Faktual.Net, Konsel, Sultra. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe Selatan (Konsel), meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konsel untuk memvalidasi data warga sebelum memberikan batuan. Hal itu dilakukan agar pemberian batuan tepat sasaran kepada warga terdampak Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19.
Hal ini dikatakan Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo usai mengikuti kegiatan pemberian sembako kepada warga terkena dampak di Kecamatan Tinanggea.
“DPRD dalam konteks fungsi pengawasan meminta agar Instansi Dinas Sosial sebagai pelaksana teknis untuk betul-betul validasi data sebelum memberikan bantuan. Ini menjaga jangan sampai ada salah data seperti ada yang layak dapat bantuan tapi tidak dapat begitupun sebaliknya,” ucap Irham Kalenggo kepada sejumlah wartawan pada Rabu, 22/4/2020.
Dia menjelaskan pemberian bantuan sembako dan uang tunai bagi warga miskin baru akibat Covid-19 dalam waktu dekat akan mulai disalurkan. Namun demikian hal itu bisa saja menimbulkan masalah baru ditengah masyarakat. Sebab, warga kurang mampu yang didata pemerintah setempat makin bertambah jumlahnya.
“Lihat saja data penerima bantuan di setiap desa dan kelurahan pasti jumlahnya berlipat-lipat,” ucapnya.
Menurutnya, hal ini akan menjadi persoalan baru ditengah Covid-19, jika Pemkab Konsel tidak segera mengambil langkah antisipasi.
Olehnya itu, Irham Kalenggo meminta pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah strategis dengan melakukan validasi terhadap data warga yang terdampak antara data baru yang diusulkan desa/kelurahan dan dinas sosial.
“Makanya waktu rapat kerja kemarin kami mengundang dinas sosial, kita meminta data warga yang dapat PKH, sembako, dan bantuan sosial lainnya. Yang kita jaga jangan sampai ada yang dobol dan ada warga terdampak tapi tidak dapat, dan jika ini terjadi pasti timbul masalah baru ditengah masyarakat,” katanya.
Irham Kalenggo mengatakan saat ini Pemkab Konsel tengah melakukan pergeseran anggaran yang ada disemua OPD untuk penanganan Covid-19. Namun untuk kesepakatannya nanti dalam perubahan anggaran.
“Anggaran penanganan Covid-19 disediakan saat ini Rp 14 miliar ditambah dana cadangan total Rp 45 miliar,” terangnya.
Dia mengatakan anggaran tersebut bersumber dari seping anggaran belanja barang dan jasa. Hal itu berdasarkan hasil rapat TAPD merujuk pada surat edaran bersama kementerian keuangan dan kemendagri bahwa pos anggaran belanja barang jasa dikurangi 50 persen untuk kegiatan penanganan covid-19.
Dia menambahkan bahwa untuk memastikan warga yang layak menerima bantuan, dirinya telah menginstruksikan seluruh anggota DPRD Konsel untuk berada di dapil Masing-masing untuk ikut memastikan warga terdampak Covid-19 masuk dalam daftar penerima bantuan.
Reporter: Marwan Toasa
