Example floating
BeritaDaerah

Pernyataan Bupati Jeneponto Soal Bibit Sapi Disalah Satu Media, Membuat Ketua LPK Kembali Angkat Bicara

×

Pernyataan Bupati Jeneponto Soal Bibit Sapi Disalah Satu Media, Membuat Ketua LPK Kembali Angkat Bicara

Sebarkan artikel ini

faktual.net, Jeneponto, Sulsel – bantuan bibit sapi masih menjadi perbicangan hangat dikalangan lembaga di Jeneponto, Minggu, (05/02/22)

Pernyataan Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar yang mengatakan di salah satu media beberapa waktu lalu, bantuan sapi kenapa, apa masalahnya?

Karena dari kontraktor sudah selesai,” ucap Iksan, usai pelantikan Panitia Pemungutan suara (PPS) di Tribun Parang Passamaturukang Bontosunggu, beberapa waktu lalu.

Bahkan, Bupati Jeneponto mempersilahkan wartawan untuk mempertanyakan dan mengecek langsung ke pihak yang terlibat di bawah di lapangan.

“Kalaupun ada di bawah itu tanya yang bersangkutan di bawah ya,” kata Bupati Iksan Iskandar.

Menanggapi pernyataan Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar, Ketua Lembaga Pemberantas Korupsi (LPK) Sulawesi Selatan, Hasan Anwar Sangat Miris mendengar pernyataan tersebut yang mengatakan, tidak ada permasalahan bantuan bibit sapi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Padahal Polemik ini sudah lama bergulir mulai dari penempatan kelompok yang dianggap tidak tepat sasaran, pengadaan bibit sapi yang banyak menuai kontroversi, dikarenakan ternak sapi tersebut diserang penyakit dan bahkan banyak yang mati,” kata Hasan Anwar, Jumat (3/2/2023) kemarin.

Baca Juga :  Dari Bontoramba hingga Mawang, Atlet Somba Opu Ukir Prestasi di Porprov Sulsel 2026

Ia juga mengungkapkan, Komisi 3 DPRD Jeneponto menerima aduan dari beberapa pihak terkait belum terbayarkannya sapi-sapi yang dibagikan di kelompok.

“Sehingga dalam hal ini, akan dijadwalkan kembali rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi 3 DPRD Jeneponto bersama pihak BPBD, pihak rekanan CV Tigabelas Kreasindo, orang tua pelaksana lapangan, pemilik sapi, dan beberapa organisasi masyarakat (Ormas),” terangnya.

Menurutnya lagi, dampak dari tidak adanya titik terang sehingga pemiliknya mengambil kembali sapi-sapi di beberapa kelompok tersebut,

“Aturannya sangat jelas, undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana,” jelas Hasan Anwar.

Ia mengutarakan, PMK nomor 224/PMK 07/2017 Tentang pengelolaan hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah,

“Apa yang dikatakan Bupati tidak ada permasalahan, saya rasa itu sangat keliru karena bantuan bencana dari BNPB Pusat jadi perbincangan hangat di kalangan publik,” ucapnya. Hasan Anwar,

 

Reporter: Pupung

Tanggapi Berita Ini