Faktual.Net,Malut,Tidore. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan menggelar rapat kerja bersama Pemerintah Daerah yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD. Selasa, (8/7/2025).
Dalam rapat kerja tersebut, Agenda utama yang dibahas yaitu perkembangan realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2025 yang dinilai masih sejumlah hambatan terutama keterlambatan pelaksanaan pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis.
OPD yang disorot terkait keterlambatan proses belanja modal di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan,Rumah Sakit Umum Daerah, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah.
DPRD secara Khusus memberikan perhatian serius terhadap pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk proyek-proyek besar di sektor kesehatan.
Untuk itu, mereka menegaskan bahwa dana tersebut harus benar-benar dimanfaatkan secara optimal dan terencana, mengingat pentingnya sektor kesehatan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keterlambatan pelaksanaan proyek yang didanai DAK dikhawatirkan akan berdampak pada tidak tercapainya target program nasional di bidang kesehatan di daerah.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya pengawalan terhadap sejumlah proyek strategis dan berskala besar yang hingga pertengahan tahun ini belum menunjukkan progres signifikan sehingga Pemerintah daerah diminta untuk mempercepat proses administrasi, pengadaan, hingga pelaksanaan fisik agar proyek-proyek tersebut dapat selesai tepat waktu sebelum akhir tahun anggaran 2025.
Dalam rapat ini juga terungkap bahwa adanya regulasi baru di tingkat pusat turut memengaruhi proses realisasi belanja modal, khususnya terkait mekanisme pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan keuangan daerah. DPRD berharap agar pemerintah daerah segera melakukan penyesuaian internal dan memperkuat koordinasi lintas sektor agar dampak dari perubahan regulasi tersebut tidak berlarut-larut menghambat pelaksanaan program kerja.
Ketua DPRD Ade Kama menegaskan bahwa, lembaganya akan terus melakukan fungsi pengawasan secara intensif terhadap pelaksanaan anggaran, khususnya dalam belanja modal, demi memastikan manfaat program pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat Kota Tidore Kepulauan.
