Oleh: Johan Sopaheluwakan, S.Pd., C.EJ., C.BJ.
Faktual.net – Jakarta Barat, DKI Jakarta – Sabtu (9/8/2025) – Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB), yang sejak awal digadang-gadang sebagai simbol kemajuan dan tanpa beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kini justru terjerat masalah keuangan yang serius. Ironisnya, proyek ini akhirnya bergantung pada skema bailout melalui Dana Abadi Negara (Danantara), sebuah Sovereign Wealth Fund yang seharusnya menjadi instrumen investasi masa depan bangsa. Narasi “membiayai diri sendiri” kini berubah menjadi “diselamatkan negara lewat kantong masa depan”, menimbulkan pertanyaan besar tentang akuntabilitas dan prioritas pembangunan.
Masalah utama bukan hanya pembengkakan biaya (cost overrun) yang menyebabkan utang membubung tinggi, melainkan juga preseden buruk yang diciptakan. Proyek dengan proyeksi komersial yang optimistis, namun gagal memenuhi target pendapatan, tetap mendapatkan perlindungan istimewa. Sementara itu, ratusan proyek publik lain yang strategis namun kurang memiliki daya ungkit politik, harus berjuang sendiri di tengah keterbatasan dana.
Bailout ini memicu tiga risiko utama yang perlu diwaspadai. Pertama, moral hazard, di mana investor dan pengelola proyek belajar bahwa kegagalan perhitungan bukan berarti kerugian pribadi, melainkan dapat dialihkan ke negara. Kedua, distorsi prioritas fiskal, di mana Danantara yang seharusnya mengelola aset untuk memperkuat posisi investasi jangka panjang, kini digunakan untuk menambal kerugian jangka pendek. Ketiga, hilangnya kredibilitas narasi kebijakan, di mana janji “tanpa APBN” berubah menjadi permainan kata, yaitu memang bukan APBN secara langsung, tetapi tetap uang publik yang digunakan melalui pintu yang berbeda.
Skema bailout ini menunjukkan bahwa ada ketidakadilan dalam alokasi sumber daya publik. Proyek yang gagal secara komersial seharusnya tidak mendapatkan prioritas dibandingkan proyek-proyek lain yang lebih strategis dan memiliki dampak yang lebih besar bagi masyarakat.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Danantara sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dana publik. Masyarakat berhak tahu bagaimana uang mereka digunakan dan apa manfaat yang mereka dapatkan dari investasi tersebut.
Bailout KCJB memperlihatkan bahwa di Indonesia, “jalur cepat” tidak hanya ada di rel kereta, tetapi juga di jalur pengalihan risiko ke rakyat. Ketika semua ini dibungkus dengan retorika “kepentingan nasional”, publik diharapkan melupakan bahwa mereka sedang ikut membayar tiket yang tak pernah mereka pesan.
Penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh proyek KCJB dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutannya tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Penulis adalah Pengurus DPP PENA (Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Penulis dan Editor Indonesia). Tinggal di Jakarta.
