faktual.net,Takalar, Sulsel – Sebanyak 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 16 provinsi, khususnya wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), diresmikan secara serentak pada Jumat (2/10/2026).
Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, menjadi pusat kegiatan peresmian nasional yang dihadiri langsung Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono. Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono memimpin prosesi peresmian sekaligus memberikan arahan strategis kepada jajaran pengelola SPPG di seluruh Indonesia.
Dalam arahannya, Sudaryono menegaskan bahwa keberadaan SPPG bukan semata-mata pembangunan fasilitas dapur, tetapi bagian dari upaya pemerintah memastikan pemerataan akses pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak di wilayah yang selama ini sulit dijangkau.
«“Kehadiran SPPG ini bukan sekadar membangun dapur, melainkan membangun harapan bagi anak-anak di daerah yang selama ini paling sulit dijangkau. Kami hadir untuk memastikan pemerataan gizi benar-benar terwujud,” ujar Sudaryono.»
Kepala SPPG Diminta Turun Langsung ke Lapangan
Sudaryono memberikan sejumlah penekanan kepada seluruh pengelola SPPG agar pelaksanaan program berjalan sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pertama, seluruh petugas diminta bekerja sungguh-sungguh dan mematuhi standar operasional prosedur (SOP). Setiap tahapan pelayanan harus dilaksanakan sesuai ketentuan dan tidak boleh dilakukan secara setengah hati.
Kedua, kepala SPPG diminta turun langsung ke dapur dan tidak hanya menjalankan fungsi administratif dari ruangan. Pimpinan SPPG diharapkan berada bersama para petugas untuk memastikan proses produksi hingga pelayanan berjalan dengan baik.
Ketiga, seluruh SPPG diminta siap menghadapi pemeriksaan kapan saja. Pemeriksaan maupun inspeksi mendadak dinilai penting sebagai bagian dari pengawasan, transparansi, serta upaya menjaga kepercayaan masyarakat.
Wacana Penyajian Prasmanan Masih Dibahas
Dalam arahannya juga disampaikan mengenai wacana perubahan pola penyajian makanan dengan model prasmanan per kelompok atau per kelas.
Namun, penerapan model tersebut masih dalam tahap pembahasan. Pelaksanaannya tetap menunggu arahan resmi Presiden serta penyusunan regulasi dan ketentuan pendukung sebelum diterapkan secara menyeluruh.
Kapasitas Penyaluran Capai 57 Juta Porsi per Hari
Dari sisi capaian, BGN menyampaikan bahwa kapasitas penyaluran makanan bergizi saat ini mencapai sekitar 57 juta porsi per hari.
Jumlah tersebut diproyeksikan terus meningkat seiring dengan bertambahnya SPPG dan semakin luasnya jangkauan pelayanan ke berbagai daerah di Indonesia.
Sudaryono menegaskan bahwa 480 SPPG yang diresmikan secara serentak tersebut merupakan bagian dari proses perluasan pelayanan yang akan dilakukan secara bertahap.
«“Yang ada hari ini adalah langkah awal. Kami terus membuka diri untuk menambah jumlah SPPG di daerah yang belum terjangkau. Seiring waktu, kapasitas porsi harian yang kini 57 juta akan naik secara signifikan ketika jaringan SPPG sudah benar-benar merata di seluruh Indonesia,” tegasnya.»
Tata Kelola dan Akuntabilitas Jadi Perhatian
Selain memperluas jangkauan pelayanan, BGN juga menekankan pentingnya penyempurnaan manajemen dan akuntabilitas di seluruh tingkatan organisasi.
Pengelolaan operasional, keuangan, pelayanan, hingga pertanggungjawaban diminta terus diperbaiki agar program berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Sebanyak 480 SPPG yang diresmikan tersebut tersebar di 16 provinsi dengan fokus pada wilayah prioritas, termasuk kawasan 3T.
Pembukaan unit pelayanan baru akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan daerah, kebutuhan masyarakat, serta data dan kondisi lapangan.
Dengan Takalar menjadi pusat peresmian nasional, BGN kembali menegaskan komitmennya untuk memperluas akses pelayanan pemenuhan gizi hingga ke daerah-daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.
Program tersebut diharapkan menjadi salah satu fondasi dalam mendukung terciptanya generasi Indonesia yang sehat, berkualitas, dan memiliki akses yang lebih merata terhadap pemenuhan gizi.
Reporter: Awal Sanjaya
