Example floating
Berita

Polda Maluku, khususnya Ditreskrimsus, dan JPU yang menangani perkara dugaan minerba Muh Fadhil cs,diminta transpan agar memberikan penjelasan terbuka terkait perbedaan barang bukti yang mencolok.

×

Polda Maluku, khususnya Ditreskrimsus, dan JPU yang menangani perkara dugaan minerba Muh Fadhil cs,diminta transpan agar memberikan penjelasan terbuka terkait perbedaan barang bukti yang mencolok.

Sebarkan artikel ini
Polda Maluku, khususnya Ditreskrimsus, dan JPU yang menangani perkara dugaan minerba Muh Fadhil cs,diminta transpan agar memberikan penjelasan terbuka terkait perbedaan barang bukti yang mencolok.
Polda Maluku, khususnya Ditreskrimsus, dan JPU yang menangani perkara dugaan minerba Muh Fadhil cs,diminta transpan agar memberikan penjelasan terbuka terkait perbedaan barang bukti yang mencolok.

faktual.net,Ambon – Penanganan perkara Muh. Fadhil alias Fadhil cs, bersama sejumlah pihak lainnya (Fadhil Cs) kini menjadi sorotan serius. Pasalnya, muncul dugaan perbedaan mencolok antara jumlah barang bukti yang disampaikan dalam keterangan pers oleh Polda Maluku dengan barang bukti yang tercantum dalam dokumen perkara dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Setelah awak media melakukan penelusuran langsung ke kejaksaan negeri buru, pada selasa (10/11/2026), mempertanyakan terkait perselisihan antara hasil tangkapan Polda Maluku yang disampaikan pada saat konferensi pers, dan hasil dakwaan JPU Jaksa penuntut umum, yang di duga sangat ganjal sebab perselisihan antara keduanya jauh beda, ada apa ? 

Dan juga awak media meminta surat serah Terima dari Polda Maluku dan betul bahwa yang di serahkan ke kejaksaan negeri buru yang tertulis telepon genggam Hembone dua buah dan tiga ke pinang emas, sangat ganjal, 

Perbedaan tersebut menyisakan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin jumlah barang bukti yang diumumkan kepada publik saat penangkapan berbeda jauh dengan rincian barang bukti yang kemudian tercantum dalam dokumen dakwaan ?

Berdasarkan keterangan pers Polda Maluku yang disampaikan Kombes Pol Piter Yanotama, barang bukti hasil penangkapan disebut meliputi:

1. Uang tunai sebesar Rp121.200.000.

2. Emas dengan berat sekitar 622,81 gram.

3. Lima unit telepon genggam.

4. Satu buah buku catatan transaksi.

5. Satu unit kalkulator.

6. Timbangan.

7. Data wadah penyimpanan emas.

Namun, ketika mencermati dokumen perkara yang diperoleh Media FAKTUAL.NET, muncul pertanyaan serius mengenai kesesuaian jumlah dan rincian barang bukti tersebut.

622,81 gram emas diumumkan Polda Maluku, dakwaan JPU hanya 109,48 gram!

Dalam dokumen dakwaan yang diperoleh, barang bukti emas justru tercantum sebanyak tiga keping dengan total berat hanya 109,48 gram, masing-masing 10,23 gram

43,50 gram dan

 55,75 gram.

Total keseluruhan 

109,48 gram berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum.

Perbedaan angka ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan kecil ataupun sekadar kesalahan pencatatan biasa.

Dalam keterangan pers Ditreskrimsus Polda Maluku tertanggal 15 April 2026, disebutkan bahwa emas yang diamankan mencapai sekitar 622,81 gram dan tiga orang pelaku diamankan berdasarkan barang bukti tersebut.

Sementara itu, dalam dokumen dakwaan Jaksa Penuntut Umum, jumlah emas yang tercantum hanya 109,48 gram.

Dengan demikian, terdapat selisih yang sangat mencolok, yakni sekitar 513,33 gram emas.

Angka tersebut bukan selisih kecil yang bisa dibiarkan tanpa penjelasan.

Pertanyaan mendasarnya: Ke mana rincian dan pertanggungjawaban barang bukti emas lainnya ?

Apakah seluruh emas yang diumumkan dalam konferensi pers Polda Maluku telah diserahkan seluruhnya kepada pihak kejaksaan ? Jika memang terdapat perbedaan jumlah, apa yang menjadi dasar perubahan tersebut ?

Apakah ada barang bukti yang dipisahkan, dikembalikan, atau tidak dimasukkan dalam dakwaan ?

Jika demikian, mana dokumen resmi dan dasar hukum yang menjelaskan proses tersebut ?

Polda Maluku, khususnya Ditreskrimsus, dan pihak kejaksaan yang menangani perkara di wilayah Kabupaten Buru harus memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan.

Uang tunai dan lima unit handphone juga dipertanyakan

Persoalan tidak berhenti pada perbedaan jumlah emas. Barang bukti uang tunai dan telepon genggam juga memperlihatkan adanya perbedaan yang patut dipertanyakan.

Dalam keterangan pers Polda Maluku menyebutkan bahwa sitaan berupa uang tunai sebesar Rp121.200.000. Namun, dalam dokumen dakwaan JPU tercantum uang tunai sebesar Rp100.820.000.

Artinya, terdapat selisih sebesar Rp20.380.000.

Lantas, bagaimana status selisih uang tersebut? Apakah terdapat pengembalian, penyisihan, atau perubahan pencatatan barang bukti ? Jika ada, apa dasar administrasi dan hukumnya ?

Begitu pula dengan lima unit telepon genggam yang diumumkan Polda Maluku sebagai barang bukti hasil penangkapan. Sementara dalam dokumen dakwaan jaksa hanya tercantum dua unit handphone.

Pertanyaannya, bagaimana status tiga unit handphone lainnya ?

Selain itu, bagaimana pula nasib barang bukti berupa buku catatan transaksi, kalkulator, timbangan, serta data wadah penyimpanan emas yang sebelumnya diumumkan pihak kepolisian Polda Maluku ?

Apakah seluruh barang bukti tersebut telah dimasukkan dalam berkas perkara dan diproses sesuai ketentuan hukum ?

Mengapa sampai terjadi perbedaan atau selisih barang bukti antara keterangan pers kepolisian Polda Maluku dan dokumen dakwaan kejaksaan ?

Apakah ada barang bukti yang dipisahkan, dikembalikan, atau tidak dijadikan barang bukti dalam dakwaan ?

Jika demikian, apa dasar hukum dan administrasinya ?

Surat eksekusi dan dokumen dakwaan ikut menjadi sorotan

Persoalan lainnya juga disampaikan Fredy dari Lembaga Aliansi Indonesia (LAI), Badan Penelitian Aset Negara (BPAN), Bidang Hukum DPP Aliansi Indonesia.

Berdasarkan temuan dan hasil investigasi Fredy, baik kunjungan ke polda Maluku di ruangan penyidik krimsus dan tahanan titipan polda Maluku (Tahti) serta kunjungan di lapas Namlea. 

Ia juga menyoroti adanya perbedaan penulisan angka dan terbilang dalam dokumen dakwaan Muh. Fadhil alias Fadhil Cs.

Menurutnya, dokumen tersebut terkesan disusun secara terburu-buru sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai ketelitian dan proses penyusunannya.

“Terlihat perbedaannya. Ini terlalu terburu-buru diketik sehingga menimbulkan dugaan adanya rekayasa. Hal ini harus diperiksa dan dijelaskan secara terbuka,” demikian kritik Fredy.

Baca Juga :  Polda Banten Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Syamsul Bahri sebagai Ketua Umum GWI

Menurut Fredy, dokumen hukum seharusnya disusun dengan ketelitian tinggi karena menyangkut kepastian hukum dan hak-hak pihak yang berperkara.

Karena itu, apabila terdapat ketidaksesuaian antara angka, terbilang, dan rincian barang bukti, pihak yang bertanggung jawab harus memberikan klarifikasi berdasarkan dokumen autentik.

Pengakuan Muh. Fadhil terkait surat perintah penahanan (SPP ) dari penyidik Polda Maluku yang menangani,juga dipertanyakan

Tidak hanya persoalan barang bukti dan surat eksekusi, Fredy juga menyampaikan hasil investigasinya setelah menemui tersangka Muh. Fadhil alias Fadhil di Rumah Tahanan Polda Maluku (Tahti).

Dalam pertemuan tersebut, Fredy mengaku menanyakan kepada Muh. Fadhil pada apakah selama diambil keterangan oleh penyidik dan kamu (Muh Fadhil alias Fadhil) selama menjalani masa penahanan di Rutan Polda Maluku dirinya pernah menandatangani dan menerima Surat Perintah Penahanan (SPP).selama masa tahanan 20 hari ?

Menurut keterangan Fredy, Muh. Fadhil menjawab bahwa dirinya tidak pernah menandatangani surat perintah penahan apalagi menerima surat tersebut hingga saat pertemuan berlangsung.

Pernyataan tersebut kemudian menjadi perhatian serius karena menyangkut legalitas proses penahanan seseorang.

Menurut Fredy, apabila benar tidak terdapat surat perintah penahanan atau SPP selama masa tahan 20 hari,sebagaimana dipersyaratkan dalam prosedur hukum, maka hal tersebut harus diperiksa secara serius oleh pihak berwenang.

Sebab, setiap tindakan penahanan wajib memiliki dasar hukum dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dugaan adanya penyalahgunaan wewenang maupun pelanggaran terhadap hak-hak tersangka tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan.

Fredy menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut hak asasi manusia dan kepatuhan aparat terhadap prosedur hukum.

Namun, dugaan tersebut tentu harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen autentik, termasuk surat perintah penahanan, berita acara penahanan, serta administrasi terkait lainnya.

Deretan pertanyaan yang wajib dijawab Polda Maluku dan pihak kejaksaan

Media FAKTUAL.NET memandang persoalan ini harus mendapatkan perhatian serius. Setidaknya terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang wajib dijawab secara terbuka oleh pihak-pihak terkait:

1. Mengapa Polda Maluku mengumumkan barang bukti emas sebanyak 622,81 gram, sementara dalam dakwaan JPU hanya tercantum 109,48 gram ?

2. Ke mana selisih sekitar 513,33 gram emas tersebut ?

Bagaimana status uang tunai Rp121.200.000 yang diumumkan kepolisian, sementara dalam dakwaan tercantum Rp100.820.00 ?

Bagaimana status tiga unit handphone yang diumumkan sebagai barang bukti oleh Polda Maluku, tetapi tidak tercantum dalam rincian dakwaan ?

Bagaimana status buku catatan transaksi, kalkulator, timbangan, serta data wadah penyimpanan emas ?

Apakah seluruh barang bukti telah diserahkan dari penyidik kepada pihak kejaksaan melalui berita acara resmi ?

Jika terdapat barang bukti yang tidak dimasukkan dalam dakwaan, apa dasar administrasi dan hukumnya ?

Apakah selama proses penahanan Muh. Fadhil telah diterbitkan Surat Perintah Penahanan sesuai ketentuan hukum ?

Apa dasar penerbitan surat eksekusi yang dipersoalkan Fredy ?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan tuduhan bahwa telah terjadi penghilangan atau manipulasi barang bukti. Namun, perbedaan data yang begitu mencolok merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa penjelasan.

Publik berhak mendapatkan jawaban, bukan sekadar janji transparansi!

Media FAKTUAL.NET menilai persoalan ini harus menjadi perhatian serius Kapolda Maluku, khususnya Dirreskrimsus Polda Maluku, serta Kepala Kejaksaan Negeri dan JPU yang menangani perkara tersebut di wilayah Kabupaten Buru.

Kejaksaan sebagai pihak yang menyusun dakwaan perlu menjelaskan bagaimana proses penerimaan, pencatatan, pemeriksaan, dan penentuan barang bukti yang digunakan dalam perkara Muh. Fadhil alias Fadhil Cs.

Demikian pula Polda Maluku perlu membuka penjelasan mengenai keseluruhan barang bukti hasil penangkapan yang pernah disampaikan dalam keterangan pers.

Media FAKTUAL.NET mempertanyakan, apakah barang bukti yang diumumkan kepada publik saat penangkapan benar-benar sama dengan barang bukti yang kemudian diproses dalam persidangan ?

Jika memang terdapat perbedaan, apa yang menjadi penyebabnya ?

Apakah seluruh barang bukti telah dipertanggungjawabkan melalui mekanisme administrasi yang sah ?

Jangan sampai terdapat perbedaan data yang tidak pernah dijelaskan kepada publik, sementara proses hukum terus berjalan dan bahkan perkara terhadap Muh. Fadhil alias Fadhil Cs telah diputus atau sudah di vonis di PN Buru.

Ini bukan upaya menghakimi siapa pun. Ini adalah pertanyaan mengenai transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Jika semuanya telah sesuai prosedur, tunjukkan dasar administrasi dan hukumnya.

Jika terdapat perbedaan, jelaskan ke mana barang bukti tersebut dan bagaimana pertanggungjawabannya.

Jangan sampai publik hanya disuguhi angka fantastis saat konferensi pers, tetapi tidak memperoleh penjelasan ketika angka tersebut dipertanyakan dalam proses hukum.

Hukum harus transparan. Barang bukti harus jelas. Dan setiap perbedaan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Media FAKTUAL.NET akan terus mengawal persoalan ini dan membuka ruang klarifikasi serta hak jawab kepada seluruh pihak terkait.

Sebab, penegakan hukum tidak boleh hanya menuntut masyarakat untuk taat hukum. Aparat penegak hukum pun wajib tunduk pada aturan, prosedur, dan prinsip transparansi.

Jangan biarkan tanda tanya publik berubah menjadi krisis kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.

Media FAKTUAL.NET – Berani Mengungkap Fakta, Kritis Mengawal Keadilan.

Reporter : Sattu

Tanggapi Berita Ini