oleh

Erwin Usman “PENA 98 Dan Pospera Tolak Capres Pelanggar HAM”

Faktual.Net, Kendari, Sultra. Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan berlangsung serentak 2019 adalah momen untuk menentukan masa depan bangsa. Maka, bagi Erwin Usman (EU) yang merupakan Presidium Persatuan Nasional Aktivitas 1998 (PENA 98) sekaligus Ketua DPP Pospera menyatakan bahwa lembaganya menolak Calon Presiden (Capres) yang pernah melanggar HAM.

Saat konfrensi pers di salah satu Warkop yang ada di Kendari pada Jum’at sore, 15/3/2019, EU menyatakan bahwa tiga hal penting yang menjadi perhatian lembaganya. Yang pertama, mereka menolak Capres yang diduga pernah melanggar HAM, yang kedua, mereka menolak Capres tuan tanah dan yang ketiga, mereka menolak kebangkitan keluarga cendana.

“Yang pasti kami tidak ingin bangsa ini mengotori sejarahnya dengan membenarkan orang yang pernah melanggar HAM memimpin negeri ini” tegas EU sambil melanjutkan dengan mengatakan bahwa PENA 98 inginkan bahwa generasi muda Indonesia saat ini bisa mewarisi negeri yang mampu memberikan keadilan, menegakkan HAM serta terbebas dari mimpi buruk masa lalu.

Baca Juga :  Korban Kecelakaan, Warga Butur Butuh Santunan Pemda dan Semua Pihak

Caleg DPR RI daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tenggara (Sultra) dari PDIP ini mengatakan selain pelanggar HAM, lembaganya juga menolak negeri ini dipimpin oleh seorang tuan tanah.

Erwin Usman memakai jas didampingi Ketua DPD Pospera Sultra (Hartono, berkacamata)

“Ketika seorang tuan tanah dibiarkan memimpin negeri ini, maka ketamakan akan harta dan kekuasaan akan semakin merajalela”, tegasnya lagi.

Dan yang terpenting menurut EU bahwa pertarungan Pilpres kali ini adalah pertarungan politik antara masa lalu dan masa kini.

“Ketika bicara politik masa lalu, itu artinya Orde Baru (ORBA) sementara kita ini adalah generasi millenial yang anti Orde Baru dan tentunya kita tidak inginkan generasi ORBA kembali berkuasa”, harap mantan Deputi Walhi Indonesia ini.

Baca Juga :  Peluang Kerja Bagi Masyarakat Desa Taring, Untuk Di Tempatkan Di Pertashop

EU mengakhiri pernyataan persnya dengan mengatakan bahwa ORBA telah mewariskan sistem KKN, otoriter dan menghalalkan segala cara demi kekuasaan.

“Oleh karena itu kami dari PENA 98 Sultra bersama DPD Pospera Sultra bersepakat dan telah bulat untuk mendukung Capres dan Cawapres 2019 yang bukan warisan masa lalu, bukan pelanggar HAM serta konsen dengan agenda reformasi dan orang itu adalah Joko Widodo berpasangan dengan KH. Ma’ruf Amin.

Reporter : Aco Rahman Ismail

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :