Faktual.Net, Tidore. Setelah mendapat lampu hijau dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan mengenai kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu di Kota Tidore Kepulauan melalui pembiayaan BPJS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tidore Kepulauan di tahun 2019 mendatang.
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan kemudian atur langkah dengan menyiapkan seluruh dokumen untuk disampaikan ke DPRD Kota Tikep guna dilakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Platfom Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2019.
Hal itu diakui kepala Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan dr. Abdullah Maradjabessy saat ditemui Faktual.Net di ruang kerjanya pada Kamis, 4/10/2018, dia mengatakan terkait dengan persoalan BPJS yang akan diberikan secara gratis kepada masyarakat kurang mampu, telah dibicarakan pihaknya bersama sejumlah instansi terkait diantaranya Bapelitbang, Dinas Sosial, pihak BPJS, Dukcapil, dan RSUD Tikep yang dipimpin langsung oleh Walikota Kota Tikep Ali Ibrahim.
Sehingga menurut dr. Dula, dalam pertemuan tersebut Walikota sangat berkeinginan agar di tahun 2019 semua masyarakat tidore yang belum memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus diprioritaskan semuanya pada tahun 2019 dengan menggunakan dana APBD.
“Untuk KUA PPAS 2019 yang disampaikan ke DPRD itu belum termasuk soal pembiayaan BPJS melalui APBD, tetapi karena pak Wali sudah menyetujui dan sudah ada sinyal juga dari DPRD sehingga apabila mereka meminta datanya pada saat pembahasan KUA-PPAS, kami tinggal memasukan data tersebut untuk dibahas. dan saat ini datanya juga sudah kami siapkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, dr. Dula mengatakan untuk warga tidore yang kurang mampu dan belum mendapatkan kartu JKN itu jumlahnya masih sebanyak 40.459 jiwa dari 112.777 jiwa, dari jumlah tersebut setelah dihitung rupanya membutuhkan anggaran senilai Rp. 13.581.684.000 yang harus diakomodir dalam batang tubuh APBD tahun 2019 untuk memenuhi pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu.
Dan pembiayaan tersebut, bertujuan agar masyarakat yang kurang mampu di Kota Tidore Kepulauan ketika berobat, sudah tidak perlu mengeluarkan biaya dalam bentuk apapun, sebab semuanya telah ditanggulangi oleh pemerintah, bahkan dalam pengambilan obat sekalipun itu juga digratiskan.
“Jadi kalau ini sudah dianggarkan maka masyarakat hanya tau berobat tidak perlu bayar, bahkan ketika pengambilan obat di Rumah Sakit kemudian obatnya tidak ada dan harus pergi beli di Apotik terdekat yang berada di luar rumah sakit, itu juga dari pihak rumah sakit yang akan bayar, bukan lagi masyarakat. sebab kalau masyarakat diminta untuk membayar, maka itu bisa dikatakan pungli dan akan diproses secara hukum,” tambahnya.
Untuk itu jika program tersebut direalisasi pada tahun 2019 mendatang, maka kartu yang akan dicetak dan diberikan kepada masyarakat diberi nama Kartu Indonesia Sehat atau KIS, baik itu dibiayai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Penulis : Suratmin Idrus
