oleh

FKDM DKI Jakarta dukung Kebijakan Gubernur menunda sementara Penyaluran Bansos Tahap Kedua

Faktual.Net, Jakarta-Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah merampungkan penyaluran bantuan sosial tahap satu kepada 1,2 juta Kepala Keluarga (KK).

Proses penyaluran secara umum terlihat sangat kondusif dan sampai kepada tangan penerima sesuai data yang tertera. Namun, masih saja ada kepala keluarga yang belum menerima bansos tersebut dikarenakan belum terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat dari bansos tahap pertama yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah  Provinsi DKI Jakarta melalui para Ketua Rukun Tetangga (RT) mendata kembali kepala keluarga yang belum menerima bansos  tersebut sebagai data susulan.

Hal ini, tentunya melewati proses verifikasi untuk dijadikan sebagai data penerima bansos bertahap. Adalah Langkah yang tepat jika kemudian Pemerintah Daerah DKI Jakarta menunda sementara Pembagian bansos Tahap dua dengan alasan memperbaiki data terlebih dahulu.

Berangkat dari hal tersebut, Puriawan, anggota Forum kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) DKI Jakarta sebagai elemen mitra pemerintah dan selama ini pihaknya turut memonitoring pelaksanaan pendistribusian bantuan sosial tersebut kepada masyarakat penerima.

Baca Juga :  Gunakan Sepeda, ASN Bersama Warga Sosialisasikan Protokol Kesehatan 3 M

“Saya rasa ini adalah langkah yang tepat bagi Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk menunda sementara penyaluran Bansos tahap kedua dengan alasan memperbaiki data terlebih dahulu. Ini merupakan wujud kepekaan seorang Gubernur Anies Baswedan kepada warganya agar tidak ada lagi warganya yang membutuhkan tidak kebagian bansos tersebut

“Dampak pandemi Covid-19 dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tentu berimbas secara nyata pada sektor ekonomi hampir ke semua Jakarta,”kata Puriawan, saat diminta tanggapannya terkait penundaan sementara penyaluran bansos tahap kedua.

Ia menambahkan, dengan segera terealisasinya penyelesaian data susulan yang sudah terverifikasi ini juga akan meringankan beban para Ketua RW dan Ketua RT yang selalu ditanya oleh warganya tentang pendistribusian bansos ini.

“Dengan demikian, Pak Gubernur Anies Baswedan tidak hanya memperhatikan warganya yang terkena dampak pandemi Covid-19, namun juga meringankan beban psikologis yang dipikul oleh para ketua RW dan Ketua RT di wilayahnya masing-masing sehingga semuanya dapat berjalan aman, lancar dan kondusif,”ungkapnya.

Baca Juga :  Ajak Warga Patuhi Protokol Kesehatan Lawan COVID-19

Berkaitan dengan proses pendistribusian bantuan sosial dilapangan, dalam hal ini tidak hanya dilakukan oleh Pemprov DKI semata, tapi juga turut dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia.

“Banyak temuan dilapangan didapati penerima bansos dari data yang sama, artinya ada dua kali warga terdampak covid-19 yang menerima bansos yakni dari Pemprov DKI dan Kemensos RI,”:terangnya.

Dalam kesempatan itu, Humas dan Infokom FKDM DKI Jakarta, Erwin H. Al-Jakartaty pun turut mengamini pendapat rekan sejawatnya sesame fungsionaris FKDM, Puriawan.

“Pemuktahiran data penerima bansos ini mutlak dilakukan agar bansos bisa tepat sasaran dan semua warga terdampak mendapatkannya.

Dengan adanya penundaan pembagian bansos tahap kedua hingga selesainya evaluasi data penerima terbaru adalah Langkah tepat guna menghindari potensi konflik di masyarakat  akibat kegelisahan warga yang seharusnya di sentuh bansos namun tidak menerima karena tidak terdata,” tambah Erwin H. Al-Jakartaty yang juga Wadan Konas Menwa Indonesia. (Johan/Amin)  

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :