oleh

AMPI “Tidak Cukup Klarifikasi, Kapolda Sultra Harus Mundur Dari Jabatannya”

Faktual.Net, Kendari, Sultra. Klarifikasi Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Kapolda Sultra), Brigjend Pol Merdisyam terkait kekeliruan dalam memberikan informasi kepada warga Sultra pasca viralnya video kedatangan 49 Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diunggah oleh seorang warga Konawe Selatan tidak cukup. Kapolda Sultra sebaiknya mundur dari jabatannya.

Hal tersebut disampaikan oleh Isroni Hamka selaku sekretaris Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) kepada redaksi faktual.net pada Rabu, 18/3/2020. Roni sapaan akrab Isroni Hamka mengatakan bahwa klarifikasi Kapolda Sultra itu tidak cukup. Roni mengatakan bahwa Kapolda Sultra harusnya mengundurkan diri dan itu lebih bijak.

Mantan Koordinator Presidium Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo tersebut mengatakan bahwa jika Kapolda Sultra tidak mau bijak mengundurkan diri maka, AMPI secara nasional akan meminta kepada Kapolri untuk memberhentikan Kapolda Sultra.

“Kami akan meminta kepada Kapolri agar memberhentikan Kapolda Sultra karena kami anggap tidak akurat dalam memberikan informasi kepada Masyarakat Sultra terkait kedatangan TKA Cina”, kata Isroni Hamka.

“Selain itu Kapolda bersikap arogan dengan warga yang memvideokan kedatangan TKA Cina tersebut dengan menangkapnya walaupun tidak menahannya, padahal informasi yang disebar ke publik adalah benar bukan hoaks”, katanya lagi.

Baca Juga :  APD Minim Di Pasaran, Srikandi Polres Gowa Kompak Buat Masker Full face

Roni juga menambahkan bahwa bagi warga yang telah memberikan informasi terkait keberadaan TKA Cina yang telah masuk Sultra tanpa proses pemeriksaan yang ketat maka negara harus berterima kasih bukan malah ditangkap dan dianggap penyebar Hoaks.

“Wabah ini jangan dianggap enteng, ini wabah internasional, seluruh negara lagi berjuang melawan wabah ini, banyak kepala negara telah mengambil kebijakan isolasi buat negaranya demi kepentingan warganya, tapi kita malah membiarkan TKA Cina masuk dengan entengnya ke Indonesia tanpa adanya protokol pemeriksaan kesehatan yang terstandarisasi dari Wordl Health Organization (WHO)”, kata Roni.

Yang aneh menurut Roni, TKA ini kenapa masih bisa lolos masuk ke Sultra sementara Kementerian Luar Negeri telah mengeluarkan larangan untuk warga luar Indonesia bukan hanya warga dari negara Cina tetapi dari negara manapun masuk ke Indonesia guna antisipasi menyebarnya Covid 19 di Indonesia yang mana wabah ini berasal dari Wuhan, Cina.

“Inikan aneh, kenapa orang-orang ini masih bisa lolos masuk Sultra, siapa yang harus bertanggungjawab?”, tanya Roni.

Apasih yang dilakukan Imigrasi, apasih yang dilakukan oleh stakeholder yang diamanahkan Undang-Undang untuk mengurus arus masuk orang dari dalam dan luar negeri, dari dalam dan luar Sultra”, tanya nya lagi.

Baca Juga :  Dit Lantas Polda Sulsel Cek Kesiapan Sat Lantas Polres Gowa Terkait Penanganan Covid 19

Mengakhiri wawancaranya, Roni meminta kepada Gubernur Sultra, Ali Mazi agar segera mengambil sikap dengan memulangkan TKA yang telah masuk Sultra pada Ahad malam, 15/3/2020.

“TKA yang telah masuk tersebut harus dipulangkan ke negaranya bukan di Karantina tapi sekali lagi di pulangkan karena tidak ada manfaatnya buat daerah”, tutup Roni

Untuk menjadi informasi bahwa pada Ahad malam, 15 Maret 2020 melalui rekaman video amatir salah seorang warga Konsel, 49 TKA asal Cina ketahuan masuk Sultra melalui Bandara Halu Oleo tanpa adanya pemeriksaan pihak berwenang.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda Sultra mengatakan bahwa 49 TKA tersebut adalah pekerja disalah satu tambang di Sultra yang melakukan perpanjangan visa di Jakarta. Pernyataan tersebut kemudian di bantah oleh Kementerian Hukum dan HAM dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengatakan bahwa tidak ada proses perpanjangan visa oleh pekerja tambang dari Sultra. Belakangan ketahuan bahwa 49 TKA tersebut adalah warga Cina yang transit di Thailand dan baru masuk ke Sultra.

Redaksi

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :