Faktual.net.Gowa.Sulsel – 4 maret 2026, Polemik kinerja Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan Desa Bontolempanga, Kecamatan Bontolempanga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, kian memanas.
Dalih lebih banyak bekerja di lapangan dibanding berada di kantor desa kini menuai sorotan tajam dari masyarakat.
Warga menilai alasan tersebut tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Sejumlah proyek fisik yang ditangani justru dinilai belum rampung dan terkesan mangkrak.
Beberapa proyek yang disorot antara lain pembangunan Jembatan Sappe di Dusun Lemoa dengan pagu anggaran Rp160 juta tahun 2025, proyek pongarasan di Dusun Tanapangkaya, paving blok menuju SMP Negeri 2 Tanapangkaya, hingga jembatan akses pertanian di Dusun Taipajawa yang hingga kini belum dilengkapi dinding pengaman.
Pernyataan Kaur Pembangunan yang disampaikan melalui pesan WhatsApp, bahwa dirinya lebih banyak berada di lapangan untuk mengawasi pekerjaan, justru memicu reaksi keras.
“Katanya sibuk di lapangan, tapi kenyataannya banyak proyek belum selesai. Lapangan yang mana?” ujar seorang warga dengan nada heran dan kecewa.
Menurut warga, keberadaan aparat desa—baik di kantor maupun di lokasi proyek—harus dibuktikan dengan hasil kerja nyata, bukan sekadar pernyataan. Jika pengawasan benar dilakukan secara intensif, mereka mempertanyakan mengapa progres pembangunan terlihat lambat dan belum tuntas.
Sorotan juga mengarah pada fungsi pengawasan internal desa.
Warga menilai alasan tidak masuk kantor karena fokus di lapangan menjadi tidak relevan ketika hasil pekerjaan belum menunjukkan kemajuan signifikan.
Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Gowa dan dinas teknis terkait untuk segera turun melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh terhadap proyek-proyek tersebut. Evaluasi transparan dan terbuka dinilai penting agar polemik tidak semakin meluas.
“Dana desa itu uang rakyat. Harus jelas perencanaannya, pelaksanaannya, dan hasilnya,” tegas warga lainnya.
Sebagai bagian dari sistem pemerintahan, setiap penggunaan anggaran negara wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka. Transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar slogan, melainkan kewajiban hukum dan moral untuk menjaga kepercayaan publik.
Jika benar pengawasan telah dilakukan secara maksimal, masyarakat menilai seharusnya hasilnya dapat terlihat nyata di lapangan—bukan justru menyisakan tanda tanya besar.
Reporter : Sattu
