faktual.net, Kendari, Sultra. Bertempat di Aula Toronipa Gedung A DPRD Sultra pada Rabu, 7 Juni 2023, Komisi I bersama Komisi IV dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sultra Heri Asiku kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait terbitnya SK Gubenur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nomor 231 Tahun 2023 yang telah mengganti (baca: berhentikan) beberapa kepala sekolah SMA dan SMK diwilayah Sultra.
RDP kali ini mempertemukan antara para mantan kepala sekolah dengan pihak Pemprov Sultra yang terdiri dari Kadis Pendidikan Sultra, Biro Hukum Pemprov Sultra, Dewan Pengawas Pendidikan Sultra, Asisten II Pemprov Sultra, BKD Sultra.
Para mantan Kepala Sekolah yang diberhentikan mengatakan bahwa SK 231 cacat secara prosedural karena keberadaannya telah menyimpang dari Permendikbud Nomor 40 Tahun 2021.
Beberapa kejanggalan yang terdapat akibat terbitnya SK 231 adalah beberapa kepala sekolah yang baru diangkat tidak memiliki sertifikat guru penggerak dan sertifikat calon kepala sekolah.
“Selain itu ada ditemukan kepala sekolah yang terangkat usianya sudah 57 tahun sementara usia maksimal kepala sekolah adalah 56 tahun”, ucap Herman selaku mantan kepala sekolah yang terdampak dari SK 231.
Menanggapi tudingan mantan kepsek atas SK 231, Yusmin, S.Pd.,MH mengatakan dengan suara lantang bahwa dirinya sebelum melakukan penggantian para Kepsek atas dasar SK Gubernur, dirinya telah melakukan Assesment dan itu dilakukan secara profesional dengan melibatkan tenaga independen dan telah diumumkan ke publik.
“Soal petunjuk teknis pengangkatan Kepsek, tidak ada syarat sertifikat calon kepala sekolah, yang ada adalah sertifikat guru penggerak”, katanya dengan nada keras.
Terkait pemberhentian dan rotasi kepala sekolah saya katakan bahwa ini adalah penataan birokrasi, yang kita lakukan adalah bukan hanya mengangkat kepala sekolah tapi menata kepala sekolah dan saya sudah konsultasikan ke dewan pengawas dan tidak ada masalah”, katanya lagi.
Fajar Ishak mewakili Komisi I DPRD Sultra mengatakan bahwa keberadaan DPRD bukanlah eksekutor yang bisa membatalkan SK Gubernur, karena yang bisa membatalkannya hanyalah lembaga pradilan. DPRD hanya bisa menjadi mediator antara kedua belah pihak saja agar menemukan jalan tengah yang lebih baik. Dan kasus ini sudah masuk pada ranah hukum, karena telah mulai disidangkan pada pengadilan tata usaha negara.
Menutup RDP, Sudarmanto Saeka, SE,M.Si mewakili Komisi IV DPRD Sultra menegaskan bahwa apa yang terjadi saat ini, adanya kegaduhan didunia pendidikan Sultra adalah hal yang bisa selesai apabila ada sikap Arif dan Bijaksana dari pemangku kepentingan.
“Saya kira yang dibutuhkan saat ini adalah sikap Arif dari dinas pendidikan selaku orang tua yang mengayomi anak – anak nya yakni SMA dan SMK se Sultra. Kegaduhan yang terjadi akibat pemberhentian para kepala sekolah akan memberikan efek yang negatif bagi kemajuan pendidikan di Sultra”, ucap anggota DPRD Fraksi Nasdem tersebut.
Dikatakan oleh Sudarmanto Saeka bahwa ada hal yang lebih penting dibanding sekedar kegaduhan ayah dan anak yakni bagaimana kita mensukseskan program gubernur Sultra Merdeka Belajar.
“Bagaimana program Merdeka Belajar yang telah dicanangkan oleh Gubernur Sultra bisa berjalan dengan baik, sementara pihak – pihak yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program tersebut masih berkutat dikoflik internal yang sebenarnya bisa terselesaikan dengan cara – cara yang bijak”, tegasnya.
Di Closing statement, Sudarmanto Saeka mengajak para mantan kepsek yang telah diberhentikan untuk memdo’akan kepala dinas pendidikan yang akan berangkat menunaikan ibadah haji.
Diakhir ucapannya, dia mengutip sebuah pepatah lama “Iblis Terusir Dari Surga Karena Kesombongannya”, maka kepada semua pihak dirinya mengajak untuk menjaga sikap, untuk lebih Arif, untuk lebih lebih bijak.
Reporter : Aco RI
