Faktual.Net, Batang, Jateng – Program pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Kabupaten Batang mulai menunjukkan percepatan. Hingga pertengahan Maret 2026, puluhan unit telah berdiri dan siap beroperasi, meski sebagian besar lainnya masih dalam tahap pengerjaan.
Dari total 248 desa yang menjadi sasaran, tercatat pembangunan sudah berjalan di 154 desa yang tersebar di 15 kecamatan. Dari jumlah tersebut, 38 unit koperasi dilaporkan telah selesai sepenuhnya.
Komandan Kodim 0736/Batang, Letkol Inf Andika Baroto Chrishastantyo, mengungkapkan bahwa program ini merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi desa melalui sistem koperasi.
“Ini program prioritas untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa. Progresnya terus kami kawal agar sesuai target,” ujarnya saat menghadiri kegiatan buka bersama insan pers dan pegiat media sosial di Lapangan Tembak Kandeman, Selasa (17/3/2026).
Ia merinci, selain 38 unit yang telah rampung, terdapat sejumlah proyek yang mendekati tahap akhir. Setidaknya sembilan desa kini telah mencapai progres pembangunan sekitar 90 persen.
Meski demikian, pelaksanaan di lapangan tidak berjalan tanpa hambatan. Salah satu persoalan utama yang dihadapi adalah ketersediaan lahan. Sebagian besar lokasi pembangunan memanfaatkan tanah bengkok milik desa, yang dalam beberapa kasus memerlukan penyesuaian dan koordinasi lebih lanjut.
“Kalau lahan desa tidak memungkinkan, kami cari alternatif bersama pemerintah daerah, termasuk memanfaatkan aset milik pemda hingga provinsi,” jelasnya.
Dalam skema ini, TNI berperan pada aspek pembangunan fisik, sementara urusan penyediaan lahan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah.
Seluruh pembangunan Kopdes Merah Putih di Batang ditargetkan rampung pada 16 Agustus 2026, bertepatan dengan momentum pidato kenegaraan Presiden.
Ke depan, koperasi ini diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa. Selain menyediakan kebutuhan pokok dan pupuk, Kopdes juga akan melayani simpan pinjam serta fasilitas kesehatan dasar.
“Konsepnya adalah memutus ketergantungan warga terhadap rentenir sekaligus memperpendek rantai distribusi barang di desa,” pungkasnya.
Reporter : Nico NW
