Faktual.Net, Kendari, Sultra. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) melakukan unjukrasa dipelataran kampus pada Kamis, 25/7/2019. Mereka melakukan protes terkait aplikasi pembayaran Sistem Informasi Pembayaran Mahasiswa UMK (SIMPES UMK) yang tidak tersosialisasi dengan baik dan membuat resah mahasiswa. Aplikasi ini mengharuskan mahasiswa membayar SPP via Ponsel dengan perangkat Android.
Banyaknya mahasiswa yang tidak mengetahui adanya aplikasi baru ini membuat sebagian mahasiswa resah. Mengapa tidak, saat salah satu mahasiswa UMK ingin membayar SPP di Bank Mandiri Syariah, tetapi pihak Bank mengarahkan melakukan pembayaran di bagian biro keuangan UMK. Ketika ke biro keuangan, biro keuangan malah menolak pembayaran mahasiswa.
“Saya pergi ke Bank Mandiri rencana mau ingin melakukan pembayaran SPP semester berikutnya ternyata dari pihak Bank mengarahkan saya membayar ke biro keuangan UMK, tapi setelah saya dibiro ternyata biro keuangan UMK tidak menerima pembayaran SPP mahasiswa” ungkap Aprizal salah satu mahasiswa UMK kepada Faktual.Net.
Unjukrasa yang dilakukan mahasiswa karena tidak adanya informasi yang jelas terkait aplikasi pembayaran SPP. Karena sosialisasi yang dilakukan pihak kampus hanya menyediakan kuota perwakilan 5 orang tiap Fakultas, menurut mereka adanya batasan kuota menjadi polemik karena perwakilan mahasiswa dari masing-masing Fakultas tidak memiliki power untuk menyampaikan informasi terkait sosialisaai aplikasi pembayaran SPP itu.
“Pernah ada sosialisasi tapi hanya 5 orang tiap Fakultas. Dimana lima orang perwakilan mahasiswa dari tiap-tiap Fakultas yang mengikuti sosialisasi itu tidak memiliki power untuk menyampaikan kepada teman-temannya” ungkap salah satu masa aksi Saharuddin.
Tuntutan dari mahasiswa yang tergabung dalam masa aksi adalah bagaimana jika sekiranya mahasiswa yang ingin melakukan pembayaran melalui aplikasi itu tidak memiliki Hp Androit. “Bagaimana mahasiswa yang tidak memiliki HP Android pak?” tanya Agus Alpian kepada Dekan Fakultas Hukum?
Terkait hal tersebut, Dekan Fakultas Hukum mengatakan bahwa bagi mahasiswa yang tidak memiliki HP Android maka pembayaran SPP bisa secara manual. “Jika tidak ada HP Androidnya maka harus diterima secara manual”, jelas Rasmudin selaku Dekan Fakultas Hukum UMK.
Demonstran menyarankan agar pihak kampus segera melakukan sosialisasi secara keseluruhan terkait aplikasi SIMPES UMK. Pantauan media, setelah mendapatkan penjelasan dari pihak Fakultas, mahasiswa membubarkan diri dengan tertib.
Reporter : Marwan, Editor : Aco RI
