Faktual.net – Wamena, Papua Pegunungan – 13 November 2026 – Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) menyelenggarakan Pelatihan Human Rights Defender (HRD) atau Pembela Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam bidang pemajuan, penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM), khususnya di Provinsi Papua Pegunungan.
Melalui kegiatan ini, YKKMP mempersiapkan 16 kader Pembela HAM yang berasal dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Masing-masing kabupaten mengirimkan dua orang peserta yang diharapkan menjadi penggerak pendidikan, pemantauan, pendokumentasian, pencarian fakta, dan advokasi HAM di wilayah masing-masing.
Pelatihan yang dilaksanakan pada 11 November 2026 ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis mengenai prinsip-prinsip HAM, tetapi juga membekali peserta dengan keterampilan praktis agar mampu menjalankan tugas sebagai Pembela HAM secara profesional, independen, objektif, dan bertanggung jawab.
EMPAT NARASUMBER MEMBERIKAN PENGUATAN KAPASITAS HAM
Pelatihan HRD YKKMP menghadirkan empat narasumber yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam bidang pemantauan, investigasi, bantuan hukum, dan advokasi HAM, yaitu:
Frits B Ramandey, Ketua Komnas HAM RI Perwakilan Papua.
Gustap Kawer, PAHAM Papua.
Tommy, YLBHI Jakarta.
Theo Hesegem, Direktur Eksekutif YKKMP.
Materi pelatihan mencakup prinsip-prinsip dasar HAM, mekanisme perlindungan Pembela HAM, teknik pemantauan dan investigasi, pencarian fakta di lapangan, pengumpulan informasi dan keterangan saksi, pendokumentasian dugaan pelanggaran HAM, komunikasi, lobi, advokasi, serta penyusunan laporan hasil pemantauan.
Melalui materi tersebut, peserta diharapkan memiliki kemampuan mengidentifikasi persoalan HAM, memeriksa informasi awal, menyusun kronologi peristiwa, mengumpulkan bukti pendukung, serta menyampaikan temuan kepada lembaga yang memiliki kewenangan sesuai mekanisme hukum.
KOMNAS HAM RI DORONG PENDIDIKAN HAM MENJANGKAU SELURUH UNSUR
Dalam penyampaian materi dan pandangannya terhadap pelaksanaan pelatihan HRD YKKMP, Frits Ramandey selaku Ketua Komnas HAM RI Perwakilan Papua menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan kapasitas HAM yang menjangkau seluruh elemen masyarakat dan penyelenggara pemerintahan.
Pendidikan HAM tidak seharusnya hanya diberikan kepada organisasi masyarakat sipil atau kelompok Pembela HAM, tetapi juga perlu menjangkau pemerintah daerah, TNI, Polri, Satpol PP, kepala distrik, kepala kampung, organisasi perangkat daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
Pemahaman HAM harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. Dengan demikian, setiap unsur pemerintahan dan masyarakat dapat memahami kewajiban untuk menghormati martabat manusia serta melindungi hak-hak dasar setiap warga negara.
Para kader yang dipersiapkan YKKMP diharapkan dapat menjadi simpul pendidikan dan advokasi HAM di delapan kabupaten Provinsi Papua Pegunungan. Mereka diharapkan tidak berhenti setelah mengikuti pelatihan, tetapi terus mengembangkan pengetahuan, melakukan pendidikan HAM di lingkungan masing-masing, serta membangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
ANTUSIASME PESERTA MENJADI MODAL AWAL PEMBELA HAM
Dalam sesi materi Teknik Pemantauan dan Investigasi HAM, Frits Ramandey memberikan penilaian positif terhadap semangat dan antusiasme peserta selama mengikuti proses pembelajaran.
Ia menyampaikan bahwa selama penyampaian materi, dirinya tidak menemukan peserta yang menunjukkan sikap mengantuk. Menurutnya, perhatian, gestur, dan kesungguhan peserta merupakan salah satu tanda adanya kemauan serta semangat untuk memahami materi yang diberikan.
Hal tersebut menjadi modal awal yang positif dalam mempersiapkan kader Pembela HAM. Namun, semangat dan antusiasme harus diikuti dengan kemauan untuk terus belajar, berlatih, dan mengembangkan kemampuan melalui pengalaman langsung di lapangan.
Kemampuan pemantauan dan investigasi HAM tidak cukup hanya mengandalkan keberanian. Seorang Pembela HAM harus memiliki ketelitian dalam mengumpulkan informasi, memeriksa keterangan saksi, mendokumentasikan bukti, menyusun kronologi, serta membedakan secara jelas antara fakta, dugaan, dan kesimpulan.
YKKMP: PEMBELA HAM BERBICARA TENTANG MANUSIA, BUKAN KELOMPOK TERTENTU
Di tengah upaya mempersiapkan kader Pembela HAM, YKKMP menegaskan satu prinsip mendasar yang harus dipahami dan dipegang oleh seluruh peserta, yaitu Pembela HAM bukan musuh negara, bukan musuh kelompok, dan bukan musuh seseorang.
Pembela HAM hadir untuk membela manusia, melindungi martabat kemanusiaan, serta memperjuangkan agar hak-hak setiap orang dihormati, dilindungi, dan dipenuhi tanpa diskriminasi.
YKKMP memandang bahwa perjuangan HAM pada hakikatnya adalah perjuangan untuk manusia. Dalam perspektif iman Kristen, manusia merupakan ciptaan Tuhan Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupa-Nya sebagaimana tertulis dalam Kejadian 1:26–27. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati dan dilindungi.
Hak asasi manusia melekat pada setiap manusia. Hak tersebut bukan hadiah dari pemerintah, bukan pemberian kelompok tertentu, dan bukan hak istimewa yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu.
Setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, rasa aman, keadilan, kebebasan, serta perlakuan yang manusiawi.
YKKMP menegaskan bahwa seorang Pembela HAM tidak boleh membangun perjuangannya berdasarkan kebencian, permusuhan, sentimen kelompok, maupun diskriminasi terhadap seseorang atau kelompok masyarakat.
Apabila seseorang mengalami dugaan pelanggaran HAM, Pembela HAM harus memiliki keberanian untuk memperjuangkan haknya tanpa terlebih dahulu mempertanyakan suku, agama, ras, golongan, identitas, pandangan politik, maupun latar belakang sosialnya.
Demikian pula, apabila seseorang yang berbeda kelompok, pandangan, atau identitas mengalami ketidakadilan, Pembela HAM tetap memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memperjuangkan perlindungan hak-haknya.
PEMBELA HAM TIDAK MEMILIH SIAPA YANG LAYAK DIBELA BERDASARKAN IDENTITASNYA. PEMBELA HAM MEMBELA SETIAP MANUSIA BERDASARKAN HAK DAN MARTABAT KEMANUSIAANNYA.
PEMBELA HAM MELINDUNGI WARGA NEGARA DAN MEMPERJUANGKAN HAK-HAK MEREKA
YKKMP menegaskan bahwa salah satu peran penting Pembela HAM adalah memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-haknya sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada seseorang yang kehilangan hak-haknya karena perbedaan suku, agama, ras, golongan, pandangan politik, status sosial, maupun karena tinggal di wilayah konflik.
Pembela HAM memiliki peran melakukan pemantauan, pencarian fakta, dokumentasi, pendampingan korban, advokasi, serta mendorong pertanggungjawaban melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Perjuangan tersebut mencakup perlindungan hak hidup, rasa aman, pendidikan, kesehatan, kebebasan berpendapat, akses terhadap keadilan, serta perlindungan terhadap korban dan saksi dugaan pelanggaran HAM.
YKKMP mengingatkan bahwa perlindungan HAM merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Sementara itu, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
KRITIK BUKAN PERMUSUHAN, PENGAWASAN BUKAN ANCAMAN NEGARA
YKKMP memandang bahwa mengkritik kebijakan pemerintah bukan berarti melawan negara. Mengungkap dugaan pelanggaran HAM bukan berarti membenci aparat keamanan. Memperjuangkan hak-hak korban bukan berarti mengganggu keamanan negara.
Sebaliknya, Pembela HAM dapat menjadi mitra pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi persoalan, mengungkap fakta, mencegah terjadinya pelanggaran, memperbaiki pelayanan publik, dan memperkuat penegakan hukum.
Negara yang demokratis harus terbuka terhadap kritik dan pengawasan masyarakat. Kritik yang disampaikan secara damai dan bertanggung jawab merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Oleh karena itu, YKKMP mendorong seluruh penyelenggara negara, TNI-Polri, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menghormati kerja-kerja Pembela HAM yang dilaksanakan secara damai, profesional, independen, dan sesuai hukum.
Tidak boleh ada intimidasi, ancaman, kekerasan, maupun tindakan diskriminatif terhadap Pembela HAM karena menjalankan tugas kemanusiaannya.
YKKMP MEMBANGUN KADER PEMBELA HAM YANG PROFESIONAL, INDEPENDEN, DAN BERINTEGRITAS
Direktur Eksekutif YKKMP, Theo Hesegem, menegaskan bahwa menjadi Pembela HAM bukan sekadar berani menyampaikan kritik atau menyuarakan ketidakadilan. Seorang Pembela HAM harus memiliki pengetahuan, integritas, keberanian, kemampuan membuktikan fakta, dan tanggung jawab untuk melindungi martabat manusia.
Menurutnya, keberanian dalam memperjuangkan HAM harus disertai kemampuan profesional dalam melakukan pemantauan, pendokumentasian, pencarian fakta, serta penyampaian informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Seorang Pembela HAM harus berani mengungkapkan fakta, tetapi keberanian tersebut harus disertai pengetahuan, integritas, independensi, objektivitas, dan tanggung jawab. Kita tidak boleh membuat kesimpulan sebelum fakta-fakta diperiksa secara cermat,” tegas Theo Hesegem.
Ia juga menekankan bahwa Pembela HAM tidak boleh bekerja berdasarkan prasangka, kepentingan kelompok, tekanan politik, ataupun kepentingan pribadi.
“Pembela HAM bukan pembela kelompok tertentu. Pembela HAM adalah pembela nilai-nilai kemanusiaan. Setiap manusia memiliki hak dan martabat yang harus dihormati serta dilindungi tanpa diskriminasi,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Theo Hesegem menegaskan prinsip dasar pendidikan HRD YKKMP:
“Kita tidak sedang mempersiapkan pembela kelompok. Kita tidak sedang mempersiapkan orang untuk memusuhi pemerintah, TNI-Polri, atau seseorang. Kita sedang mempersiapkan Pembela HAM untuk membela manusia.
Manusia adalah ciptaan Tuhan Allah menurut gambar dan rupa-Nya. Setiap manusia memiliki martabat dan hak yang melekat pada dirinya. Karena itu, di mana pun manusia berada dan dalam situasi apa pun yang dihadapinya, hak-hak dasarnya harus dihormati dan dilindungi.
Jangan menjadi Pembela HAM yang hanya membela orang-orang yang satu kelompok dengan kita. Jadilah Pembela HAM yang memiliki hati nurani, integritas, keberanian, independensi, dan keberpihakan kepada nilai-nilai kemanusiaan.
Kita tidak sedang mempersiapkan pembela kelompok. Kita sedang mempersiapkan pembela manusia. Itulah prinsip dasar pendidikan Human Rights Defender yang dibangun oleh YKKMP.“
YKKMP juga menegaskan bahwa setiap kader HRD wajib menjaga kerahasiaan informasi, menghormati hak korban dan saksi, memperhatikan keamanan sumber informasi, serta memastikan bahwa setiap proses pendokumentasian dilakukan secara etis dan bertanggung jawab.
Pembela HAM bukan aparat penegak hukum dan tidak mengambil alih kewenangan penyelidikan maupun penyidikan. Peran Pembela HAM adalah melakukan pemantauan, pendokumentasian, pendampingan, advokasi, serta menyampaikan temuan kepada lembaga yang berwenang sesuai ketentuan hukum.
MEMBANGUN KERJA SAMA DENGAN TNI, POLRI, PEMERINTAH, GEREJA, DAN MASYARAKAT ADAT
YKKMP berharap 16 kader Pembela HAM yang telah dipersiapkan dapat membangun komunikasi dan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayah masing-masing.
Pihak-pihak tersebut meliputi pemerintah daerah, TNI, Polri, lembaga keagamaan, gereja, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga negara yang memiliki mandat dalam perlindungan dan penegakan HAM.
Sebagai bagian dari upaya membangun hubungan kerja yang konstruktif, YKKMP berencana memperkenalkan para kader HRD kepada jajaran TNI, Polri, dan pemerintah daerah di masing-masing wilayah kerja.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuka ruang komunikasi, membangun kepercayaan, memperkuat koordinasi, serta mendorong pencegahan terjadinya dugaan pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil.
Namun demikian, kerja sama dengan pemerintah maupun aparat keamanan tidak boleh menghilangkan independensi Pembela HAM. Independensi merupakan prinsip mendasar yang harus dijaga dalam menjalankan tugas pemantauan, investigasi, pendampingan, dan advokasi.
Kerja sama harus dibangun berdasarkan keterbukaan, penghormatan terhadap hukum, transparansi, dan komitmen bersama untuk melindungi hak serta martabat manusia.
YKKMP AKAN MEMBANGUN JARINGAN HRD DI DELAPAN KABUPATEN
Pelatihan ini merupakan langkah awal dari rencana YKKMP untuk membangun jaringan Pembela HAM yang memiliki kemampuan bekerja secara langsung di tingkat kabupaten, distrik, dan kampung.
Ke depan, YKKMP akan mendorong penguatan kapasitas lanjutan melalui pendampingan, supervisi, evaluasi berkala, serta pengembangan mekanisme pelaporan dan dokumentasi kasus HAM.
Para kader diharapkan dapat menjadi penghubung antara masyarakat dengan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian persoalan HAM, sehingga masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi, perlindungan, keadilan, dan pemulihan.
YKKMP juga memandang penting adanya perlindungan terhadap para Pembela HAM yang menjalankan tugasnya. Sebab, kerja-kerja pemantauan dan advokasi HAM dapat menghadirkan risiko keamanan, tekanan, intimidasi, maupun ancaman terhadap Pembela HAM, korban, dan saksi.
Oleh karena itu, setiap kader HRD harus memahami prinsip keamanan, manajemen risiko, perlindungan sumber informasi, dan mekanisme koordinasi ketika menghadapi situasi yang berpotensi membahayakan keselamatan.
PENEGASAN YKKMP: MEMBELA MANUSIA, MELINDUNGI HAK, MEMPERJUANGKAN KEADILAN
YKKMP menegaskan bahwa pendidikan dan pelatihan HRD merupakan investasi jangka panjang dalam membangun sumber daya manusia Papua yang memiliki kepedulian terhadap keadilan, perdamaian, demokrasi, dan kemanusiaan.
YKKMP ingin melahirkan kader Pembela HAM yang tidak takut terhadap fakta, tidak memanipulasi kebenaran, tidak memihak pada kepentingan kelompok tertentu, serta tidak mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan.
Perlindungan HAM bukan hanya tanggung jawab satu organisasi atau kelompok masyarakat. Penghormatan dan perlindungan HAM merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, aparat keamanan, lembaga negara, gereja, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, dan seluruh elemen masyarakat sesuai peran dan kewenangannya.
YKKMP percaya bahwa negara akan semakin kuat apabila seluruh warga negaranya mendapatkan perlindungan, hukum ditegakkan secara adil, kritik dihormati, dan martabat manusia dijunjung tinggi.
“KRITIK ADALAH SEBUAH MODAL BAGI PERBAIKAN. PENGHORMATAN TERHADAP HAM ADALAH FONDASI BAGI TERCIPTANYA KEADILAN, PERDAMAIAN, DAN KEHIDUPAN YANG BERMARTABAT DI TANAH PAPUA.”
PEMBELA HAM BUKAN MUSUH NEGARA. PEMBELA HAM BUKAN MUSUH KELOMPOK. PEMBELA HAM BUKAN MUSUH SESEORANG. PEMBELA HAM ADALAH PEMBELA MARTABAT MANUSIA DAN PELINDUNG HAK SETIAP ORANG TANPA DISKRIMINASI.
MEMBELA MANUSIA, BUKAN MEMBELA KELOMPOK.
MELINDUNGI HAK, BUKAN MEMELIHARA PERMUSUHAN.
MEMPERJUANGKAN KEADILAN, TANPA DISKRIMINASI.
YAYASAN KEADILAN DAN KEUTUHAN MANUSIA PAPUA (YKKMP)
Wamena, Papua Pegunungan, 12 November 2026
Direktur Eksekutif,
Theo Hesegem
Kontak Media:
Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP)
Telepon: 081344553374
Red
