Example floating
DaerahHukumRagam

Dugaan Tambang Pasir Ilegal di Konawe Melibatkan Oknum Kades 

×

Dugaan Tambang Pasir Ilegal di Konawe Melibatkan Oknum Kades 

Sebarkan artikel ini

faktual.net, Jakarta. Seorang Kepala Desa (Kades) di wilayah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, diduga terlibat dalam kegiatan penambangan pasir tanpa izin di Desa Lalonggaluku, Kecamatan Bondoala.

Aktivitas tambang ilegal tersebut disebut telah berlangsung cukup lama tanpa adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Informasi ini disampaikan oleh Ketua Aliansi Keadilan Nusantara (AKSARA), Rahim Al Awal.

Awal mengungkapkan bahwa keberadaan tambang pasir ilegal di wilayah tersebut menjadi bukti lemahnya pengawasan serta penegakan hukum di Kabupaten Konawe.

“Hasil penelusuran kami di lapangan menunjukkan aktivitas tambang pasir ini sudah berjalan sejak lama. Bahkan, berdasarkan informasi yang kami dapat, lokasi tersebut diduga dikelola oleh oknum Kepala Desa,” ujarnya.

Menurutnya, sikap diam aparat terhadap kegiatan tersebut seolah menunjukkan adanya pembiaran terhadap praktik penambangan tanpa izin. Ia pun mendesak Kepolisian Resor (Polres) Konawe segera turun tangan untuk melakukan penyelidikan.

Baca Juga :  Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang Resmi Ditetapkan Tersangka Pungli PBG oleh Kortas Tipidkor Mabes Polri

“Kami meminta Kapolres Konawe, AKBP Noer Alam, agar segera memanggil dan memeriksa Kepala Desa Lalonggaluku yang diduga terlibat dalam kegiatan tambang ilegal ini,” tegas Awal.

Selain meminta penindakan, pihaknya juga mendesak agar Polres Konawe segera menurunkan tim ke lokasi guna menghentikan seluruh aktivitas tambang yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Lebih lanjut, Awal menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan kasus ini sampai benar-benar mendapatkan perhatian serius dari aparat kepolisian.

“Kami tetap menghormati peran Polres Konawe dalam menegakkan hukum. Namun jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, kami siap menggelar aksi unjuk rasa dan melaporkan kasus ini langsung ke Mabes Polri,” tandasnya.

Aktivis nasional itu menambahkan, langkah tegas dari aparat penegak hukum sangat dibutuhkan agar kasus serupa tidak terus berulang dan mencoreng wibawa pemerintah daerah.

Redaksi

Tanggapi Berita Ini