oleh

Walikota Kendari Hati-Hati; Karena Selalu Ada Pelanggaran HAM Pada Setiap Penggusuran Paksa.

Faktual.Net, Kendari, Sultra. Menyikapi rencana penggusuran yang kembali akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Kendari di eks Pasar Panjang, Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sultra melalui ketuanya Hidayatullah menilai dan mengingatkan Plt. Walikota Kendari bahwa dalam setiap praktik penggusuran paksa termaksud pedagang Pasar Panjang yang berada di Kelurahan Bonggoeya bisa saja melanggar prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

“Prinsip HAM adalah bagaimana senantiasa mengedepankan solusi kemanusiaan, melakukan upaya dialog dengan warga, tidak menghilangkan hak warga untuk mendapatkan tempat tinggal dan penghidupan yang layak”, jelas Dayat pada Rabu pagi, 16/1/2019 kepada media.

“Banyak contoh daerah lain dalam upaya penyelesaian masalah seperti pasar panjang tersebut selesai dengan jalur dialog. Memang membutuhkan waktu yang sangat panjang dan bertele-tele, tetapi atas dasar HAM tetap dialog adalah jalan keluar”, sebut Dayat.

Dari pandangan JaDI Sultra tetap akan memposisikan Pemkot sebagi pihak yang tidak tepat apabila melakukan pengusuran paksa. Mohon hati-hati dan telaten mengurus warga masyarakat. Jangan sampai ada pelanggaran HAM.

Baca Juga :  Muhammad Alamsyah: Menilai Hasil Verifikasi Calon Tenaga Kerja Lokal di PT VDNI dan OSS Memprihatinkan

Bagi Hidayatullah apapun paksaan menghentikan pencarian kehidupan yang layak bisa mengganggu akses ekonomi yang semula baik menjadi kehidupan yang buruk. Warga punya hak asasi untuk tempat tinggal tidak boleh hilang, tidak boleh terganggu akses untuk kesempatan kerja karena dia pindah tempat yang lain, tidak boleh anak-anak mereka terganggu kepentingan pendidikan akibat konflik akibat kekerasan pemerintah, dan penggusuran paksa pasti rawan terhadap timbulnya konflik sosial.

Perlu di pahami oleh Pemerintah dimana saja di Indonesia ini bahwa dalam panduan PBB tentang HAM disebukan, bahwa negara harus menghindari penggusuran semaksimal mungkin karena tindakan itu merupakan pelanggaran HAM.

Tetapi kalau pemkot Kendari tetap memaksa penggusuran paksa karena segala proses telah dilakukan dan beralasan menegakkan aturan, maka JaDI Sultra mengingatkan agar Pemkot untuk menghormati prinsip-prinsip HAM ketika melakukan penggusuran.

Baca Juga :  Peluang Kerja Bagi Masyarakat Desa Taring, Untuk Di Tempatkan Di Pertashop

“Penggusuran itu harus dipastikan tidak ada korban kemanusiaan, sebelum penggusuran ada tempat yang dituju atau relokasi yang lebih baik secara ekonomis dari sebelumnya. Atau Pemkot coba sekali lagi kalau ada hal – hal yang masih bisa dirundingkan agar bisa melalui public hearing, dan juga para warga yang terancam digusur dapat terakses pada bantuan hukum”, saran Dayat.

“Oleh karena itu apapun persoalan yang timbul dipasar panjang itu saya mengharapkan kepada Pemkot Kendari agar lebih manusiawi dan memperhatikan prinsip penghargaan terhadap Hak – Hak Asasi Manusia” tutup Dayat.

Reporter : Aco Rahman Ismail

Berikan Komentar Anda Pada Berita Ini
Bagikan :