Example floating
BeritaDaerah

Dugaan Tindak Pidana Korupsi “Abuse of Power” di DPM PTSP Sultra akan Dilaporkan ke KPK

×

Dugaan Tindak Pidana Korupsi “Abuse of Power” di DPM PTSP Sultra akan Dilaporkan ke KPK

Sebarkan artikel ini

Faktual.Net, Kendari — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berencana akan melaporkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Sultra di Kejaksaan Tinggi Sultra.

Selain itu, mereka juga akan melaporkan ke KPK RI, atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan dokument persetujuan Penggunaan Koridor di dalam kawasan hutan lindung (HL), hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan produksi yang belum punya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Sebelumnya, DPD Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 telah menyurati kepala dinas tersebut.

Ketua Bidang Investigasi Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Wilayah Sultra, Asdul menjelaskan penyuratan itu dalam rangka meminta konfirmasi sekaligus klarifikasi terkait penerbitan dokumen persetujuan Penggunaan Koridor di dalam kawasan hutan lindung yang diberikan kepada PT. Indonusa Artha Mulia.

“Padahal diketahui area penggunaan jalan koridor tersebut belum ber-IPPKH dan berada di wilayah konsesi WIUP PT.Antam, TBK UBPN Konawe Utara Blok Marombo,” ucapnya, Sabtu (11/05) di Kendari.

Asdul melanjutkan, untuk perolehan informasi yang terpadu dan berimbang, maka hal yang sama dilakukan oleh DPD Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Sultra berupa melayangkan surat permintaan konfirmasi sekaligus klarifikasi kepada PT. Antam, TBK UBPN Konawe Utara selaku pemilik izin konsesi WIUP terkait objek penerbitan dokument persetujuan penggunaan lintas koridor oleh DPMPTSP Sultra kepada PT. Indonusa Artha Mulia.

“Terdapat fakta bahwa PT. Antam, TBK tidak pernah memberikan persetujuan penggunaan jalan koridor kepada PT Indonusa Artha Mulia,” ujarnya.

Lantas bagaimana bisa dokumen persetujuan penggunaan koridor tersebut di paksakan terbit, sedangkan pihak pemilik Konsesi wilayah IUP yaitu PT.Antam,Tbk belum menyetujui area konsesinya dijadikan sebagai jalan hauling koridor yang masih berstatus hutan lindung.

Asdul Febrianto Narfin mengungkap hasil temuan di lapangan saat memimpin Investigasi, ditemukan bahwa area WIUP PT. Indonusa Artha Mulia adalah eks lokasi penambang PETI atau illegal mining sebelum IUP PT. Indonusa Artha Mulia terbit di Mineral One Data Indonesia.

“Terdapat fakta saat kami melakukan investigasi sekitar bulan November 2023-Januari 2024 dengan menemukan ada banyak tumpukan ore yang berada di lokasi IUP PT.Indonusa Artha Mulia serta bekas bukaan penambangan yang tidak sesuai SOP,” ungkapnya.

Dari hasil konfirmasi Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 kepada Dinas tersebut dan PT Antam, Tbk UBPN Konut ditemukan adanya dugaan kuat yang mengarah kepada tindak pidana korupsi dalam proses penerbitan dokument persetujuan penggunaan lintas koridor di wilayah konsesi IUP PT. Antam, Tbk UBPN Konut.

Dalam keterangan surat balasan konfirmasi dari DPMPTSP Sultra menyebutkan bahwa PT. Indonusa Arta Mulya telah memenuhi persyaratan yang ada pada SISPADU dan telah terverifikasi oleh tenaga teknis (back office) dan menerbitkan permintaan rekomendasi teknis kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sultra.

Baca Juga :  Ketua DPD. CKI. DKI Jakarta, Dr. Seth Samuel Ambat, ST., M.Th. Melantik Pengurus Cabang DKI Jakarta Timur

Dari surat balasan tersebut diketahui yang menjadi dasar rujukan DPM PTSP Provinsi
Provinsi Sultra yaitu:

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Peraturan Gubernur Sultra Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sultra Nomor 55 tahun 2021 tentang pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko dan nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Sultra.

Bahwa Keterangan DPMPTSP Sultradalam surat balasan konfirmasi Nomor : 500.4.3.11/32 tertanggal 09 Januari 2024, Kepada DPD LAKI P.45 Sultra terkait kelengkapan izin di dalam kawasan hutan dari pihak Pemohon PT.Indonusa Artha Mulia.

Balasan surat tersebut bertolak belakang dengan Keterangan klarifikasi PT.Antam,TBK UBPN Konut Nomor :014/GXK/00/2024 Perihal Jawaban Surat Tertanggal 27 Januari 2024 kepada DPD LAKI P.45 Sultra, yang dimana PT Antam selaku pemilik konsesi dan objek lokasi penggunaan jalan koridor. PT.Antam menerangkan bahwa area konsesinya blok marombo belum memiliki IPPKH.

“Sampai saat ini belum melakukan perjanjian kerja sama kepada PT.Indonusa Artha Mulia, karena pertimbangan areal yang akan di lalui jalan Hauling masih berstatus kawasan hutan.
Sebagaimana dasar/rujukan Dinas PTSP Sultra yaitu Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021,” tutur Asdul.

Jika melihat dari Syarat dan prosedur yang termuat dalam peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tersebut tentang penerbitan dokumen persetujuan penggunaan Koridor di kawasan hutan lindung.

Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Sultra menilai pihak DPM PTSP Provinsi Sultra justru telah menyalahi ketentuan Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 Tersebut, Juga mengesampingkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, serta ketentuan Pasal 50 dan 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Sementara itu, Ketua Bidang Pelaporan DPD Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Sultra, Usman Sain menilai pembukaan hutan lindung sebagai akses jalan lintasan hauling tanpa ada persetujuan IPPKH adalah kejahatan serius dan merugikan negara.

Oleh karena itu, kata Usman, dengan dasar kuat Kepala DPM PTSP Sultra, diduga kuat telah menyalahgunakan wewenang serta telah melanggar pada ketentuan Pasal 17 dan 18 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Admnistrasi Pemerintahan.

“Kami mengambil sikap tegas untuk melanjutkan perkara tersebut pada proses pelaporan di Kejati Sultra dan KPK RI Guna mewujudkan Sultra bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, media ini masi berupaya melakukan konfirmasi terkait dugaan tersebut kepada Kepala DPM PTSP Provinsi Sultra. (*)

Tanggapi Berita Ini