Faktual. Net, Konawe Selatan. USAID Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (USAID APIK) bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menyelenggarakan “Jambore Kelompok Siaga Bencana” pada Kamis, 20-22 September 2018. Kegiatan tersebut bertempat di Lapangan Upacara dan Aula Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Selatan. Jambore tersebut berfokus pada peningkatan kemampuan peserta dalam menghadapi bencana.
Kepala pelaksana BPBD Konsel Adywarsyah Toar menyambut baik kegiatan tersebut, pihaknya sangat senang bisa berkolaborasi dengan APIK, karena kegiatan tersebut relevan dengan strategi pembangunan di Konsel yakni “Desa Maju Konsel Hebat”
Saat ini pembangunan di Konsel tambah Adywarsyah, menitikberatkan pada peningkatan kapasitas masyarakat terkait penanggulangan bencana. Adywarsyah Toar berencana menjadikan Jambore KSB tersebut sebagai kegiatan tahunan di Konsel, rencana tersebut telah mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ia pun menegaskan target BPBD hingga 2021 untuk membentuk KSB di 100 desa rawan bencana.
Data yang dihimpun media dari BPBD Konsel menunjukkan bahwa luasan dampak banjir di Konsel dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 banjir melanda 4 kecamatan yang melingkupi 7 desa, sementara di 2018 menjadi 15 kecamatan yang menaungi 62 desa. Pada bulan Juli 2018, akibat hujan terus-menerus, Kecamatan Laeya dan Ambesea terendam banjir yang mengakibatkan masyarakat mengungsi, sawah gagal panen, dan jalan trans Sulawesi terputus.
Di tempat yang sama, manajer regional Sulawesi Tenggara program APIK, Buttu Ma’dika mengatakan bahwa fokus dari jambore ini adalah Kelompok Siaga Bencana (KSB) sebab mereka adalah ujung tombak ketangguhan masyarakat desa. Dengan statusnya yang telah terlembagakan, maka KSB perlu terus didukung melalui peningkatan keterampilan serta menghubungkannya dengan lembaga lain untuk mendorong kerja sama.
Ditambahkannya bahwa keberadaan KSB sangat penting, makanya isu adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana diharapkan akan mendapat porsi dalam perencanaan pembangunan desa di Konsel.
Pantauan media, sebanyak 7 KSB dari 7 desa dampingan APIK menghadiri jambore tersebut. Setiap KSB diwakili oleh 10 orang anggota. KSB-KSB tersebut adalah KSB Desa Rumba-rumba, KSB Awunio, KSB Batu Jaya, KSB Bungin Permai, KSB Laeya, KSB Lamokula, dan KSB Matawolasi. Dalam jambore tersebut KSB belajar tentang konsep perubahan iklim dan kaitannya dengan kebencanaan, pengurangan risiko bencana, upaya tanggap darurat, serta manajemen KSB. Peserta juga berkesempatan mempraktikkan teknik pertolongan pertama korban bencana, pengelolaan pengungsi, pengelolaan dapur umum, dan pendirian tenda darurat.
Narasumber pada kegiatan ini terdiri dari APIK, BPBD Konawe Selatan, Dinas Sosial Konsel, dan Palang Merah Indonesia. Selain itu, kegiatan ini turut menggandeng Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Konsel dengan menggelar penanaman lebih dari 300 bibit yang pohon Trembesi dan Tanjung di wilayah seputar taman kota Andoolo, kantor bupati, dan taman masjid raya.
Jambore KSB merupakan salah satu upaya APIK untuk menjamin keberlanjutan, sehingga saat program berakhir, masyarakat akan terus mendapatkan manfaatnya. Hal ini mendapat tanggapan positif dari BPBD Konsel yang berencana menjadikan Jambore KSB sebagai kegiatan tahunan. Menurut Ir. H. Adywarsyah Toar, MSi, rencana tersebut telah mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ia pun menegaskan target BPBD hingga 2021 untuk membentuk KSB di 100 desa rawan bencana. Segala usaha ini dilakukan demi mewujudkan satu hal: masyarakat yang tangguh bencana.
Untuk diketahui bahwa Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) merupakan program berdurasi lima tahun dari Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) untuk membantu Indonesia mengelola risiko bencana dan iklim. APIK bekerja memperkuat kapasitas Pemerintah Indonesia di tingkat nasional, provinsi, hingga tingkat lokal. Dengan menggunakan pendekatan lanskap, APIK juga bekerja langsung dengan masyarakat dan sektor bisnis agar secara proaktif mengelola risiko, serta meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan untuk mengakses, memahami, dan mengomunikasikan informasi iklim.(**)
