Example floating
Berita

Formas Nilai Dugaan Penguasaan Lahan Palemboko oleh Sentul City Langgar HAM, Polda Jabar Turun Cek Lokasi

×

Formas Nilai Dugaan Penguasaan Lahan Palemboko oleh Sentul City Langgar HAM, Polda Jabar Turun Cek Lokasi

Sebarkan artikel ini

Faktual.net – BOGOR -19 November 2026 – Persoalan dugaan pengambilalihan tanah warga oleh PT Sentul City Tbk kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat melakukan peninjauan langsung ke lokasi sengketa bersama Forum Masyarakat Sentul (Formas) Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

Lokasi yang didatangi adalah kawasan pembangunan di area wisata Palemboko milik Ozzy Sudiro, yang diklaim sebagai milik PT Sentul City Tbk.

Peninjauan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari laporan polisi dengan nomor LP/B/1765/IX/2026/SPKT/Polda Jabar tertanggal 19 September 2026. Laporan itu sudah ditindaklanjuti lewat penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor 1250 tertanggal 30 September 2026.

Pemilik Palemboko Camping Ground menyampaikan apresiasi kepada penyidik Ditreskrimum Polda Jabar yang telah merespons laporannya dan datang langsung ke lahan seluas 4,5 hektare milik Ozzy Sudiro yang tiba-tiba diklaim oleh PT Sentul City Tbk.

Tidak hanya itu, sekitar 1,5 hektare tanah milik 32 warga di RW 10 Desa Bojong Koneng, Babakan Madang, yang merambah hingga ke SDN 06 Bojong Koneng, juga ikut diklaim sebagai milik PT Sentul City Tbk.

Berdasarkan keterangan warga di lokasi, mereka mengaku sudah puluhan tahun kesulitan mempertahankan tanah yang menjadi hak mereka. Mereka menyebut ada aksi penyerobotan dan pematokan tanah oleh korporasi, hingga selalu menemui hambatan saat mengurus pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM). Bahkan, sebagian warga mengaku pernah menjadi korban kriminalisasi ketika memperjuangkan haknya.

Kasus terbaru yang dialami Ozzy Sudiro, pemilik sah Palemboko Camping Ground di Desa Bojong Koneng, menjadi pemicu terbongkarnya dugaan persekongkolan Sentul City dengan oknum penguasa sebelumnya yang leluasa merampas hak warga.

“Di atas tanah milik saya, PT Sentul City sekarang memasang plang yang menyatakan itu bidang tanah miliknya, melakukan cut and fill, dan mendirikan bangunan. Karena itu saya terpaksa melaporkan kejadian ini ke Polda Jawa Barat,” kata Ozzy saat menggelar konferensi pers di Palemboko, Bojong Koneng, Sentul, Kabupaten Bogor, Selasa (18/11/2026).

Ozzy juga menyampaikan, saat pengecekan ke lokasi, aktivitas pembangunan masih berlangsung. Bahkan, terlihat bangunan yang sudah berdiri dan sebagian lahan sedang ditimbun material tanah untuk diratakan.

Perkembangan investigasi juga disebut telah menemukan indikasi kuat adanya oknum-oknum di kepolisian yang diduga membekingi korporasi. Beberapa di antaranya disebut sebagai pasukan mantan Kapolri LSP yang memiliki sejumlah bidang tanah di kawasan Sentul yang berdekatan dengan lahan milik Presiden Prabowo dan Ozzy Sudiro.

Terkait lahan yang diklaim Sentul City, Ozzy menegaskan dirinya memiliki tanah tersebut secara sah dan riwayatnya jelas sejak tahun 1980-an. Riwayat tanah itu berasal dari hasil pembelian dari tiga girik milik warga atas nama Sarta bin Tiong, Juju bin Koneng, dan B. Tumilar, yang kemudian dibeli oleh seorang purnawirawan jenderal polisi bernama Damanik sebelum akhirnya berpindah ke tangan pelapor sebagai generasi ketiga.

“Kami memiliki dokumen lengkap mulai dari girik asli yang sudah terdaftar di Agraria sejak tahun 80-an, akta jual beli notarial, izin bangunan, hingga bukti pelunasan pajak (SISMIOP) yang rutin kami bayar sampai saat ini,” tegas Ozzy.

Lebih lanjut ia mengatakan, persoalan muncul setelah pihak Sentul City diduga mengklaim dan menerbitkan sertifikat atas lahan seluas kurang lebih 6 hektare di area tersebut, bahkan sempat melakukan pemagaran.

Baca Juga :  Di Hadapan Makam Gus Dur, H. Iskandar: Kita Harus Kembali Menjaga Jiwa Kebhinnekaan Bangsa

“Pihak Sentul City mengklaim memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2. Padahal pemerintah sudah mencabut dan membatalkan SHGB Nomor 2 itu,” tandasnya.

Untuk luasan 6 hektare yang diklaim itu, lanjut Ozzy, tidak hanya mencakup 4,5 hektare tanah miliknya, tetapi juga menyerobot permukiman warga yang dihuni sekitar 32 Kepala Keluarga (KK), di antaranya sebuah masjid, serta bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 06 yang sudah berdiri sejak lama.

“Melalui proses pengecekan penyidik di lokasi ini, kami berharap kepastian hukum bisa segera ditegakkan untuk melindungi hak-hak pemilik tanah maupun warga sekitar yang terdampak, seperti juga yang diamini Ketua RT, mantan Ketua RW, serta beberapa warga yang menjadi korban,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Joni, salah seorang warga Bojong Koneng, mengaku tanahnya seluas 17 hektare lenyap dicaplok mafia dan diduga oleh Sentul City.

“Saya sudah melapor ke sana-sini, berkas bukti-bukti kepemilikan tanah saya juga sudah diserahkan ke kepolisian bahkan sampai ke DPR RI tapi hasilnya nol. Setelah kasus tanah saya, tak lama kasus tanah Rocky Gerung yang dicaplok Sentul City,” beber mantan Komisaris Jiwasraya ini kepada media, Selasa (18/11/2026).

Senada juga disampaikan Prof Henry Subiakto dalam konferensi pers Formas menggugat Sentul City pada Selasa (18/11/2026). Dalam keterangannya, Henry menyebut persoalan Sentul City bukan barang baru dalam sisi dugaan pengembang nakal.

“Itu bukan rahasia lagi jika kita bicara Sentul City. Sebagai warga Sentul dan pengurus Formas, tentunya saya berkewajiban membela hak warga Sentul untuk melakukan perlawanan,” tegasnya.

Mengacu pada konteks penyerobotan lahan milik warga, dia menjelaskan bahwa tindakan itu telah melanggar HAM. Khususnya jika menyangkut pelanggaran hak atas milik, hak atas penghidupan yang layak, atau dilakukan dengan kekerasan, intimidasi, maupun pembiaran oleh Negara.

“Perlindungan hak milik dan HAM itu mutlak, mengingat hak atas milik pribadi dilindungi oleh UUD 1945 (seperti Pasal 28H ayat (4)) dan instrumen HAM seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM),” jelasnya.

Melalui proses penanganan hukum dalam perkara ini, Kuasa Hukum Formas (Forum Masyarakat Sentul) JS Simatupang juga menilai ada sejumlah kejanggalan dalam klaim kepemilikan lahan yang dilakukan PT Sentul City Tbk.

Menurutnya, dokumen dan bukti penguasaan tanah yang dimiliki kliennya harus menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan. Ia meminta penyidik Polda Jawa Barat tidak hanya melihat klaim sepihak, tetapi juga memeriksa seluruh alas hak, riwayat perolehan tanah, serta bukti-bukti penguasaan fisik di lapangan.

“Bukti kepemilikan klien kami sangat kuat dan tercatat sejak era 1980-an, sehingga klaim dari pihak pengembang penuh dengan kejanggalan. Kami meminta proses hukum ini harus dijalankan secara objektif dan profesional demi kepastian hukum bagi klien kami,” tegas JS Simatupang.

Persoalan ini bukan sekadar menyangkut klaim kepemilikan di atas dokumen, melainkan juga menyangkut kepastian perlindungan hak masyarakat atas tanah. Jika dugaan penyerobotan dan perusakan tersebut terbukti, tentu harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, konflik agraria antara Sentul City dengan warga diharapkan dapat tuntas di era Kapolri Suyudi.

Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi awak media ke pihak Sentul City belum mendapatkan respons.

Reporter : Linna

Tanggapi Berita Ini