Example floating
Example floating
BeritaDaerahPemerintahan

Pemkot Tikep Peringkat Pertama IDM 2020 Di Malut

×

Pemkot Tikep Peringkat Pertama IDM 2020 Di Malut

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Faktual. Net, Tidore, Malut. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dibawah kepemimpinan Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen selaku Walikota dan Wakil Walikota mampu mencetak prestasi dalam hal membangun Desa.

Hal itu dibuktikan melalui hasil penilaian dan pemutakhiran dari Kementrian Desa dan PDTT Republik Indonesia secara nasional. dimana untuk Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2020, Kota Tidore Kepulauan masuk dalam kategori berkembang dan menduduki peringkat pertama di Provinsi Maluku Utara dengan nilai IDM 0,6434. Sementara di posisi ke dua ditempati oleh Kabupaten Pulau Morotai dengan nilai IDM 0.6347, menyusul Kabupaten Halmahera Tengah yang berada di urutan ke tiga dengan status berkembang dengan nilai 0.6039.

Pasang Iklanmu
Example 468x60
Pasang Iklanmu

Sementara untuk status tertinggal adalah Kabupaten Halmahera Utara berada di urutan ke empat dengan nilai IDM 0.5898, Kabupaten Kepulauan Sula berada di urutan ke lima dengan nilai 0.5876, Kabupaten Halmahera Timur diurutan ke enam dengan nilai 0.5653, Kabupaten Pulau Taliabu berada di urutan ke tujuh dengan nilai 0.5649, Kabupaten Halmahera Selatan berada di urutan ke delapan dengan nilai 0.5618, dan Kabupaten Halmahera Barat berada di posisi terakhir dengan nilai 0.5584.

“ada tiga hal yang menjadi tolak ukur desa membangun, diantaranya Ketahanan Sosial, Ekonomi, dan Ekologi/Lingkungan, penilaian soal IDM ini diverifikasi dan dilakukan penilaian oleh Kemendes, jadi didalamnya sudah termasuk dengan pendapatan masyarakat dan lain-lain” ungkap Kepala Bidang Pemberdayaan Desa Iswan Salim saat ditemui media ini di Kantor Walikota Tikep pada Kamis, (16/7/20).

Dia mengatakan, untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan, di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa.

Baca Juga :  Kadisdik SulSel: Pengunduran Diri Sejumlah Kepsek Pasca Evaluasi Tata Kelola dan Keuangan

Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, yang didasarkan pada nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

“Di tahun 2020 ini, Kota Tidore Kepulauan belum memiliki desa yang berstatus Mandiri namun tidak lagi ada desa yang berstatus sangat tertinggal. Status desa di Kota Tidore Kepulauan saat ini terdapat 5 desa Maju, 36 Desa Berkembang dan 8 Desa Tertinggal,” tambahnya.

Senada disampaikan kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kota Tidore Kepulauan Abd. Rasyid, dia mengatakan Kota Tidore Kepulauan merupakan salah satu kota yang unik karena memiliki kelurahan dan desa, dari keunikan ini Pemerintah Kota Tidore Kepulauan memperhatikan secara administrasi di semua tingkatan tanpa membedakan antara kelurahan dan desa.

“Prestasi IDM ini menunjukan atas keseriusan Pemerintah Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen (AMAN) dalam memperhatikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa,” ungkapnya.

lebih lanjut, Kadis mengatakan bahwa Capaian ini juga tidak terlepas dari peran para pendamping Desa, untuk itu dia berharap kedepannya dapat lebih meningkatkan kinerja bersama terutama seluruh kepala desa dan perangkatnya, para pendamping desa, ABDESI, satgas desa serta pihak terkait lainnya untuk Tidore yang lebih baik lagi.

 

Reporter : Aswan Samsudin

Tanggapi Berita Ini
https://faktual.net/wp-admin/post.php?post=199474&action=edit

Camat Bontolempangan Monitoring Penyaluran Bantuan Sembako di Lima Desa Gowa, Sulsel – Camat Bontolempangan, Budi Wahyudi Rahman, melakukan monitoring penyaluran bantuan sembako di lima desa wilayah Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan bantuan yang diberikan pemerintah tersalurkan dengan lancar, tepat sasaran, dan diterima oleh masyarakat yang berhak. Dalam kegiatan monitoring itu, Camat didampingi Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Zulhajji, bersama staf dan personel Satpol PP Kecamatan Bontolempangan. Adapun desa yang menjadi lokasi pemantauan meliputi Desa Bontolempangan, Desa Julumate’ne, Desa Ulujangang, Desa Lassa-Lassa, dan Desa Paranglompoa. Selama kunjungan, Camat meninjau langsung proses distribusi bantuan, berkoordinasi dengan pemerintah desa, serta berdialog dengan warga penerima manfaat. Monitoring ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sesuai dengan data penerima yang telah ditetapkan sekaligus menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program bantuan sosial di tingkat desa. Dalam keterangannya, Budi Wahyudi Rahman menegaskan bahwa pengawasan langsung di lapangan merupakan bentuk komitmen pemerintah kecamatan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan kepada masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa bantuan sembako yang diberikan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu, monitoring dan pengawasan langsung terus kami lakukan agar proses penyaluran berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran,” ujarnya. Melalui kegiatan monitoring tersebut, Pemerintah Kecamatan Bontolempangan berharap program bantuan sosial dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.
Berita

Faktual.net,Gowa, Sulsel – Camat Bontolempangan, Budi Wahyudi Rahman,…