Faktual.Net, Kendari – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso, mengingatkan pejabat negara agar tidak melakukan korupsi di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Masyarakat Sultra diajak untuk bersama-sama melaksanakan pemberantasan korupsi, mulai dengan melakukan edukasi, pencegahan dan penindakan.
Hal itu disampaikan Pangdam XIV/Hasanuddin saat menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapabilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Antikorupsi, yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kota Kendari, selama dua hari, (4-5 Mei 2023).
Mayor Jenderal TNI Dr. H. Totok Imam Santoso, S.I.P,. S. Sos., M.Tr. mengharapkan masyarakat dan pejabat-pejabat lainnya untuk memperkuat integritas dan menanamkan dalam diri budaya anti korupsi, karena menurutnya korupsi merupakan sesuatu yang harus dihindari dan dicegah karena dapat merugikan diri sendiri, orang lain, bangsa dan negara.
“Acara Bimtek ini dikemas dalam bentuk bimbingan teknis, jadi begitu saya dengar acara ini, saya tertarik dan tidak ingin diwakili saya datang sendiri ini acara penting yang digelar KPK di Sulawesi Tenggara, sebagai salah satu strategi edukasi pemberatan budaya korupsi khusunya di Provinsi Sulawesi Tenggara ” ujarnya.
Menurutnya, masalah korupsi itu, sesuatu yang harus dihindari dan dicegah, karena sangat merugikan diri sendiri dan juga merugikan orang lain, serta merugikan negara dan bangsa.
“Kalau kita bicara integritas, ini bukan hanya kita bicara tentang masalah angka, tapi kita pahami, bahwa integritas itu suatu bangunan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk melihat tampilan orang itu, jadi integritas itu, sudah suatu keniscayaan yang harus dimiliki oleh seseorang, apabila orang itu ingin meningkat penilaiannya lebih baik kedepan,” imbuhnya.
“Contoh negara kita, kalau ingin berintegritas, kita harus membangun suatu sistem yang bagus, mulai dari moralnya, penataannya, kemudian strategi dan sebagainya, sehingga integritas ini sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap orang maupun suatu bangsa untuk kualitas pola tersebut, dalam pengabdian kehidupan kita sehari-hari,” sambungnya.
Masih dilanjutnya, bahwa bimbingan teknis ini ada orang yang apriori mengatakan ini hanya untuk menghabiskan program anggaran, tapi melihat bimbingan teknis yang dilaksanakan kali ini dari pesertanya sudah cukup mewadahi untuk menerima edukasi.
“Kita sampaikan bersama bahwa bimbingan teknis ini tidak hanya acara yang sebentar selesai dan menjadi suatu jargon, tapi harus bisa, setelah ini kita lakukan di lingkungan kita masing-masing, dengan mengedukasi kepada diri kita sendiri, kemudian lingkungan yang kecil dan masyarakat,” ucapnya.
Pihaknya berpesan kepada 100 orang peserta Bimtek, agar masing-masing bisa berbuat untuk dirinya, keluarga dan lingkungannya, tanamkan budaya anti korupsi.
“Bimtek ini tidak hanya selesai disini, semoga langsung ditindaklanjuti oleh masing-masing yang ikut disini, harapan kita itu,” tuturnya.
Menurutnya Bimtek yang dilakukan oleh KPK RI, sejalan dengan perintah pimpinan TNI, Panglima TNI, maupun Kasad bahwa TNI juga konsen terkait dengan pemberantasan korupsi.
“Jadi saya selaku Panglima Kodam XIV Hasanuddin, juga ikut bertanggungjawab menjaga situasi keamanan dan kondusifitas wilayah termasuk Provinsi Sultra, karena Sultra ini idola, karena disini ada tambang nikel, semua tujuannya kesini,” tegas Totok Imam Santoso.
Ia pun menghimbau masyarakat Sultra dan khususnya pejabat-pejabat untuk menanamkan budaya anti korupsi dan menjadikan suatu teladan dengan menerapkan strategi pemberantasan Korupsi dari edukasi, pencegahan, dan terakhir penindakan.
“Nah, itu semua harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, saya yakin kalau kita punya komitmen, kita punya integritas, pasti bisa, tidak ada yang tidak bisa,” tegas Mayjen TNI Totok Iman Santoso.
Sementara itu, Kasatgas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Jhonson Ridwan Gunting diawal acara menyampaikan bahwa KPK RI terus mendorong peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan tindak pidana korupsi, agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang korupsi.
“Melalui Bimtek ini, masyarakat juga diharapkan dapat mengidentifikasi korupsi dan melaporkannya kepada KPK dan menjadi agen perubahan atau pelopor-pelopor antikorupsi di Provinsi Sultra, yang nantinya akan menyebarluaskan edukasi ke masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai anti korupsi,” pungkasnya.
Dibuka oleh Plh Deputi Bidang Pendidikan Peran Serta Masyarakat Dian Novianti, Bimtek Peningkatan Kapabilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Antikorpsi oleh KPK RI mengangkat tema Partisipasi Masyarakat Membangun Provinsi Sulawesi Tenggara Bebas Dari Korupsi.
“Korupsi disebut juga kejahatan extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa , karena dampaknya dari korupsi sangat merusak dan sangat luas tidak saja ekonomi tapi merambah ke lingkungan, pendidikan, kesehatan, menyentuh kehidupan orang banyak dan hak asasi manusia paling dasar, sehingga penanganannya harus pula dilakukan secara luas biasa, sehingga mengapa korupsi disebut pula kejahatan luar biasa selain kejahatan narkotika, kejahatan terorisme dan kejahatan hak asasi manusia,” urai Dian Novianti.
Bimtek Peningkatan Kapabilitas dan Pemberdayaan Masyarakat Antikorpsi oleh KPK RI digelar selama 2 hari 4-5 Juli 2023, di salah satu hotel di Kota Kendari, melibatkan berbagai stakeholder, yakni jajaran pemerintah Provinsi Sultra dan Kota Kendari, TNI-Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kepemudaan dan organisasi perempuan, serta unsur pendidikan tinggi.
Penulis: Kariadi
Editot : Del
