faktual.net, Bitung, Sulut. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bitung Nabsar Badoa menjadi sorotan publik mengenai Anggaran Rp 4,2 Miliar tanpa data yang akurat dengan menyebut anggaran makan minum wali kota dan wakil wali kota yang mencapai rp.4,2 Miliar per tahun pada Kamis, 18/06/2026.
Dengan pernyataan tersebut patut dipertanyakan karena data yang beredar menunjukkan angka yang berbeda jauh, Nabsar sendiri belum mengetahui secara pasti besaran anggaran yang dilontarkan ke publik.
Ketika dikonfirmasi mengenai hal ini ia mengakui informasi anggaran tersebut didapat dari sesama anggota DPRD Kota Bitung. “Saya belum tahu sebenar nya angka tersebut namun saya dapat informasi dari sesama anggota DPRD yaitu Cherry Mamesah”, ungkap nya.
Dengan pengakuan tersebut muncul pertanyaan dari masyarakat yang mencuat ke publik sebagaimana anggota DPRD memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran yang terkait dengan anggaran APBD yang seharus nya disampaikan berdasarkan dokumen resmi bukan nya asal bicara tanpa didukung data yang akurat.
Berdasarkan data dari sumber yang dipercaya bahwa anggaran tersebut pada tahun 2026 diperoleh anggaran sekitar Rp1,02 miliar sebelum nya pada tahun 2025 sebesar Rp960 juta.
Bahkan angka tersebut terpaut lebih dari Rp3 miliar dari klaim Rp4,2 miliar yang sudah terlanjur disampaikan ke publik, sumber yang mengetahui struktur Pemerintah Kota Bitung menegaskan tidak ada nya pos anggaran makan minum walikota dan wakil walikota sebesar Rp4,2 Miliar sebagaimana yang disebut Nabsar.
Nara sumber yang nama nya tidak mau disebut mengatakan,”Kalau bicara mengenai Anggaran APBD seharus nya berdasarkan data dokumen yang akurat karena angka Rp4,2 miliar ini tidak sesuai dengan struktur anggaran yang ada,” tegas nya.
Anggaran Rp1 ,9 Miliar pada bagian umum Setda Kota Bitung bukan diperuntukkan khusus bagi walikota maupun wakil walikota, melainkan diperuntukan keperluan kebutuhan kegiatan Pemerintah.
Pernyataan yang tidak sesuai dengan didukung data yang riil mengakibatkan sorotan dari berbagai kalangan masyarakat. Pemerhati Kota Bitung Suny Kakauhe akhir nya angkat bicara menyikapi hal ini mengatakan cara penyampaian informasi anggaran tanpa mendasar jelas berpotensi menyesatkan kepada masyarakat.
“Apalagi yang berbicara adalah anggota DPRD tentu masyarakat menganggap ini informasi benar karena itu setiap pernyataan harus berdasarkan data yang bisa dipertanggung jawabkan jangan asal bunyi, “tegas nya.
Saat ini tuntutan publik harus transparan untuk pengelolaan anggaran APBD kenapa publik disuguhi pernyataan yang tidak didukung oleh data resmi, akibat nya memicu kesalah pahaman membentuk opini yang keliru berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DPRD Kota Bitung itu sendiri.
Reporter : Indra JM
