FaktuaL. Net, Kendari. Ada yang menarik dari aksi Aliansi Mahasiswa Sulawesi Tenggara pada Senin, 24/9/2018 di Kendari. Mengapa tidak, satu dari 12 tuntutan mahasiswa dalam pernyataan sikapnya adalah meminta pemerintah mengembalikan dwi fungsi ABRI karena Polri dianggap gagal menjadi mitra masyarakat.
Padahal semua tahu bahwa berpisahnya Polri dari ABRI merupakan hasil dari perjuangan mahasiswa tahun 1998 yang termuat dalam agenda reformasi yakni hapuskan dwi fungsi ABRI.
Mahasiswa juga meminta kepada pihak yang berwenang untuk mencopot Kapolda Sumatera Utara dan Kapolda Sulawesi Tenggara, hal tersebut tertuang pada poin 11 dari pernyataan sikap mahasiswa.
Aksi yang berlangsung hari ini merupakan aksi gabungan dari empat lembaga mahasiswa yakni HMI, KAMMI, GEMA dan BKLDK. Aksi ratusan mahasiswa tersebut mengangkat tema evaluasi terhadap kinerja Jokowi-JK, massa aksi melakukan longmarch dari titik kumpul seputaran kampus Universitas Halu Oleo (UHO) menuju gedung DPRD Sultra.
Tertuang juga pada poin pertama dari pernyataan sikap mahasiswa bahwa aksi hari ini murni aksi ideologi karena keprihatinan mahasiswa terhadap kondisi bangsa yang semakin carut marut akibat kebijakan Jokowi-JK yang tidak pro rakyat.
Harga sembako yang melambung, merosotnya nilai tukar rupiah, lapangan pekerjaan yang direbut tenaga kerja asing, langkanya BBM bersubsidi adalah persoalan-persoalan bangsa yang butuh penyelesaian.
Pantauan media, jauh sebelum massa aksi tiba digedung DPRD, tempat para wakil rakyat bersidang tersebut telah dijaga ketat aparat yang berwajib guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
Untuk diketahui bahwa koordinator lapangan aksi hari ini adalah Sulkarnain dari HMI, Ferdin dari KAMMI, Muhammad Ali Akbar dari GEMA dan Agus Salim dari BKLDK.
