Faktual.Net, Batang, Jateng – Pemerintah Kabupaten Batang bersiap menutup celah-celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tegas ini diambil melalui digitalisasi menyeluruh, mulai dari sektor pariwisata hingga kantong-kantong parkir, yang ditargetkan tuntas dalam waktu dekat.
Bupati Batang M. Faiz Kurniawan secara blak-blakan menyoroti pentingnya membangun budaya transaksi digital di tengah masyarakat. Menurutnya, alasan ketidaksiapan warga sudah tidak lagi relevan jika merujuk pada data literasi keuangan yang ada saat ini.
“Ya, kita mengupayakan kebudayaan baru bahwa digitalisasi terutamanya yang terkait dengan pendapatan ini akan sangat membantu pemerintah daerah menekan potensi kebocoran pendapatan dan juga kita juga bisa memonitor secara lebih real-time,” kaanya usai kegiatan High Level Meeting (HLM) TP2DD, TPID dan TPKAD di Aula Kantor Bupati Batang, Kabupaten Batang, Selasa (27/10/2026).
Ia pun menepis keraguan sebagian pihak yang menilai masyarakat masih kesulitan mengadopsi sistem nontunai. Dengan angka literasi keuangan yang menyentuh angka 78 hingga 80 persen, ia memastikan sebagian besar warga telah memiliki akses perbankan digital.
“Nah, kemudian kalau ada yang menyampaikan bahwa, ini susah diaplikasikan di masyarakat. Saya enggak yakin. Kenapa? Angka literasi keuangan kita ini 78% sampai 80%. Artinya, minimal 80% masyarakat kita ini punya rekening dan punya mobile banking. Itu sudah hampir dipastikan. Nah, makanya enggak ada alasan untuk kemudian tidak diterapkan,” tegasnya.
Menjawab tantangan di lapangan, khususnya pengelolaan parkir konvensional yang kerap menjadi titik lemah PAD, Bupati memberikan instruksi tenggat waktu yang ketat bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Tadi saya sudah minta untuk April semuanya diselesaikan. Bahwa instruksi tersebut bukan sekadar imbauan, melainkan indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI) yang akan dievaluasi secara berkala. Ya, saya perintah untuk segera dilaksanakan dan itu menjadi KPI dari OPD tersebut. Kalau gagal, ya itu menjadi bagian dari evaluasi,” jelasnya.
Meski sejumlah titik seperti Gedung Olahraga (GOR) Abirawa, Islamic Center, dan Bandar Edupark sempat diuji coba dengan perangkat mesin parkir khusus, penerapan di lapangan dinilai tidak harus selalu kaku. Pemkab memastikan juru parkir tetap bisa beroperasi secara fleksibel menggunakan media QRIS cetak yang lebih praktis.
“Kalau alat-alat parkir digital itu kan sebenarnya sudah kita adakan di Islamic Center, kemudian GOR Abirawa dulu sama Bandar Edupark. Tapi yang lain pun, sebagaimana di daerah-daerah yang lain, bisa kok tukang parkir bawa ini logo QRIS. Jadi enggak harus ada alat-alatnya,” terangnya.
Langkah progresif Pemkab Batang ini mendapat sambutan hangat dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Tegal.
Kepala Kpw BI Tegal Bimala menilai, komitmen kuat kepala daerah menjadi kunci utama dalam mengubah kebiasaan masyarakat dan petugas di lapangan agar beralih ke ekosistem digital.
“Tantangan terbesar dalam digitalisasi bukan pada pengadaan sarana dan prasarana, melainkan pada konsistensi membangun kebiasaan (habit). Tapi kan sebetulnya bagaimana membiasakan petugas dan masyarakat untuk menggunakan. Makanya tadi kanal-nya sudah disediakan untuk pajak, tapi masyarakat masih tetap tunai, apalagi di daerah wisata,” ungkapnya.
Kendati demikian, ia memuji langkah tegas Bupati Batang yang mendorong penerapan 100 persen digital. Peningkatan pendapatan dari sektor pariwisata yang dikelola secara transparan diyakini akan berbalik memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui perbaikan fasilitas publik.
“Nah, ini adalah untuk mendorong semuanya itu 100% digital. Sehingga, tadi ketika pengunjung naik, harusnya pendapatannya naik, gitu,” ujar dia.
Sebagai mitra strategis, Bank Indonesia tidak hanya memberikan advisory tata kelola pemerintahan, tetapi juga mendampingi berbagai program pembiasaan kultural, seperti pemanfaatan QRIS dalam kegiatan massal ASN di Batang beberapa waktu lalu.
