan di sejumlah ruko yang berlokasi di Jalan Rajawali 1, tepatnya di Nomor 99 dan Nomor 111A, Kota Makassar. Rabu ( 11/11/2026)
Berdasarkan informasi dan dokumentasi visual yang dihimpun awak media Faktual.net, lokasi tersebut diduga dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan produksi kertas rokok dengan menggunakan sejumlah mesin pemotong kertas, aktivitas pekerja, serta penyimpanan barang dalam jumlah besar.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait kesesuaian peruntukan bangunan, legalitas kegiatan usaha, hingga pemenuhan standar keselamatan dan ketentuan perizinan yang berlaku.
Pasalnya, apabila benar bangunan yang diperuntukkan sebagai rumah toko (ruko) tersebut digunakan untuk kegiatan produksi atau industri, maka perlu dipastikan apakah pemanfaatannya telah sesuai dengan ketentuan tata ruang, perizinan berusaha, serta persyaratan teknis bangunan dan lingkungan.
Selain itu, dugaan adanya kegiatan usaha dengan tingkat risiko tertentu juga perlu mendapat perhatian serius dari instansi terkait.
Tim hukum media faktual.net berupaya melakukan konfirmasi, tetapi sangat disayangkan pihak yang bersangkutan tidak merespons saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp. Bahkan, sangat disayangkan nomor tim hukum tersebut diblokir.
Pemeriksaan terhadap dokumen perizinan, termasuk kesesuaian kegiatan usaha dengan standar perizinan berbasis risiko, dinilai penting untuk memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai ketentuan hukum.
Penggunaan bangunan ruko sebagai lokasi produksi dan gudang penyimpanan bukan semata-mata persoalan aktivitas ekonomi. Ada sejumlah aspek yang perlu diperiksa, mulai dari kesesuaian zonasi, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) apabila dipersyaratkan, perizinan berusaha, hingga standar keselamatan kerja dan pencegahan kebakaran.
Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian atau pelanggaran, pemerintah daerah harus mengambil langkah sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Atas kondisi tersebut, instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Makassar didorong untuk segera melakukan pengecekan langsung ke lokasi.
Dinas Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pemadam Kebakaran, serta instansi teknis lainnya perlu memastikan apakah kegiatan produksi dan pergudangan di lokasi tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku.
Pemeriksaan juga perlu mencakup dugaan ketidaksesuaian pemanfaatan bangunan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota (Perwali) maupun regulasi tata ruang dan perizinan lainnya.
Jangan sampai aktivitas usaha yang diduga berlangsung di kawasan ruko justru mengabaikan aspek keselamatan, ketertiban tata ruang, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Hingga berita ini disusun, dugaan pelanggaran tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari instansi berwenang. Klarifikasi dari pihak pengelola atau pemilik usaha juga diperlukan agar pemberitaan berimbang.
Tim hukum media faktual.net akan terus menelusuri perkembangan persoalan ini dan mendorong keterbukaan informasi dari pihak-pihak terkait.
Reporter : Awal Sanjaya
