Faktual.Net, Batang, Jateng – Dari 17 dapur penyedia makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beroperasi di Kabupaten Batang, baru enam yang dinyatakan layak secara higiene dan sanitasi oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat.
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) – dokumen penting yang menjadi syarat wajib Kementerian Kesehatan bagi setiap dapur MBG – baru diterbitkan untuk sebagian kecil dari total Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah aktif.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, dr. Ida Susilaksmi, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan November ini, pihaknya baru menerbitkan enam sertifikat SLHS, sementara sebelas lainnya masih dalam proses penilaian.
“Untuk saat ini baru enam SPPG yang sudah memiliki sertifikat SLHS. Sisanya masih menunggu hasil verifikasi lapangan,” ujar dr. Ida usai apel peringatan Hari Kesehatan Nasional di halaman Dinkes Batang, Rabu (12/11/2025).
Adapun enam dapur yang telah mengantongi sertifikat tersebut adalah SPPG Kauman 1, Kauman 2, Kasepuhan, Lebo Gringsing, Polres Batang, dan Karanganom.
Menurut dr. Ida, proses penerbitan SLHS tidak bisa dilakukan secara instan karena membutuhkan pengecekan langsung ke lapangan. Tim dari Dinkes harus memastikan setiap dapur memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan, mulai dari kondisi bangunan, fasilitas sanitasi, sistem penyimpanan bahan pangan, hingga kebersihan lingkungan dapur.
“Kami tidak bisa serta-merta menerbitkan sertifikat tanpa data lapangan yang valid. Semua harus sesuai standar, karena ini menyangkut keamanan makanan bagi masyarakat,” tegasnya didampingi Kepala Seksi Surveilans, Imunisasi, dan KLB Dinkes Batang, Khairunisa.
Selain aspek dapur, dr. Ida menekankan pentingnya memperhatikan proses distribusi makanan. Makanan yang diolah dengan baik bisa menjadi berisiko jika dikirim terlalu lama atau disimpan tidak sesuai prosedur.
“Makanan yang semula aman bisa cepat rusak jika distribusinya salah. Semakin lama jarak waktu antara dimasak dan dikonsumsi, risiko tumbuhnya bakteri juga makin besar,” jelasnya.
Dinkes Batang juga menyoroti kualitas air bersih yang digunakan oleh para pengelola SPPG. Air yang tidak layak dapat berdampak langsung pada keamanan pangan dan kesehatan penerima program.
“Kami selalu mengingatkan agar air yang digunakan benar-benar bersih, baik untuk memasak maupun mencuci bahan pangan,” tambahnya.
Selain itu, dr. Ida mengingatkan agar pengelola dapur tidak menutup rapat makanan panas karena dapat mempercepat proses pembusukan.
Dinas Kesehatan akan melakukan pemeriksaan berkala terhadap seluruh dapur SPPG, meliputi kebersihan lingkungan, kelayakan fasilitas, dan kualitas air. Dinkes juga berencana memberikan pendampingan teknis untuk membantu dapur yang belum memenuhi standar.
“Kami tidak ingin ada kejadian yang membahayakan penerima program. Karena itu, pengawasan akan terus kami perketat,” tegas dr. Ida.
Ia berharap seluruh pengelola dapur segera melengkapi persyaratan agar mendapatkan sertifikat SLHS. Dengan begitu, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Batang dapat berjalan aman, higienis, dan sesuai standar kesehatan.
“Keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah prioritas utama. Kami ingin semua dapur MBG di Batang benar-benar memenuhi standar kelayakan sanitasi,” pungkasnya.
Tim/Red
