Faktual.Net, Batang, Jateng – Pengelolaan anggaran pembangunan kandang ayam oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Bersama di Desa Kalipucang Kulon, Kecamatan Batang, menuai sorotan publik. Warga mempertanyakan transparansi penggunaan Dana Desa sebesar Rp152 juta yang dialokasikan untuk program ketahanan pangan, namun hingga kini proyek tersebut belum juga rampung, Senin (13/4/2026).
Salah satu warga berinisial PL mengungkapkan bahwa rencana pembangunan kandang ayam yang sudah digagas sejak 2025 hingga saat ini belum terealisasi secara jelas.
“Ini uang negara, harus jelas penggunaannya. Jangan sampai masyarakat dirugikan,” ujarnya.
Berdasarkan hasil penelusuran, proyek kandang ayam milik BUMDes Karya Bersama yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa justru menyisakan sejumlah pertanyaan. Diduga Minimnya keterbukaan informasi kepada masyarakat memicu kecurigaan terkait pengelolaan anggaran tersebut.
Bendahara BUMDes, Anim, saat ditemui mengaku tidak mengetahui secara rinci terkait pengelolaan anggaran. Ia menyebutkan bahwa sebagian dana telah ditransfer kepada penjual kandang baterai, namun barang yang dipesan belum juga diterima.
“Saya tidak paham detailnya. Uang sudah saya transfer dua kali, masing-masing Rp10 juta dan Rp8 juta, total Rp18 juta. Penjualnya rekomendasi dari BUMDes Cepoko Kuning, tapi sampai sekarang barang belum dikirim,” jelasnya.
Dalam hal ini ada statmen berbeda saat di konfirmasi Ketua BUMDes Karya Bersama, Masrul menyampaikan bahwa sebagian anggaran untuk membuat pondasi kandang ayam, namun berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh bendahara bahwa pondasi itu sebelumnya memang sudah ada, bersama kerangka besinya.
“Aku koyo ditipu mas, Kami sudah transfer, tapi belum juga dikirim. Janjian itu sudah dari tanggal 25/12/2025 tanggal 18/2/2026 saya sudah ke Kediri, dijanjikan tanggal 20/2/2026 tapi blesdrex belum dikirim juga. Dan untuk kandang sudah saya pondasi, Kami juga sudah berkoordinasi dengan BPD atau kepala Desanya untuk menentukan langkah selanjutnya,” ujar ketua Bumdes.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pemerintah desa terkait langkah yang akan diambil dalam menyikapi persoalan tersebut.
Masyarakat berharap pihak berwenang segera turun tangan untuk melakukan penelusuran lebih lanjut, sekaligus memastikan program BUMDes berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kesejahteraan warga desa, bukan justru menimbulkan polemik baru.
Tim/red
