Faktual.Net, Bima, NTB. Warga Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga saat ini mengalami krisis air bersih (Layak konsumsi, red).
Diketahui sebelumnya, telah banyak program yang dialokasikan untuk pengadaan air bersih di wilayah Kecamatan Donggo bahkan anggarannya mencapai miliaran rupiah, namun masyarakat masih alami penderitaan berkepanjangan tanpa air bersih.
Berangkat dari persoalan tersebut, beragam keluhan dan kritikan pedas dari masyarakat sering dilontarkan kepada Pemerintah daerah (Pemda) setempat, namun belum ada tindak lanjut yang pro rakyat.
Salah satu kritikan datang dari akun facebook milik Supriadin Abidin. Dalam postingannya, ia menyampaikan bahwa krisis air bersih di Kecamatan Donggo merupakan efek dari program pembangunan di Provinsi NTB yang tidak merata.
“Rakyat di Donggo berharap agar lebih jeli melihat kondisi ini, jangan fokus infrastruktur terus, sementara haus dan lapar rakyat tidak terurus,” tulis Supriadin dalam status facebooknya pada Selasa, 22/10/2018.
Amatan media ini, untuk memenuhi kebutuhan air layak komsumsi, masyarakat Donggo kerap mengambil air di Desa tetangga menggunakan jerigen dengan jarak tempuh yang jauh dan cukup lama.
Menyikapi persoalan yang cukup krusial tersebut, salah satu pengurus LSM Tameng Perjuangan Rakyat Anti Korupsi ikut berkomentar, ia sangat menyayangkan sikap dingin Pemda setempat terhadap nasib rakyatnya.
“Dengan adanya persoalan ini, masyarakat Donggo harus sadar dan bisa melihat, mana pemimpin yang pro rakyat dan mana yang tidak, jangan hanya pada saat momen pemilihan Kepala Daerah saja para calon mengkampanyekan diri dan berjanji dengan berbagai macam program unggulan, tetapi setelah duduk dan giliran masyarakatnya mengalami krisis air bersih maka pemimpin terkesan malas turun tangan memberikan solusi,” ungkap Rahmat.
“Pemimpin saat ini jarang yang menyadari kalau dipundak para pemimpin itu ada amanah dan tanggung jawab kepada rakyat dan lebih-lebih kepada Tuhan, pemimpin daerah kan dipilih oleh rakyat, maka mereka harus memperhatikan kesejahteraan rakyat, pemimpin yang tidak pro rakyat harus segera dilengserkan dari jabatannya,” tambahnya.
Penulis: Juliadin
