faktual.net,Takalar,Sulsel – Sikap keras Pemerintah Kabupaten Takalar telah menegakkan regulasi perizinan yang tidak bertuah. meski telah mengeluarkan surat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bernomor 700.1.2.4/219/DPMPTSP yang ditujukan kepada para camat untuk diteruskan kepada lurah dan kepala desa.
Dalam surat tersebut ditegaskan agar pemerintah desa tidak memberikan izin kepada perusahaan/vendor pemasangan jaringan internet sebelum mengantongi rekomendasi teknis dan perizinan sesuai aturan yang berlaku.
Sayangnya, beberapa oknum Kepala Desa beserta camat ditengarai tidak patuh pada surat tersebut.
“Pantauan kami hari ini, ada aktifitas pemasangan tiang di Desa Lantang kecamatan Polsel. Termasuk Desa Banggae dan kecamatan Marbo. Hebat mereka ini.”tegas Asman, ketua Solidaritas Aksi Mahasiswa Takalar (Samata), Jumat (19/6/2026)
Yang menarik, hasil investigasi SAMATA menemukan dugaan adanya sejumlah uang dari provider kepada oknum Kades agar aktifitas dapat dilaksanakan di daerah masing masing.
“Kami sudah investigasi. Data awal kami menemukan adanya dugaan penyerahan sejumlah duit kepada oknum kades. Hitungannya berdasarkan jumlah rumah dikalikan dengan nominal tertentu.”urainya.
Dengan data awal tersebut, SAMATA sedang merampungkan laporan dan akan menyerahkan ke Inspektorat Takalar dan aparat penegak hukum.kita akan adu kuat.”pungkas Asman.
Reporter : Sattu
