Faktual.net, Pinrang, Sulawesi Sekatan – Doktrin Polisi Bersama Masyarakat yang digaungkan Kapolri dengan enam prinsip utama, yakni Hadir, Dekat, Cepat, Adil, Terbuka, dan Adaptif, kini menjadi sorotan dan patut dipertanyakan implementasinya di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.
Pasalnya, Forum Masyarakat Sipil (FORMASI) Kabupaten Pinrang menilai penanganan dugaan penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi di wilayah tersebut belum menunjukkan hasil yang memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Bahkan, FORMASI mulai mempertanyakan keseriusan Polres Pinrang dalam memberantas dugaan praktik mafia BBM bersubsidi yang dinilai masih terus berlangsung.
Koordinator FORMASI mengungkapkan, kecurigaan terhadap lemahnya penanganan persoalan tersebut bukan tanpa alasan. Sejumlah langkah penyampaian aspirasi, mulai dari aksi demonstrasi, permohonan audiensi hingga Rapat Dengar Pendapat (RDP), telah ditempuh. Namun, hingga kini dinilai belum membuahkan hasil yang memuaskan.
FORMASI mencatat sedikitnya lima hal yang menjadi dasar kritik terhadap penanganan dugaan mafia BBM bersubsidi di Kabupaten Pinrang.
Pertama, FORMASI telah menggelar aksi demonstrasi pada 14 Agustus 2025 dan 24 September 2026 sebagai bentuk desakan agar aparat penegak hukum segera mengambil tindakan terhadap dugaan praktik penyalahgunaan BBM solar bersubsidi.
Kedua, desakan tersebut kembali disuarakan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 7 Oktober 2026. Dalam forum tersebut, FORMASI berharap adanya langkah konkret dan evaluasi menyeluruh terhadap persoalan distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Pinrang.
Ketiga, FORMASI juga telah melayangkan surat permohonan audiensi kepada Polres Pinrang pada 29 September 2026 untuk membahas secara khusus persoalan dugaan mafia BBM bersubsidi. Namun, menurut FORMASI, hingga saat ini belum ada kepastian terkait tindak lanjut maupun pelaksanaan audiensi tersebut.
Keempat, FORMASI mempertanyakan perkembangan penanganan kasus Hadaria yang sebelumnya diamankan Polres Pinrang bersama barang bukti sekitar 8 ton BBM jenis solar bersubsidi.
Hingga kini, FORMASI menilai belum ada penjelasan terbuka yang memadai mengenai perkembangan proses hukum maupun status barang bukti dalam perkara tersebut.
Kelima, di tengah belum jelasnya sejumlah persoalan itu, dugaan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi justru dinilai masih marak terjadi. Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan keseriusan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Pinrang.
“Atas dasar itulah kami mulai mempertanyakan, apakah ada pembiaran atau dugaan perlindungan terhadap jaringan mafia BBM di Pinrang? Berbagai desakan telah kami sampaikan, audiensi belum mendapatkan kepastian, sementara kasus yang pernah diamankan juga belum jelas perkembangannya. Wajar jika publik mempertanyakan keseriusan aparat,” tegas FORMASI.
KASUS 8 TON SOLAR DIPERTANYAKAN, KAPOLRES PINRANG BELUM MEMBERIKAN TANGGAPAN
FORMASI juga melontarkan pertanyaan kritis yang dinilai harus dijawab secara terbuka oleh jajaran Polres Pinrang.
“Bagaimana mau menindak dan mengamankan jaringan mafia BBM yang belum pernah tertangkap, sementara kasus yang sebelumnya sudah diamankan dengan barang bukti sekitar 8 ton solar saja belum jelas ujung penanganannya? Kalau perkara yang sudah pernah ditangani saja belum mendapatkan penjelasan yang terang, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa jaringan mafia BBM yang masih beroperasi akan diberantas?” ungkapnya.
Sementara itu, Kapolres Pinrang AKBP Edi Sabhara saat dikonfirmasi terkait sorotan FORMASI terhadap penanganan dugaan mafia BBM solar bersubsidi tersebut belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Adapun Kasi Humas Polres Pinrang, AKP Darwis Manniaga, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa dirinya belum memonitor persoalan tersebut.
“Tabe, Adinda, belum saya monitor, saya koordinasi dulu sama yang tangani” demikian tanggapan singkat Kasi Humas Polres Pinrang.
Pernyataan tersebut menjadi catatan tersendiri di tengah tuntutan masyarakat yang mengharapkan keterbukaan informasi dan kepastian penanganan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kabupaten Pinrang.
ENAM DOKTRIN KAPOLRI JANGAN HANYA JADI SLOGAN
Menurut FORMASI, enam prinsip Polisi Bersama Masyarakat yang digaungkan Kapolri tidak boleh berhenti sebagai slogan institusi. Prinsip tersebut harus diwujudkan melalui tindakan nyata, terutama dalam merespons laporan dan aspirasi masyarakat.
Enam prinsip tersebut meliputi:
-
Hadir: Polisi harus berada di tengah masyarakat, mendengar keluhan dan memberikan rasa aman.
-
Dekat: Membangun kedekatan serta kemitraan yang humanis dengan masyarakat.
-
Cepat: Memberikan respons dan pelayanan yang sigap terhadap setiap laporan maupun pengaduan.
-
Adil: Menegakkan hukum secara objektif, profesional, dan tanpa pandang bulu.
-
Terbuka: Mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta terbuka terhadap kritik dan masukan publik.
-
Adaptif: Mampu menghadapi perkembangan zaman dan berbagai modus kejahatan baru.
Atas kondisi tersebut, FORMASI mendesak Kapolda Sulawesi Selatan dan Mabes Polri untuk turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan dugaan penyalahgunaan BBM solar bersubsidi di Kabupaten Pinrang.
FORMASI juga meminta agar dilakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi pembiaran, penyalahgunaan kewenangan, maupun dugaan keterlibatan oknum yang memberikan perlindungan terhadap praktik ilegal tersebut.
“Kami tidak membutuhkan lagi janji, imbauan, ataupun pernyataan bahwa pengawasan sedang berjalan. Yang kami butuhkan adalah tindakan nyata, pengungkapan jaringan, transparansi perkembangan kasus, dan kepastian hukum. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena aparat dinilai lebih banyak memberikan penjelasan daripada menunjukkan hasil penegakan hukum,” tegas FORMASI.
FORMASI menegaskan bahwa pemberantasan mafia BBM bersubsidi bukan sekadar persoalan pencitraan institusi kepolisian, melainkan tanggung jawab penegakan hukum sekaligus perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan BBM bersubsidi sesuai ketentuan.
JANGAN SAMPAI MAFIA BBM BEBAS BEROPERASI, SEMENTARA KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERUS TERGERUS. POLISI BERSAMA MASYARAKAT HARUS DIBUKTIKAN DENGAN TINDAKAN NYATA, BUKAN SEKADAR DOKTRIN!
Redaksi Media Faktual.net membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kapolres Pinrang maupun pihak-pihak terkait guna menjaga keberimbangan dan akurasi pemberitaan.
Reporter : Awal Sanjaya
