Faktual. Net, Tidore. Polemik penentuan tapal batas antara wilayah Kota Tidore Kepulauan dengan Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) ahirnya menemui titik terang setelah diundang oleh Mentri Dalam Negeri terkait dengan penyelesaian tapal batas antar kedua wilayah tersebut.
Menurut sekda Kota Tikep Asrul Sani Soleman kepada sejumlah media mengatakan pertemuan Antara kedua belah pihak dengan timnya masing-masing bertempat di Discovery Ancol Jakarta Utara beberapa hari yang lalu, dalam pertemuan tesebut kedua pihak sempat beradu argumen terkait batas wilayah, dalam berargumen, Pemerintah Haltim mengklaim bahwa kesultanan Tidore telah memberikan rekomendasi peta khusus terkait batas wilayah Tidore Haltim. sehingga dibuatlah kesepakatan dalam bentuk berita acara.
“Kemarin saat saya diutus bersama tim berangkat ke jakarta atas undangan oleh Mentri Dalam Negeri tentang penyelesaian tapal batas Tidore dengan Haltim. bersama tim kita pertemuan dengan Bupati Haltim dengan timnya disana, dalam pertemuan tersebut sempat ada argumen sehingga kita buat kesepakatan dalam bentuk berita acara,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya.
Olehnya itu, untuk mencari kepastian terkait dengan pengakuan Haltim mengenai adanya rekomendasi peta khusus oleh kesultanan, Asrul bersama tim kemudian melakukan pertemuan dengan pihak kesultanan untuk mencari tau kejelasannya. “Sultan tidak menegluarkan peta khusus untuk Haltim sebab menurut keterangan sultan bahwa petemuan pihak kesulatanan yang melibatkan Bobato (tokoh) adat tersebut membahas terkait dengan batas wilayah Haltim dengan Halteng, bukan Tidore,” jelasnya.
Dengan dasar pertemuan bersama Sultan Tidore inilah, Pemerintah Tidore mampu memrpertahankan argumennya sehingga Bupati Haltim bisa menerima dengan pertimbangan penjelasan yang disampaikan oleh Sultan.
“dengan argumen saya itu mereka langsung terima, bahwa kalau begitu kita sepakat bahwa berita acara ini semua kembalikan kepada kesultanan untuk menetukan batas wilayah, tetapi tetap merujuk pada pertimbangan teknis sesuai ketentuan UU no 1 dan permendagri,” lanjutnya.
Setelah petemuan dengan sultan, Asrul mengaku bahwa sultan mengatakan dirinya tetap berada pada koridor Undang- undang No 1 Tahun 2003 tentang lampiran batas wilayah pemekaran wilayah.
Selain itu juga ia menambahkan bahwa, untuk saat ini terkait dengan tapal batas Kota Tidore Kepualaun dengan Kabupaten Haltim sudah tidak ada lagi masalah, semuanya sudah selesai.
Reporter : Aswan Samsudin
