oleh

Dibalik Jeritan Nakes Siapa Berbohong, DPRD Sinjai “BTB” Dinkes Dan BKAD?

Faktual.Net, Sinjai, Sulsel – Pemerhati Sosial Kabupaten Sinjai kembali pertanyakan pembayaran Insentif tenaga kesehatan (Nakes).

Hal ini diungkapkan Andi Darmawansyah sapaan Ancha Mayor terkait Insentif tenaga sukarela Nakes yang sejak beberapa Bulan tertunda, Namun belum juga dibayarkan. Sabtu, (06/11/2021).

Ia menjelaskan, bahwa diantara Program unggulan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai periode 2018-2023 yakni memberdayakan Nakes lewat Pemberian Insentif bagi tenaga sukarela kesehatan.

“Sangat jelas dalam Program unggulan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018-2023 pada Poin 15 “Pemberitaan insentif bagi tenaga sukarela kesehatan”, dimana nominal besaranNya kurang lebih sebesar Rp. 350.000,00/OB (orang per bulan)” jelasnya

Sementara itu, Insentif Nakes tersebut menurutnya semenjak bulan Juli-Agustus sampai September belum dibayarkan.

“Namun semenjak bulan 7,8 dan Bulan 9, sebagaiman yang dimaksud belum juga dibayarkan” terangnya.

Dengan hal itu, Ia pertanyakan terkait pengelolaan keuangan Daerah.

“Ada apa dengan keuangan Daerah sebenarnya?” Tanya Ancha Mayor.

Terpisah, Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, dr. Emmy Kartahara Malik, mengatakan

“Saya sudah konfirmasi tadi siang hal ini” Singkatnya melalui pesan WhatssApp

Ia menambahkan, Insentif untuk Nakes tersebu sementara berproses di bagian keuangan.

“Sementara sudah diproses di bagian keuangan untuk bisa dibayarkan” tambah dr. Emmy

Lebih lanjut, Ia menyampaikan. “Jika tidak ada kendala Insya Allah minggu depan bisa dibayarkan” tutupnya

Doc.Kepala BKAD, Hj Ratnawati

Hal tersebut yang terkait insentif tenaga sukarela (Nakes) yang belum dibayarkan ditepis oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sinjai.

Dalam hal ini Kepala BKAD, Hj Ratnawati, mengatakan jika yang diketahuinya sudah tidak ada lagi insentif yang tidak dibayarkan.

“Saya merasa tidak ada mi Insentif yang tidak dibayar kalau yang Kutau” ujar saat dihubungi melalui telepon seluler. Senin (08/11/2021)

Ia menyebutkan bahwa untuk lebih tepatnya pertanyakan kepada stakeholder dimaksud adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai (Dinkes).

“Tapi untuk detailnya siapa tahu ada yang belum tersalur ataukah dia pindahkan ke perubahan baru di bayar ke Dinkesnyaki lebih tepatnya kita bertanya” imbuhnya

Ratnawati menjelaskan tidak jika ada belum diajukan karena semua yang telah diajukan pasti dibayarkan.

“Siapa tahu ada yang memang belum diajukan, kalau yang sudah diajukan pasti dibayar” jelasnya

Lebih lanjut menuturkan dengan nada yang sama, jika pihak Dinkes belum melakukan pengajuan!

“Siapa tahu memang belum diajukan Dinkes loh?” Tutup Ratnawati.

Sementara tim media ini di, Konfirmasi Pihak DPRD Sinjai tidak memberikan jawaban.

Sebanyak 30 wakil rakyat di parlemen yang berkantor di Tanassan Sinjai terkesan Buta, Tulis dan Bisu?.

Sekedar diketahui bahwa DPRD kabupaten/kota memiliki fungsi, tugas dan wewenang.

Dalam Pasal 149 ayat (1) UU 23/2014 dikatakan bahwa DPRD kabupaten/kota memiliki fungsi membentuk peraturan daerah kabupaten/kota, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Laporan: Sambar

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :