Faktual.Net MAROS- SULSEL– Pengungkapan dugaan praktik jual beli alat dan mesin pertanian (alsintan) bantuan pemerintah di Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, menjadi sorotan serius Pimpinan Pusat Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (HPPMI) Maros.
Ketua Umum PP HPPMI Maros, Ikram Herdiansyach, menyebut kasus tersebut sebagai tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros, khususnya Dinas Pertanian. Ia menilai, pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam setelah Menteri Pertanian turun langsung ke lokasi dan memperlihatkan barang bukti dugaan penyimpangan bantuan alsintan.
“Menteri datang ke kampung kami, bawa barang bukti, bilang ini mafia. Terus Pemkab Maros mau tunggu apa lagi? Jangan sampai Maros cuma jadi tempat konferensi pers, habis itu semua pulang dan lupa,” tegas Ikram, Sabtu (21/11/2026).
Diketahui, dua unit traktor Kubota Super Strong RTR-180 bantuan Kementerian Pertanian dihadirkan sebagai barang bukti saat Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau demplot persawahan di Desa Alatengae, Jumat (20/11/2026).
Traktor yang semestinya disalurkan secara cuma-cuma kepada kelompok tani tersebut diduga ditawarkan melalui media sosial dengan harga mencapai Rp120 juta.
Dua orang terduga pelaku berinisial MS dan A telah diserahkan ke Polda Sulawesi Selatan. Sementara itu, Menteri Pertanian juga memerintahkan penarikan sekitar 85 unit traktor di Sulawesi Selatan yang diduga bermasalah.
Merespons perkembangan tersebut, HPPMI Maros mendesak Dinas Pertanian Kabupaten Maros membuka seluruh data penyaluran bantuan alsintan kepada publik.
Data yang dimaksud meliputi nama kelompok tani penerima, jenis dan jumlah alat yang disalurkan, nomor rangka dan nomor mesin, hingga keberadaan setiap unit saat ini.
Ikram juga meminta agar dilakukan pemeriksaan langsung ke lapangan terhadap seluruh bantuan alsintan yang telah disalurkan, dimulai dari wilayah Kecamatan Bantimurung.
“Ini bukan data rahasia negara. Ini bantuan untuk petani, dibeli pakai uang rakyat. Petani berhak tahu, masyarakat berhak tahu. Kalau memang tidak ada masalah di Maros, buka saja datanya, selesai,” ujarnya.
Tidak hanya kepada pemerintah daerah, HPPMI Maros juga meminta Polres Maros dan Polda Sulsel mengusut kasus tersebut secara menyeluruh. Penegakan hukum, menurut Ikram, tidak boleh hanya menyasar pihak yang berada di lapangan, tetapi juga harus menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam rantai distribusi bantuan.
“Kami tidak mau nanti yang dikorbankan cuma petani atau ketua kelompok tani. Kami menduga ada yang mengatur di atasnya, dan itu yang harus dikejar. Siapa pun orangnya, mau dia mengaku keluarga pejabat atau tidak,” katanya.
Ia menilai dugaan praktik jual beli alsintan bantuan pemerintah merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan petani. Sebab, di tengah keterbatasan ekonomi, masih banyak petani kecil yang harus mengeluarkan biaya sendiri untuk menyewa traktor guna mengolah lahan pertanian mereka.
“Petani kecil masih banyak yang sewa traktor pakai uang sendiri, sementara traktor bantuan dijual seratus juta lebih. Ini sudah keterlaluan,” ungkapnya.
HPPMI Maros turut mengapresiasi langkah Menteri Pertanian, Kodam XIV/Hasanuddin, dan Polda Sulsel dalam mengungkap dugaan penyimpangan bantuan alsintan tersebut.
Namun, Ikram mengingatkan bahwa langkah tegas pemerintah pusat harus diikuti tindakan konkret pemerintah daerah. Jangan sampai daerah hanya menjadi penonton, sementara persoalan yang menyangkut hak-hak petani tidak ditindaklanjuti secara serius.
Sebagai bentuk pengawalan, PP HPPMI Maros menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus tersebut. Pihaknya juga berencana membuka posko pengaduan bagi petani di Kabupaten Maros yang mengetahui atau mengalami dugaan penyimpangan penyaluran bantuan alsintan.
“Kami kasih waktu. Kalau Pemkab Maros dan aparat tidak menunjukkan langkah nyata, kami akan turun ke jalan,” tutup Ikram.













