faktual.net,Takalar,Sulsel – Warga Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, mengeluarkan ultimatum keras kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar. pada Selasa (11/11/2026)
Warga mendesak Pemkab segera turun tangan dan menghentikan aktivitas tambang galian C di Lingkungan Bontorita, Kelurahan Mongkoki, yang diduga beroperasi tanpa izin dan mengancam sumber air baku PDAM Bajeng.
Pasalnya, lokasi tambang tersebut hanya berjarak sekitar 100 hingga 200 meter dari instalasi sumber air baku PDAM Bajeng. Di lokasi itu, warga menyebut terdapat dua unit alat berat jenis ekskavator yang setiap hari melakukan pengerukan pasir dan tanah dalam skala besar.
Warga menilai, aktivitas pengerukan yang begitu dekat dengan sumber air tersebut sangat berbahaya. Selain berpotensi merusak daerah resapan air, juga dikhawatirkan mencemari air baku, menurunkan debit air, hingga memicu krisis air bersih bagi ribuan warga.
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Warga mengaku sudah lama mengeluhkan kondisi air PDAM Bajeng yang tidak lagi jernih, kerap keruh, dan tidak layak konsumsi. Warga menduga kekeruhan tersebut berkaitan dengan aktivitas tambang di Bontorita.
“Kami warga Bajeng sudah menderita. Air PDAM tidak jernih lagi, keruh terus. Tambang itu cuma 100-200 meter dari PDAM. Kalau dibiarkan, ribuan warga bisa kehilangan air bersih,” ujar salah seorang warga Bajeng, jumat (6/11/2026).
“Kami ultimatum Pemkab Takalar! Bupati, Sekda, DLH, Satpol PP, segera turun tangan! Jangan tunggu PDAM rusak baru bertindak. Tutup tambang Bontorita sekarang juga!” timpal tokoh masyarakat Bajeng dengan nada geram.
Selain soal dampak lingkungan, warga juga mempertanyakan legalitas tambang tersebut. Menurut warga, tambang yang dikelola pengusaha berinisial DS itu diduga tidak mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP), dokumen AMDAL, maupun izin lingkungan.
Jika dugaan tersebut terbukti, maka aktivitas tambang itu berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), khususnya Pasal 158 yang mengancam pelaku tambang tanpa izin dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Selain itu juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Atas kondisi itu, warga Bajeng bersama warga Bontorita kini bersatu menyampaikan lima tuntutan:
*1.* Bupati Takalar segera memerintahkan penutupan dan penyegelan tambang Bontorita.
*2.* Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Takalar segera melakukan uji laboratorium terhadap kualitas air PDAM Bajeng.
*3.* Satpol PP dan Polres Takalar segera mengamankan alat berat di lokasi tambang.
*4.* Dinas PTSP membuka secara transparan status perizinan tambang tersebut kepada publik.
*5.* PDAM Takalar segera menyampaikan sikap resmi, apakah sumber air mereka terancam atau tidak.
“Ini ultimatum terakhir kami. Kalau Pemkab Takalar tidak turun tangan dalam waktu dekat, kami akan turun aksi besar-besaran dan melapor langsung ke Gubernur Sulsel, Polda Sulsel, dan Kementerian LHK RI. Ini soal hidup ribuan warga,” tegas warga.
Reporter : Asman
