Faktual.Net, Batang, Jateng – Berada di titik strategis jalur Pantura dan Trans-Jawa, serta ditopang oleh hadirnya Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Batang Industrial Park (BIP), daerah ini tengah melaju menjadi salah satu pusat pertumbuhan industri baru di Indonesia.
Namun, pesatnya arus modal juga menghadirkan tantangan klasik: bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan beriringan dengan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan warga lokal.
Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang bersama Think Policy membangun fondasi tata kelola investasi hijau berbasis potensi lokal. Kolaborasi yang berlangsung sejak Juni hingga November 2026 ini dirancang untuk memastikan agenda industri hijau tidak berhenti sebagai dokumen regulasi, melainkan benar-benar terwujud dalam praktik pembangunan daerah.
Bupati Batang M. Faiz Kurniawan mengatakan, upaya transformasi industri tidak dapat dibiarkan berjalan tanpa arah. Tanpa pijakan kebijakan yang jelas, masuknya modal besar berisiko gagal memberikan nilai tambah bagi daerah maupun menekan dampak lingkungan.
“Pemkab Batang sebenarnya telah mengambil langkah awal melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah. Regulasi ini membuka peluang pemberian insentif bagi pelaku usaha, salah satunya dengan mempertimbangkan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) berbasis pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Agar dapat berjalan efektif di lapangan, aturan tersebut membutuhkan ketentuan teknis yang matang sekaligus kesiapan aparatur daerah,” katanya saat ditemui di Rumah Dinas Bupati Batang, Kabupaten Batang, Selasa (17/11/2026).
Sejak awal, Pemerintah Kabupaten Batang berkomitmen untuk mengakselerasi ekonomi melalui investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja. Namun, kami ingin memastikan bahwa pertumbuhan investasi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah. Dalam semangat mewujudkan Batang Clean Industrial City, Pemerintah Kabupaten Batang mendorong kebijakan investasi yang diikuti oleh komitmen perusahaan dalam menjaga lingkungan salah satunya melalui upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Batang Bagus Pambudi menekankan, pentingnya mekanisme kerja yang terukur.
“Melalui kolaborasi dengan Think Policy, kami berharap dapat memperkuat kerangka regulasi dan kapasitas perangkat daerah dalam implementasi kebijakan yang mendukung clean industry di Kabupaten Batang. Kami juga ingin memastikan bahwa kebijakan insentif kemudahan investasi dan CSR berbasis emisi GRK memiliki mekanisme yang jelas dan dapat diimplementasikan dengan baik,” jelasnya.
Membekali Aparatur Lewat Transformative Classroom
Kebijakan yang kuat hanya akan bertaji jika dijalankan oleh aparatur yang memiliki pemahaman teknis yang mumpuni. Untuk menjembatani kebutuhan tersebut, Think Policy dan Pemkab Batang menggelar Transformative Classroom: Memperkuat Kapasitas Pemerintah Kabupaten Batang dalam Mendorong CSR Berbasis Emisi GRK pada 11–12 November 2026.
Sebanyak 20 aparatur dari lima perangkat daerah strategis Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop), serta Bapperida dilibatkan secara intensif selama dua hari.
Founder Chief Experiment Officer, dan Climate Principal Think Policy Andhyta Firselly Utami menyampaikan, Pemkab Batang sudah memiliki arah pembangunan investasi yang baik karena turut mengedepankan aspek lingkungan dalam penyusunan pemberian insentif investasinya.
Dalam hal ini, Think Policy berupaya membersamai Pemerintah Kabupaten Batang melalui dukungan penguatan analisis kebijakan dan peningkatan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui program Transformative Classroom. Sehingga, kebijakan kemudahan insentif investasi dan CSR berbasis emisi GRK dapat berjalan dengan baik.
“Dalam kelas tersebut, para peserta tidak sekadar menerima paparan teori. Menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa (adult learning), mereka diajak membedah sains perubahan iklim, menghitung emisi berdasarkan data aktivitas dan faktor emisi, hingga menyusun kerangka pelaporan sebagai dasar pemberian insentif,” terangnya.
Head of Advisory Think Policy, Try Luthfi Nugroho menambahkan, pemberian kemudahan insentif investasi ini bukan pekerjaan mudah karena tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan pertumbuhan investasi, penerimaan pendapatan daerah, dan kesejahteraan sosial yang dapat tercipta. Dalam sesi Menghitung Biaya Sosial di program Transformative Classroom, kami belajar mengenai kerangka penghitungan biaya sosial agar dapat memahami investasi yang optimal dari sisi ekonomi namun juga memiliki biaya sosial yang rendah.
“Pada akhir sesi, para peserta merumuskan langsung rancangan inisiatif CSR berbasis emisi untuk Kabupaten Batang mulai dari memetakan industri potensial, merancang strategi kolaborasi, menetapkan target penurunan emisi, hingga menyusun mekanisme pemantauan. Langkah ini menjadi pijakan awal bagi Batang untuk membuktikan bahwa kemajuan industri dan kelestarian alam dapat tumbuh beriringan,” tuturnya.
Tentang Think Policy
Think Policy adalah organisasi citizen-first public policy advisory yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai titik berangkat dan tujuan akhir kebijakan publik. Dengan memadukan analisis berbasis bukti dan empati, serta menjembatani dimensi teknis dan politis dalam pengambilan kebijakan, Think Policy membantu pemerintah, dunia usaha, dan mitra pembangunan merumuskan solusi yang kontekstual, implementatif, dan berorientasi pada dampak.
“Melalui pendekatan ekosistem, Think Policy menghubungkan berbagai perspektif lintas sektor lewat empat pilar kerja yang saling memperkuat Solutioning, Convening, Unlearning, dan Storytelling untuk mendorong kebijakan publik yang responsif, inklusif, dan berpihak pada kesejahteraan Masyarakat,” ujar dia.













