Faktual. Net, Yogyakarta. Pemerintah dan aparatur negara diharapkan tidak menyalahgunakan jabatannya dan tidak menggunakan fasilitas negara dalam rangka memenangkan pasangan calon tertentu pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 27 Juni 2018. Hal tersebut disampaikan oleh Haedar Nashir melalui pernyataan persnya pada Minggu, 24/6/2018 di Yogyakarta.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Periode 2015-2020 tersebut menjelaskan bahwa pilkada merupakan proses politik yang sangat strategis untuk menentukan pemimpin bangsa di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.
Karenanya sangat diharapkan bagi pemerintah dan penyelenggara pilkada untuk benar-benar bekerja profesional serta menjaga netralitas dan independensi dan memastikan agar semua proses berjalan lancar sesuai aturan sehingga bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas.
Dalam pernyataannya, dia juga berpesan kepada seluruh kandidat agar mengedepankan sportivitas dalam bersaing, menjauhi kecurangan khususnya politik uang, tidak menyebarkan kebencian apalagi kebencian terkait SARA.
Akademisi dari salah perguruan tinggi di Indonesia ini, mengakhiri pernyataannya dengan berpesan kepada masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah yang daerahnya menyelenggarakan pilkada agar memilih pemimpin yang amanah, jujur dan berpihak pada rakyat dan terpenting tidak golput.
Comment