Fraksi Bintang Kebangsaan Dilema Terima LKPJ Walikota 2018

43
Penyerahan Dokumen Laporan

Faktual. Net, Tidore. Fraksi Bintang Kebangsaan DPRD Kota Tidore Kepulauan yang terdiri dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merasa dilema untuk menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Kota Tidore Kepulauan tahun 2018.

Hal ini dikarenakan dalam pandangan ahir fraksi yang digelar oleh DPRD Kota Tikep pada Jumat, (12/7/19) hanya dihadiri oleh satu anggota Fraksi Bintang Kebangsaan yakni Hambali Muhammad, sementara tiga anggota lainnya berhalangan hadir yakni Murad Polisiri, Muhammad Hi. Fatah dan Safrudin Rasid.

“Kami tidak bisa menyampaikan pandangan untuk menerima atau tidak karena saat ini banyak anggota kami yang tidak hadir,” ungkap Hambali Muhammad mewakili Fraksi Bintang Kebangsaan menyampaikan pandangan Fraksi.

Sementara Fraksi Nasdem dalam pandangan ahir Fraksi, konsisten menolak LKPJ Walikota Tahun 2018, dikarenakan pada pembahasan RAPBD tahun 2018 Fraksi Nasdem tidak menyetujui hasil pembahasan APBD 2018 karena ada beberapa usulan yang tidak diperbaiki yakni mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak terukur, kebijakan mengantisipasi kebocoran dalam penagihan pajak dan retirubusi yang belum terlalu maksimal, serta dana penyertaan modal ke BUMD yang tidak jelas karena belum mampu mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja.

Baca Juga :  Hebat, Desa Bontomanai Dikunjungi Perwakilan Kementrian Pertanian RI

“Pemerintah Daerah harus menyampaikan ke pemerintah provinsi dalam penyerahan Dana Bagi Hasil harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kordinasi dengan pemerintah provinsi mengenai dana Bos sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar di kota Tikep, Menjalin hubungan dengan Pemerintah Provinsi terkait dengan jalan yang berstatus provinsi terutama jalan di Oba Selatan agar secepatnya dapat diselesaikan, serta Pemerintah Daerah harus merencanakan infrastruktur yang efektif dan efisien jangan seperti pembangunan jalan di Maitara yang menghabiskan anggaran senilai Rp. 55 Milyar,” papar Mochtar Djumati saat menyampaikan pandangan ahir Fraksi Nasdem.

Kendati demikian, dalam pelaksanaan Paripurna LKPJ Walikota Kota Tikep tahun 2018 itu ada empat Fraksi yang kemudian menyatakan sikap untuk menerima diantaranya Fraksi Amanat Indonesia Raya (Air) yang terdiri dari Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat serta Fraksi PDIP dan dinyatakan sah untuk diterima sebagai Persetujuan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah melalui Keputusan yang dibacakan Sekertaris Dewan Sofyan Saraha dengan nomor :170/08/02/2019 dengan uraian Pendapatan Anggaran Setelah Perubahan senilai Rp. 867.746.252.506.00, Realisasi Rp. 861.537.337.720.00, Selisih kurang Rp. 6.208.914.786.00.

Baca Juga :  Polres Konsel Gelar Coffee Morning Bersama Wartawan

Belanja Anggaran setelah perubahan senilai Rp. 896.790.059.00, Realisasi senilai Rp. 859.075.113.940.00, selisih kurang senilai Rp. 37.714.945.110.00, Penerimaan Pembiayaan Anggaran setelah perubahan senilai Rp. 35.352.808.282.00, Selisih Rp. 35.634.304.202.00, Selisih kurang senilai Rp. 281.495.920.00, Pengeluaran Pembiayaan anggaran setelah perubahan senilai Rp. 6.309.001.738.00, Realisasi 6.307.947.241.00, Selisih kurang 1.054.497.00, Sisa lebih Penrhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2018 senilai Rp. 31.788.580.741.00.


Reporter : Aswan Samsudin

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :