Faktual. Net, Tidore – Setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Adat Kesultanan Tidore, kini telah ditindaklanjuti oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan melalui pembentukan Unit Pelaksanaan Tekhnis Daerah (UPTD) yang bertugas untuk mengurusi soal operasional kesultanan serta pengembangan kebudayaan. UPTD itu dipimpin oleh Ruwaida Abubakar.
Hal itu diakui kepala Disbudpar Kota Tikep Yakub Husain saat ditemui Faktual.Net di ruang kerjanya pada Senin, 22/10/2018. Dia mengatakan atas dasar perda tersebut, saat ini pihak kesultanan telah diberikan bantuan hibah senilai Rp. 1 Milyar.
Dari uang tersebut nantinya diperuntuhkan untuk pembiayaan operasional kesultanan serta menghidupkan museum milik kesultanan, dan untuk kedepannya tinggal menginventarisr objek-objek kebudayaan lainnya yang berada di Kota Tidore Kepulauan untuk dikembangkan.
“Anggaran itu tidak boleh keluar dari kegiatan kesultanan itu sendiri, sehingga hanya diperuntuhkan untuk fasilitas kesultanan, pembiayaan perjalanan sultan, serta perangkat adat, semuanya ada rambu-rambu yang sudah diatur untuk ditaati, dan Saat ini juga Museum Sonyinge Malige sudah beroperasi setiap saat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Yakub menjelaskan bahwa langkah DPRD dalam melahirkan Perda tentang kesultanan, merupakan langkah yang sangat bersesuaian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, sehingga dirinya sangat merasa bersyukur, karena apa yang diperintahkan oleh Negara melalui Undang-Undang, sudah ditindaklanjuti oleh Kota Tidore Kepulauan melalui Perda tersebut.
“Anggaran 1 Milyar untuk kesultanan ini dialokasikan setiap tahun, namun saya berharap 1 milyar ini merupakan anggaran yang minimal, sehingga kedepannya masih bisa ditambahkan. Mengingat agenda-agenda kesultanan kedepannya juga masih banyak,” tambahnya.
