Faktual.net, Gowa – Lingkaran internal Pemerintah Kabupaten Gowa kembali menjadi sorotan publik. Seluruh Ajudan/ADC (Aide De Camp) Bupati Gowa dikabarkan ditarik dari tugas, sementara sopir pribadi bupati disebut-sebut telah dipecat.
Kebijakan mendadak ini memunculkan tanda tanya besar di tengah Masyarakat, ada persoalan apa di balik langkah drastis tersebut.
Sorotan semakin menguat setelah pantauan langsung jurnalis Media Faktual.net pada Senin, 5 Januari 2026, saat berlangsung acara pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Gowa.
Dalam kegiatan resmi Pemerintahan tersebut, Bupati Gowa terlihat tidak dikawal oleh anggota Kepolisian, sebagaimana standar pengamanan kepala daerah, melainkan dikawal oleh sebuah organisasi bodyguard.
Fakta ini memicu pertanyaan serius, mengingat pelantikan PPPK merupakan agenda resmi negara yang semestinya melekat dengan pengamanan institusional, bukan pengamanan dari pihak non-negara.
ADC Ditarik Serentak, Sopir Pribadi Dipecat
Informasi yang dihimpun menyebutkan, penarikan seluruh ADC dilakukan hampir bersamaan tanpa penjelasan terbuka kepada publik. Padahal, ADC memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas, protokoler, hingga pengamanan melekat kepala daerah.
Sementara itu, pemecatan sopir pribadi bupati semakin memperkuat dugaan adanya persoalan serius di internal rumah jabatan.
“Penarikan ADC sekaligus dan pemecatan sopir pribadi bukan hal yang lazim. Apalagi diikuti perubahan pola pengamanan saat acara resmi pemerintahan,” ungkap salah satu sumber internal Pemkab Gowa yang enggan disebutkan identitasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Gowa belum memberikan pernyataan resmi terkait, alasan penarikan seluruh ADC, pemecatan sopir pribadi bupati, serta penggunaan pengamanan dari organisasi bodyguard saat pelantikan PPPK.
Kondisi ini memicu beragam spekulasi di ruang publik, mulai dari dugaan pelanggaran disiplin, konflik internal, hingga evaluasi khusus atau masalah kepercayaan internal.
Aktivis dan pemerhati pemerintahan di Gowa menilai, kepala daerah wajib memberikan klarifikasi terbuka, terlebih peristiwa ini terjadi dalam agenda resmi negara.
“Jika menyangkut aparatur, pengamanan kepala daerah, dan kegiatan pemerintahan resmi, maka prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak bisa ditawar. Diam justru memperbesar kecurigaan publik,” tegas Abdul Rahim, aktivis pemerhati tata kelola pemerintahan.
Penarikan ADC, pemecatan sopir pribadi, serta penggunaan bodyguard non-negara dalam acara pelantikan PPPK dinilai bukan sekadar urusan internal, melainkan menyangkut tata kelola pemerintahan, etika jabatan publik, dan standar pengamanan kepala daerah.
Bupati Gowa Belum Merespons
Upaya konfirmasi telah dilakukan oleh awak media. Namun hingga berita ini diterbitkan, Bupati Gowa Husniah Talenrang belum memberikan respons atas pertanyaan yang disampaikan.
Masyarakat kini menunggu klarifikasi terbuka dari Bupati Gowa atau pejabat berwenang, agar isu ini tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan yang berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Gowa.
Reporter : Saenal Abidin
