Faktual.Net, Bau-bau, Sultra. Koalisi Pemuda Kepulauan Buton atau KPK Buton, Senin, 10 Desember 2018 kembali turun ke jalan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi dan HAM se Dunia.
“Kami melihat ada beberapa kasus korupsi yang berbentuk pungutan liar di wilayah lingkup Pelabuhan Murhum Kota Baubau yang semakin menjadi-jadi dilakukan oleh Pihak Penegak Perda, dalam hal ini Pol PP pada saat ada mahasiswa yang melakukan demonstrasi”, demikian ungkap Iwan pimpinan demo.
Menurut KPK Buton ada kasus paket 9 serta pelanggaran HAM di Kota Baubau yang semakin menjadi-jadi dilakukan oleh pihak penegak Perda. Dengan kehadiran KPK Buton dalam demonstrasi memberikan warning kepada seluruh SKPD yang ada di kota Baubau.
Mengenai kasus pungutan liar yang ada di lingkup pelabuhan KPK Buton akan terus tindak lanjuti karena pungutan liar itu ternyata masih saja terjadi dalam bentuk modus baru melalui retribusi jasa tanda masuk pelabuhan dalam hal ini karcis.
Kepada pihak Kejaksaan bahwa kasus tersebut sudah KPK Buton laporkan maka yang diinginkan adalah kongkalikong seperti halnya kasus paket 9 segera dapa diselesaikan.
Terlepas dari itu semua KPK Buton juga menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kota Baubau agar mereka menggunakan dana APBD Kota Baubau dengan transparan, karena tidak akan ada gunanya bagi masyarakat misalnya dalam hal pengadaan halte yang tidak sama sekali ada peruntukannya yang bermanfaat.
Reporter: Johan S / Mursid
