Faktual.net – Jakarta – Wakil Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu (PBB) Bidang Organisasi, Bernard Sihombing, menegaskan bahwa proses demokrasi internal di tingkat daerah harus berjalan secara alami tanpa intervensi dari Dewan Pimpinan Pusat. Hal ini disampaikannya usai menghadiri rangkaian kegiatan musda sebagai peninjau.
“Organisasi kemasyarakatan ini sedang berjalan dengan baik. Dalam proses kaderisasi, memang masih banyak pemahaman tentang persidangan yang harus kita saling share, saling menambah ilmu sesama rekan juang, supaya ke depan bisa lebih baik lagi,” ujar Bernard.
Ia menilai masukan-masukan untuk kebaikan merupakan bagian dari proses demokrasi yang sudah berjalan baik di PBB. Menurutnya, Dewan Pimpinan Pusat saat ini sudah melepas peran sebagai penentu di daerah dan hanya fokus pada satu kompetensi: bagaimana membuat PBB di daerah menjadi lebih baik.
“Kami tidak punya kepentingan menunjuk seorang ketua. Cukup di periode awal kemarin karena itu masa awal kami menentukan. Setelah 5 tahun berproses, biarlah berjalan dengan proses demokrasi. Biarlah mereka memilih siapa yang layak menjadi pimpinannya di daerah tersebut,” tegasnya.
*Evaluasi dan Penetapan untuk 5 Tahun Ke Depan*
Menyinggung soal laporan pertanggungjawaban ketua di daerah, Bernard menyebut masih ada catatan-catatan yang belum terealisasi. Ia menjelaskan bahwa pada periode awal penunjukan, belum ada KPI atau tolak ukur yang jelas.
“Itulah kenapa sekarang kita suruh untuk membuat sidang komisi, sehingga menetapkan kerangka kerja lima tahun ke depan kepada pengurus baru. Pada periode berikutnya nanti ada parameter yang dijadikan indeks untuk mengukur berapa persen pencapaian dari rencana kerja,” jelasnya.
Dengan adanya parameter tersebut, kader di daerah bisa mengevaluasi secara objektif. Jika nilai pencapaian terlalu rendah, maka kader sendiri akan berpikir ulang untuk memilih kembali ketua tersebut.
“Biarkanlah mereka berproses dan menilai sendiri. Apakah yang menjabat itu sudah layak atau belum, sehingga mereka punya inisiatif untuk mempertahankan atau mengganti,” katanya.
*Kaderisasi Berjenjang dan Hadirnya DPD DKI*
Bernard juga menyoroti pelaksanaan Musda di tingkat DPC. Dari 5 DPC di DKI Jakarta, 3 hadir, 1 di Jakarta Pusat berhalangan karena istrinya sakit, dan 1 di Jakarta Barat tidak memberikan konfirmasi.
“Untuk Jakarta Pusat, walaupun sudah konfirmasi tapi berhalangan, sebenarnya masih banyak yang bisa dilegasikan lagi. Ini juga bagian dari kaderisasi. Pemahaman dan pendekatan personal perlu diperkuat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, program kaderisasi akan dilakukan di tingkat DPD. Perwakilan DPD nantinya akan meneruskan kaderisasi ke tingkat DPC. Saat ini, PBB memiliki 34 DPD di seluruh Indonesia.
“Saya berharap terpilihnya ketua secara aklamasi, kecuali kalau memang ada yang maju. Kita pasti berharap sama-sama bagaimana membesarkan PBB ini di DKI, karena ini ibu kota. Parameter PBB itu ada di sini, setelah itu di Medan karena memang asal” ungkapnya.
*Dorongan Penguatan Ekonomi Kader*
Lebih lanjut, Bernard menekankan pentingnya penguatan ekonomi bagi kader. Ia menginginkan PBB tidak hanya menjadi tempat berproses secara politik dan organisasi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi anggota.
Klo dulu dari rumah ke PBB,harus bisa dari PBB kerumah,biar istri tidak marah, artinyBangunlah penguatan-penguatan ekonomi bagi anggota. Sumber-sumber harus ada. Cukup 5 tahun dari rumah ke PBB.Kalau tidak, waktu hilang, tenaga hilang, uang juga hilang. Berarti harus ada dorongannya,” tegasnya.
Ia menyebut hal ini sudah menjadi perhatian dan akan dibawa dari pusat ke daerah, berdasarkan program yang telah disusun. Sebagai Wakil Ketua Umum yang membidangi organisasi, Bernard menyatakan siap mengeksekusi arahan tersebut.
“Hari ini saya sudah ketemu, jadi tinggal enak. Nanti akan dicek kira-kira gimana selanjutnya. Saya Bernard Sihombing, Wakil Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu yang membidangi organisasi,” tutupnya.
Reporter: Rosmauli
–
