faktual.net,Sinjai,Sulsel – Sebatang pohon pisang yang ditanam warga di tengah jalan berlumpur di Dusun Tangkalia, Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, bukan sekadar aksi spontan masyarakat.
Pohon itu telah menjelma menjadi simbol perlawanan, tanda kemarahan, sekaligus bukti nyata bahwa masih ada wilayah di Kabupaten Sinjai yang tertinggal dari arus pembangunan.
Di saat pemerintah daerah kerap berbicara tentang kemajuan, pemerataan, dan pembangunan berkelanjutan, warga Dusun Tangkalia justru dipaksa hidup dengan akses jalan yang lebih menyerupai kubangan lumpur daripada fasilitas publik yang layak.
Setiap musim hujan, jalan penghubung utama warga berubah menjadi jalur penderitaan yang mengancam keselamatan, melumpuhkan aktivitas ekonomi, dan merampas hak dasar masyarakat untuk bergerak dengan aman.
Foto pohon pisang yang berdiri tegak di tengah jalan, pada minggu (21/6/2026), itu seolah menampar wajah para pengambil kebijakan. Sebab jika jalan tersebut masih layak disebut jalan, mengapa warga sampai harus menandainya seperti lahan kebun?,
Bagi masyarakat Tangkalia, pohon pisang itu adalah bahasa protes yang paling jujur.
Ketika laporan demi laporan tidak mendapat perhatian serius, ketika janji pembangunan hanya menjadi konsumsi saat musim politik, dan ketika penderitaan warga dianggap sebagai rutinitas tahunan, maka pohon pisang menjadi cara rakyat menunjukkan bahwa kesabaran mereka telah mencapai batas.
Ironisnya, wilayah ini bukan daerah yang tidak memiliki kontribusi bagi pembangunan daerah. Desa Turungan Baji dikenal sebagai kawasan pertanian yang menopang perekonomian masyarakat Sinjai Barat.
Hasil kebun dan pertanian masyarakat setiap hari keluar dari wilayah tersebut untuk memenuhi kebutuhan pasar. Namun para petani yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan daerah justru harus berjuang melawan lumpur hanya untuk mengangkut hasil panen mereka.
Akibat buruknya infrastruktur, biaya transportasi meningkat, kendaraan sering terjebak, hasil pertanian terancam rusak sebelum sampai ke pasar, dan harga jual komoditas semakin ditekan.
Ini bukan sekadar persoalan jalan rusak. Ini adalah bentuk ketidakadilan pembangunan yang secara langsung memperlemah ekonomi masyarakat pedesaan.
Yang paling menyedihkan adalah nasib anak-anak sekolah.
Di Dusun Tangkalia terdapat banyak pelajar yang harus berjalan kaki hingga satu jam setiap hari untuk mencapai sekolah. Mereka berangkat dengan seragam bersih dan semangat belajar yang tinggi, namun sebelum tiba di ruang kelas, pakaian mereka sudah dipenuhi lumpur akibat jalan yang rusak.
Mereka harus melompati genangan, menembus lumpur, dan mempertaruhkan keselamatan hanya untuk mendapatkan pendidikan yang menjadi hak konstitusional setiap warga negara.
Sementara anak-anak di perkotaan menikmati jalan beraspal, kendaraan antar-jemput, dan fasilitas pendidikan yang memadai, anak-anak Tangkalia masih bergelut dengan persoalan paling mendasar: bagaimana bisa sampai ke sekolah tanpa terjatuh di lumpur.
Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari megahnya gedung pemerintahan, ramainya pusat kota, atau panjangnya daftar proyek yang diumumkan setiap tahun.
Pembangunan harus diukur dari sejauh mana rakyat di pelosok merasakan kehadiran negara.
Sayangnya, potret Dusun Tangkalia menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan masih jauh dari harapan. Jalan yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat dibiarkan rusak bertahun-tahun, sementara warga hanya disuguhi harapan tanpa kepastian.
Pemerintah Kabupaten Sinjai tidak boleh lagi menganggap persoalan ini sebagai masalah biasa. Jalan di Dusun Tangkalia bukan sekadar akses lingkungan.
Jalan tersebut merupakan jalur vital yang menghubungkan aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, dan pelayanan dasar masyarakat.
Jika pemerintah terus membiarkan kondisi ini, maka yang rusak bukan hanya jalan. Yang ikut rusak adalah kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Sudah saatnya Bupati Sinjai, Dinas PUPR, Pemerintah Kecamatan Sinjai Barat, dan Pemerintah Desa Turungan Baji turun langsung melihat kenyataan di lapangan, bukan hanya menerima laporan di atas meja.
Masyarakat tidak membutuhkan janji baru. Mereka membutuhkan alat berat, material pengerasan jalan, dan kepastian pembangunan permanen.
Langkah darurat harus segera dilakukan melalui penimbunan titik-titik terparah agar aktivitas warga kembali normal. Setelah itu, pemerintah wajib memasukkan pembangunan jalan Dusun Tangkalia sebagai prioritas utama dalam APBD dan merealisasikan betonisasi permanen yang dilengkapi sistem drainase memadai.
Pohon pisang di tengah jalan itu sesungguhnya adalah alarm keras bagi pemerintah. Alarm yang menandakan bahwa ada warga negara yang merasa ditinggalkan. Alarm yang mengingatkan bahwa keadilan sosial belum sepenuhnya hadir di pelosok Sinjai.
Jika pemerintah masih memiliki keberpihakan kepada rakyat kecil, maka tidak ada alasan untuk menunda.
Karena setiap hari keterlambatan pemerintah bertindak adalah tambahan penderitaan bagi petani, ancaman bagi keselamatan warga, dan penghalang bagi masa depan anak-anak Dusun Tangkalia.
Reporter : Sattu
