Faktual. Net, Mataram. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan massa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Mataram menuntut Jokowi-JK harus turun tahta dari jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Hal itu terlihat dari tulisan yang terpampang pada keranda mayat berwarna putih yang dibawa oleh demonstran dengan tulisan tinta merah ‘Jokowi-JK Harus Turun Tahta’. Aksi demonstrasi tersebut sempat ricuh di depan kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu siang (19/9/2018).
Kericuhan dipicu karena ratusan massa aksi dari IMM tersebut membakar keranda mayat yang bertuliskan ‘Jokowi-JK harus turun tahta’. Anggota Kepolisian Resort (Polres) Mataram yang bertugas menjaga berlangsungnya demonstrasi langsung menembakkan ‘Water canon’ di kerumunan massa aksi untuk memadamkan api. Kericuhan tidak berlangsung lama karena massa aksi maupun aparat saling menahan diri.
Koordinator umum aksi Syarif Hidayat menyampaikan, aksi yang dilakukannya karena dinilai rupiah tidak berdaya terhadap dolar AS hingga menyebabkan inflasi dan kebutuhan bahan pokok masyarakat juga ikut naik.
“Bahan-bahan pokok yang ada di dalam negeri terus dinaikkan oleh pemerintah. Ini tidak mampu dikendalikan oleh Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian apalagi Menteri Perekonomian,” jelas Syarif Hidayat saat memberikan keterangan persnya di tengah para demonstran, Rabu (19/09) siang di depan kantor wakil rakyat NTB.
Menurutnya hal itu sangat miris, jika mahasiswa tidak bergerak dan mengontrolnya, maka ia meyakini krisis moneter yang melanda Indonesia tahun 1997-1998 akan kembali terulang.
Mantan presiden mahasiswa UMMAT ini juga menyentil pemerintah yang sering mengimpor beras. Menurutnya, negara Indonesia adalah negara agraris.
“Justru Jokowi harus benar-benar mengelola negara ini dengan baik. Kericuhan dimana-mana, termasuk tindakan persekusi yang dilakukan oleh sekelompok orang sangat masif,” terang Kabid Hikmah DPD IMM ini penuh semangat.
Sarjana muda ini menambahkan, Nawacita menjadi visi pemerintahan Jokowi-JK sejak 2014 harus direalisasikan dan pemerintah harus melakukan devaluasi untuk menstabilkan nilai rupiah yang tercekik oleh USD.
Ia menegaskan, bahwa aksi yang dilakukannya bukan merupakan pesanan partai politik manapun. Aksi yang dilakukannya adalah murni untuk kepentingan bangsa dan negara.
“Kami tidak dipesan oleh partai politik manapun, bahkan pengusaha pun tidak, Wallahu demi Allah, demi Tuhan kami Yang Maha Kuasa,” tutupnya. (*)
Sumber: JNN/Grup JOIN Se Indonesia
