Faktual.net – CIKARANG – 19 November 2026 – Pengadilan Negeri (PN) Cikarang kembali menggelar persidangan lanjutan (sidang kedua) perkara perdata gugatan wanprestasi Nomor 359/Pdt.G/2026/PN.Ckr pada Senin (16/11/2026), mulai pukul 12.45 WIB hingga selesai. Perkara ini diajukan oleh Feby Irone Pangerapan (Penggugat) terhadap kakak kandungnya, dr. Albert Joseph Pangerapan (Tergugat), serta Ameline Necia (Turut Tergugat I) dan PT Grahakara Cakra Medika (Turut Tergugat II).
Persidangan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Ibu Maria beserta Majelis Hakim ini mengagendakan pemanggilan terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Dalam persidangan tersebut, Penggugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Ahmad Buchari Huzaini, S.H. Pihak Tergugat (dr. Albert Joseph Pangerapan) maupun Turut Tergugat I (Ameline Necia) turut hadir melalui masing-masing kuasa hukumnya. Sementara itu, pihak Turut Tergugat II (PT Grahakara Cakra Medika) tercatat kembali mangkir atau tidak menghadiri panggilan pengadilan.
Setelah memeriksa kelengkapan legal standing kuasa hukum Turut Tergugat I yang baru hadir pada persidangan kedua ini, Majelis Hakim menetapkan penundaan sidang hingga Senin, 30 November 2026. Agenda sidang mendatang difokuskan untuk memberikan kesempatan panggilan ketiga (terakhir) secara patut kepada Turut Tergugat II, sebelum perkara ini secara resmi memasuki tahapan Mediasi para pihak.
Akar Sengketa: Pengingkaran Kesepakatan 29 April 2025 Pasca-Penandatanganan Persetujuan Komisaris
Sengketa hukum antara dua saudara kandung ini berakar dari dugaan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) atas pembagian hasil penjualan saham dan aset Rumah Sakit Taman Harapan Baru (RS THB), Bekasi. Berdasarkan dalil gugatan yang terdaftar di PN Cikarang, dr. Albert Joseph Pangerapan selaku Direktur RS THB sebelumnya telah menandatangani Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 29 April 2025 secara sadar di atas meterai, yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak sebesar Rp 7.500.000.000,- (Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada adiknya, Feby Irone Pangerapan, apabila RS THB terjual.
Sebelum transaksi pengalihan saham dan rumah sakit tersebut dieksekusi, dr. Albert secara khusus mendatangi Feby Irone Pangerapan—yang saat itu menjabat selaku Komisaris—untuk meminta tanda tangan pada Surat Persetujuan Komisaris sebagai syarat mutlak kelancaran jual beli. Atas dasar iktikad baik dan kepercayaan terhadap kakak kandungnya, Pak Feby memberikan tanda tangan persetujuan tersebut.
Namun, ironisnya, setelah transaksi penjualan RS THB terealisasi, dr. Albert justru menahan hak Rp 7,5 miliar milik adiknya. Pihak Tergugat diduga berupaya berkelit dengan menafikan isi surat kesepakatan 29 April 2025 dan memelintir kedudukan Pak Feby seolah-olah hanya bertindak sebagai “mediator”, sehingga haknya digugurkan secara sepihak dengan dalih pembeli tidak berasal dari rekomendasi Pak Feby.
Kuasa Hukum Penggugat, Ahmad Buchari Huzaini, S.H., menegaskan bahwa dalih tersebut merupakan bentuk penyimpangan nyata terhadap perjanjian yang sah. “Di dalam surat kesepakatan tanggal 29 April 2025 yang ditandatangani langsung oleh dr. Albert, sama sekali tidak terdapat satu pun klausul—baik secara harfiah maupun tersirat—yang mendudukkan klien kami sebagai mediator. Kesepakatan itu murni mengikat pemberian hak Rp 7,5 miliar ketika rumah sakit terjual. Mengubah-ubah tafsir setelah tanda tangan persetujuan komisaris dikantongi adalah bentuk wanprestasi yang terang benderang,” ujar Ahmad Buchari.
Jejak Penyelamatan RS THB Tahun 2010–2012
Lebih jauh, Kuasa Hukum Penggugat mengungkap bahwa nilai Rp 7,5 miliar tersebut bukan sekadar angka tanpa dasar, melainkan kristalisasi pengorbanan historis Feby Irone Pangerapan. Pada rentang tahun 2010 hingga 2012, ketika RS THB terperosok dalam krisis berat dan berada di ambang penutupan, dr. Albert meminta bantuan langsung kepada sang adik untuk menyelamatkan operasional rumah sakit.
Memenuhi panggilan kakaknya, Pak Feby rela meninggalkan pekerjaan utamanya demi turun tangan membenahi manajemen dan menjaga kelangsungan hidup (going concern) RS THB hingga kembali sehat dan bernilai jual tinggi. Namun, ketika jerih payah penyelamatan itu berbuah hasil penjualan aset, hak yang telah dijanjikan secara tertulis justru diingkari.
Peringatan Eskalasi Pidana ke Polda Metro Jaya dan Audit Investigatif Transaksi
Menyikapi ketidakhadiran Turut Tergugat II serta potensi manuver penghindaran kewajiban dalam proses penyelesaian sengketa ini, Tim Kuasa Hukum Penggugat menegaskan bahwa perkara ini memiliki irisan kuat dengan ranah hukum pidana dan tidak akan berhenti pada gugatan perdata semata apabila iktikad buruk terus dipertontonkan.
“Kami mengingatkan seluruh pihak agar bersikap kooperatif dan memanfaatkan ruang mediasi mendatang dengan iktikad baik. Apabila upaya keperdataan ini terindikasi mengalami hambatan akibat manuver-manuver yang tidak dapat ditoleransi, kami telah mengantongi surat kuasa penuh dan siap menempuh eskalasi pelaporan pidana resmi ke Polda Metro Jaya,” tegas Ahmad Buchari Huzaini, S.H.
Ia memaparkan bahwa Tim Kuasa Hukum Penggugat tengah mematangkan konstruksi laporan pidana yang membidik tiga lapis dugaan pelanggaran hukum serius atas rangkaian peristiwa penjualan RS THB tersebut:
1. Dugaan Tindak Pidana Penipuan: Membidik rangkaian muslihat dan janji tertulis dalam Kesepakatan 29 April 2025 yang diduga digunakan untuk menggerakkan klien kami menandatangani Surat Persetujuan Komisaris sebagai syarat sahnya penjualan saham RS THB, namun setelah dokumen tersebut dimanfaatkan dan dana dicairkan, kewajiban pembayaran Rp 7,5 miliar justru diingkari secara sepihak dengan tafsir sepihak pula.
2. Dugaan Tindak Pidana Penggelapan dan/atau Penggelapan dalam Jabatan: Menyoal tindakan Tergugat yang dalam kapasitasnya selaku Direktur yang menerima dan mengelola hasil transaksi penjualan saham/aset perseroan, diduga secara melawan hukum menahan serta menguasai dana Rp 7,5 miliar yang secara sah merupakan hak Penggugat.
3. Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas Skema Pengalihan Dana: Menyikapi indikasi kuat adanya dugaan upaya menyembunyikan, memecah, dan mengalihkan dana hasil penjualan RS THB ke rekening pihak-pihak terafiliasi maupun anggota keluarga (sebagaimana turut didalilkan terhadap penarikan Turut Tergugat I dalam gugatan perdata) untuk mengaburkan jejak aset. Apabila laporan pidana ini bergulir, pertanggungjawaban hukum tidak hanya menyasar pelaku utama, melainkan juga setiap pihak yang turut serta membantu menempatkan, mentransfer, atau menyembunyikan dana hasil transaksi tersebut.
Selain eskalasi laporan pidana ke Kepolisian, Tim Kuasa Hukum Penggugat juga tengah menyusun langkah strategis lanjutan yang menyentuh ranah kepatuhan administrasi negara. “Eskalasi yang sedang kami siapkan termasuk pengajuan permohonan audit investigatif secara menyeluruh terhadap seluruh struktur transaksi pengalihan saham RS THB. Audit ini ditujukan untuk menelisik dan membongkar kesesuaian antara nilai transaksi riil yang sebenarnya diterima oleh Tergugat, dengan validitas pelaporan administrasi finansial, serta kewajiban penyetoran kontribusi kepada kas negara atas transaksi peralihan aset tersebut,” pungkas Ahmad Buchari.
Melalui proses persidangan di PN Cikarang yang akan berlanjut pada 30 November 2026 mendatang, pihak Penggugat berharap seluruh pihak dapat hadir secara patut sehingga penyelesaian hak Feby Irone Pangerapan dapat segera terwujud secara bermartabat sebelum seluruh instrumen penegakan hukum lanjutan ditempuh.
Red













