Oleh: Johan Sopaheluwakan, S.Pd., CEJ., C.BJ., CLA-D
Faktual.net – Jakarta Barat, DKI Jakarta – 29 Oktober 2025 – Data ekonomi terbaru menunjukkan bahwa Indonesia berada di persimpangan jalan yang krusial. Tertekannya daya beli masyarakat, anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan berbagai permasalahan hukum serta kebijakan, mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam prioritas pembangunan ekonomi.
Konsumsi rumah tangga, yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi lebih dari 50% terhadap PDB, terus menunjukkan pertumbuhan yang stagnan di bawah 5%. Analisis dari Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro, menyoroti bahwa lambatnya pertumbuhan pendapatan kelas menengah menjadi penyebab utama. Kelompok ini, yang mewakili lebih dari 80% total konsumsi, memerlukan insentif jangka pendek berupa pengurangan beban pungutan wajib. Lebih penting lagi, pemerintah perlu fokus pada penciptaan lapangan kerja berkualitas melalui investasi yang menggerakkan industrialisasi dan menyerap tenaga kerja. Data ini sejalan dengan teori Keynesian yang menekankan pentingnya daya beli masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Proyek Kereta Cepat Whoosh menjadi simbol permasalahan yang lebih besar. Pengamat BUMN dari Next Center, Herry Gunawan, mengkhawatirkan persepsi negatif investor jika BPI Danantara gagal mengatasi masalah utang proyek ini. Penolakan Menteri Keuangan untuk menggunakan APBN sebagai solusi menunjukkan kehati-hatian dalam menjaga fiskal. Namun, pembengkakan biaya yang disebabkan oleh perencanaan yang tidak matang dan potensi masalah pembebasan lahan, seperti yang diungkapkan oleh Ketua Forum Pembiayaan Transportasi MTI, Muhammad Syaifullah, mengindikasikan perlunya audit dan penegakan hukum yang tegas. Hal ini relevan dengan teori pembangunan yang menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan proyek infrastruktur.
Kejatuhan IHSG yang signifikan, terutama disebabkan oleh saham-saham konglomerat, menunjukkan adanya kekhawatiran pasar terhadap arah kebijakan ekonomi. Analis Doo Financial Futures, Lukman Leong, mengindikasikan bahwa investor mulai meninggalkan saham-saham yang terkait dengan kelompok usaha tertentu, yang kemudian menyeret pasar secara keseluruhan. Hal ini bisa jadi merupakan respons terhadap persepsi bahwa kebijakan ekonomi lebih berpihak pada kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan pasar secara keseluruhan.
Temuan tambang emas ilegal di NTB oleh KPK menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan tata kelola yang baik di sektor pertambangan. Pernyataan Menteri ESDM yang menyerahkan penindakan kepada aparat penegak hukum, ditanggapi oleh KPK dengan menekankan perlunya keterlibatan berbagai pihak. Hal ini menyoroti pentingnya koordinasi antar lembaga dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen pemerintah untuk memberantas praktik ilegal yang merugikan negara dan masyarakat.
Rencana pemerintah untuk menerapkan biodiesel B50 pada tahun 2026 juga menimbulkan perdebatan. Meskipun bertujuan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan impor solar, kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti peningkatan biaya produksi di sektor pertambangan, masalah pada mesin alat berat, dan potensi perluasan lahan sawit yang mengancam hutan. Analis kebijakan dari lembaga Cerah, Sartika Nur Shalati, dan Guru Besar IPB, Bayu Krisnamurthi, mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dan mempertimbangkan semua aspek sebelum menerapkan kebijakan ini.
Secara keseluruhan, data dan analisis di atas menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang menghadapi tantangan yang kompleks. Tertekannya daya beli masyarakat, beban utang proyek raksasa, kejatuhan IHSG, serta permasalahan tata kelola pertambangan dan kebijakan energi, mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam prioritas pembangunan. Negara tampak lebih sibuk menenangkan investor dan menyelamatkan proyek raksasa daripada memperkuat basis produksi rakyat dan menegakkan keadilan ekonomi.
Krisis kepercayaan yang terjadi bukan hanya soal angka atau indeks, melainkan soal legitimasi. Ketika hukum gagal mengawal keadilan ekonomi, politik pun kehilangan pijakan moralnya. Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah korektif untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan bahwa pembangunan ekonomi benar-benar berpihak pada kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Hukum pada Fakuktas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik UPBJJ UT Jakarta.
Mahasiswa Magister Pendidikan pada STTI Philadelphia, Banten
