Faktual.net,Sinjai — Gelombang keresahan masyarakat Kabupaten Sinjai kian memuncak. Mulai dari persoalan irigasi yang dinilai bermasalah, jalan rusak parah, isu lingkungan, hingga dugaan lemahnya pengawasan sektor publik, seluruhnya kini menjadi sorotan serius Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Sinjai Menggugat. ( 8 / Mei / 2026 )
Dalam pernyataan resminya, aliansi menilai kondisi yang terjadi bukan lagi persoalan teknis biasa, melainkan indikasi buruknya tata kelola pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Petani Menjerit, Air Irigasi Jadi Rebutan
Memasuki musim tanam, para petani di sejumlah wilayah mengaku kesulitan mendapatkan akses air untuk mengairi sawah mereka. Distribusi air irigasi disebut tidak berjalan normal sehingga warga terpaksa memberlakukan sistem giliran secara manual demi mempertahankan lahan pertanian tetap produktif.
Kondisi tersebut memicu keresahan serius di tengah masyarakat. Tidak sedikit petani yang harus berjaga hingga larut malam hanya untuk memastikan sawah mereka mendapat aliran air.
“Petani hari ini bukan hanya sibuk mengurus sawah, tapi juga harus berebut air demi bertahan hidup. Ini kondisi yang sangat memprihatinkan,” tegas perwakilan aliansi.
Aliansi menilai persoalan ini berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian masyarakat dan berpotensi memperparah kondisi ekonomi petani apabila tidak segera ditangani secara serius.
Proyek Irigasi Apareng Dipertanyakan
Sorotan tajam juga diarahkan kepada proyek Irigasi Apareng yang sebelumnya disebut sebagai program strategis untuk menunjang sektor pertanian di Sinjai. Namun berdasarkan temuan dan laporan masyarakat yang dihimpun aliansi, proyek tersebut dinilai belum mampu menjawab persoalan distribusi air di lapangan.
Aliansi bahkan menyinggung adanya dugaan potensi kerugian negara senilai Rp1,785 miliar yang dinilai perlu ditelusuri secara menyeluruh oleh lembaga audit dan aparat penegak hukum.
Mereka mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia serta aparat penegak hukum untuk melakukan audit total guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai dugaan tersebut.
Jalan Rusak, Warga Korbankan Keselamatan
Di sektor infrastruktur, masyarakat juga mengeluhkan kondisi jalan rusak berat di wilayah Tonrong yang disebut telah berlangsung cukup lama tanpa penanganan maksimal.
Buruknya akses jalan dilaporkan berdampak langsung terhadap aktivitas warga, termasuk pelayanan kesehatan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan disebut harus menggunakan tandu untuk membawa pasien karena kendaraan tidak mampu melewati jalur yang rusak.
Aliansi menilai situasi tersebut merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam menjamin akses dasar masyarakat dan meminta adanya langkah cepat melalui penanganan darurat infrastruktur.
Ancaman Lingkungan dari Rencana Perluasan TPA
Selain infrastruktur dan pertanian, isu lingkungan juga menjadi perhatian serius. Aliansi meminta agar rencana perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tondong dihentikan sementara sampai dilakukan kajian lingkungan yang terbuka dan melibatkan masyarakat terdampak.
Mereka khawatir perluasan tersebut dapat menimbulkan dampak ekologis jangka panjang, termasuk pencemaran air tanah dan penurunan kualitas lingkungan warga sekitar.
Aliansi juga mendesak keterlibatan pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk melakukan pengawasan ketat terhadap rencana tersebut.
Dugaan Kasus Perbankan Turut Disorot
Dalam pernyataannya, aliansi turut menyoroti dugaan kasus pembobolan brankas bank yang sempat menjadi perhatian publik di Sinjai.
Mereka meminta Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melakukan pengusutan secara menyeluruh, termasuk mengevaluasi sistem keamanan internal lembaga terkait agar kasus serupa tidak kembali terjadi.
Ultimatum Aksi Lebih Besar
Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Sinjai Menggugat menegaskan bahwa seluruh persoalan tersebut menunjukkan adanya krisis serius dalam pengelolaan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Ini bukan lagi persoalan sektoral, tetapi gambaran nyata carut-marut tata kelola yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat kecil,” tegas mereka.
Aliansi memberikan ultimatum kepada pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait untuk segera menghadirkan langkah konkret di lapangan. Jika tuntutan mereka tidak mendapat respons serius, massa menyatakan siap menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar hingga tingkat provinsi dan nasional.
Hingga berita ini diterbitkan, masyarakat masih menunggu tanggapan resmi dari pemerintah daerah maupun instansi terkait atas berbagai persoalan yang mencuat tersebut.
Reporter : Sattu
