Faktual.net – Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat – Senin (16/12/2025) – Di tengah hiruk-pikuk dunia hukum yang kerap menjadi perbincangan hangat di meja makan dan ruang kerja, sosok Dr. Mangisi Simanjuntak, S.H., M.H. dengan Kantor Hukum yang beralamat di Perumahan Vila Nusa Indah 5 Blok SF 5 No. 1 Ciangsana, Gunung Putri, Bogor., muncul dengan suara yang tegas namun penuh harapan. Sebagai dosen Hukum Laut Internasional di salah satu kampus ternama di Universitas Pertahanan, Salemba, Jakarta Pusat, S2 Hukum dan Keadaan Darurat dan advokat anggota Peradi DPC RBA Jakarta Timur, ia melihat bahwa perubahan sistem hukum harus dimulai dari kolaborasi erat antara profesi hukum dan masyarakat luas.
Baru-baru ini, ia merasa sangat optimis dengan langkah yang diambil oleh Peradi DPC Jakarta Timur. “Sangat positif sekali, karena kebersamaan dan toleransi tercipta dengan Natal yang pertama kali dilakukan untuk DPC Jaktim,” ujarnya selaku Koordinator Humas Panitia Natal tersebut yang menghadirkan puluhan anggota dari berbagai latar belakang agama dan profesi itu, menurutnya, bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga bentuk bukti bahwa profesi hukum mampu menjadi contoh dalam menghargai perbedaan dan membangun tali silaturahmi. Perayaan itu berlangsung pada Jumat, 12 Desember 2025 di Auditorium FK UKI, Cawang Jakarta Timur.
Terkait rencana Pemilihan Ketua Umum Peradi RBA, ia berpandangan bahwa proses pemilihan Ketua Umum baru menjadi titik harapan baru. “Kita butuh pemimpinan baru yang mampu membawa terobosan, agar perjuangan kita tidak hanya sebatas omongan tapi benar-benar berdampak bagi masyarakat seluruh Indonesia,” jelasnya.
Namun, optimisme itu tidak membuatnya menyembunyikan realitas yang pahit. Menurutnya, kondisi keadilan di tanah air masih jauh dari yang diharapkan oleh rakyat jelata. “Bukankah kita lihat sendiri, Tuhan dan alam sudah marah kepada kita dengan banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ini bukan sekadar bencana alam belaka, tapi juga peringatan bahwa banyak hal yang salah dalam cara kita menjalankan kehidupan – terutama dalam urusan keadilan yang seringkali dikorbankan untuk keuntungan pribadi atau kelompok,” ucapnya dengan nada tegas.
Ia menekankan bahwa prinsip dasar dalam setiap pekerjaan, termasuk di dunia hukum, haruslah mengandalkan pertolongan Tuhan terlebih dahulu, bukan hanya mengejar keuntungan materi. “Kalau hati sudah tidak lurus, bagaimana bisa menghasilkan keputusan atau pekerjaan yang adil? Akhirnya, yang dirugikan adalah rakyat kecil yang tidak punya daya lawan,” tandasnya.
Bagi para pendekar hukum seperti dirinya, tantangan selalu ada di setiap langkah. “Perjuangan pendekar hukum akan selalu sangat sulit di negeri ini kalau kekuasaan dipakai untuk melindungi diri penguasa dan kroni-kroninya dari perbuatan melanggar hukum,” ungkapnya.
Lebih dari itu, ia sangat prihatin dengan praktik penegakan hukum yang dilakukan secara selektif yang kerap terjadi.
“Tebang pilih dalam penegakan hukum hanya akan membuat masyarakat semakin hilang kepercayaan. Ini yang paling berbahaya – kalau rakyat sudah tidak mempercayai sistem hukum, mereka akan mencari jalan sendiri untuk mendapatkan keadilan, dan itu akan membuat kondisi negeri semakin tidak stabil,” jelasnya.
Untuk memperkuat narasi ini, kami juga menghubungi Sri Wahyuni (45), seorang pengusaha kecil di Jakarta, yang pernah mengalami kesulitan dalam proses hukum karena kasus sengketa tanah. “Saya sudah mengurus kasus ini hampir setahun, tapi selalu ada halangan yang tidak jelas. Kadang saya berpikir, apakah karena saya tidak punya uang banyak atau tidak kenal orang penting, jadi kasus saya tidak pernah selesai?” ujarnya dengan nada sedih.
Menurut Sri, pesan yang disampaikan Dr. Mangisi sangat sesuai dengan harapan masyarakat kecil seperti dirinya. “Kita tidak menginginkan sesuatu yang mewah, hanya keadilan yang sesuai dengan hak kita. Kalau ada orang yang salah, harusnya ada konsekuensinya, tidak peduli siapa dia,” tambahnya.
Tidak hanya berbicara tentang masalah, Dr. Mangisi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan dalam memperjuangkan keadilan yang sesungguhnya. “Organisasi profesi seperti Peradi akan terus berjuang dari sisi kelembagaan, akademisi akan terus menghasilkan kajian untuk memperbaiki sistem, tapi masyarakat juga tidak boleh diam,” tegasnya.
Ia mengajak masyarakat untuk aktif memahami hak-haknya, melaporkan setiap bentuk pelanggaran hukum yang dilihat, dan mendukung upaya-upaya yang bertujuan memperbaiki sistem hukum. “Jangan tunggu orang lain untuk berbuat. Mari kita bersatu gelorakan keadilan, karena keadilan yang adil akan membawa kebaikan bagi semua orang, tanpa terkecuali,” pungkasnya dengan harapan yang terpancar di matanya.
Reporter: Johan Sopaheluwakan
